- A
- A
Kliping Berita
Agung Dwi Prakoso - Kamis, 29 Agustus 2024 | 12:38 WIB
SLEMAN - Badan Standardisasi Nasional (BSN) menggelar agenda Temu Nasional Lembaga Sertifikasi di Hotel Sheraton Mustika Yogyakarta, Kamis (29/8/2024). Peningkatan mutu dan daya saing DIY, baik nasional maupun internasional melalui standardisasi dengan rencana membuka kantor cabang di Yogyakarta.
Acara dihadiri lebih dari 100 peserta dari lembaga sertifikasi, pemangku kepentingan, dan ahli di bidang penilaian kesesuaian sistem manajemen di seluruh Indonesia. Temu Nasional ini bertujuan untuk memperkuat peran Indonesia dalam penerapan standar internasional yang mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.
Setelah membuka diskusi, Sekprov DIY Beny Suharsono menyampaikan, standardisasi tidak bisa dipisahkan dengan akuntabilitas sebuah produk, baik jasa ataupun barang.
"Kredibel atau tidaknya produk, salah satunya dilihat dari proses standardisasi," ujarnya, Kamis (29/8/2024).
Pihaknya mendorong standardisasi tersebut juga ditingkatkan di DIY. Diskusi diharapkan bisa memunculkan kesepakatan meningkatkan standardisasi di daerah masing-masing.
Kepala BSN, Kukuh S Achmad berencana membuka cabang kantor BSN di Yogyakarta. Untuk meningkatkan berbagai aspek standardisasi di Yogyakarta. Sebagai lembaga pendukung kementerian, BSN diizinkan membentuk UPT di wilayah. Namun, sampai saat ini rencana tersebut belum terealisasikan.
"KemenPANRB memandu kami untuk mencoba membuat layanan-layanan di kota yang potensial," ujarnya.
Layanan standardisasi tersebut sudah terbentuk di beberapa daerah. Yakni di Pekanbaru, Palembang, Bandung, Surabaya, Makasar, dan Mataram.
Nantinya, ia berharap terdapat unit layanan kecil yang berada di Jogja untuk lebih dekat dengan UMKM agar bisa melakukan pembinaan dan edukasi terkait standardisasi.
"Kami bisa lebih tahu potensi yang bisa diangkat ke tingkat nasional untuk meningkatkan daya saing Provinsi DIY," jelasnya.
Meningkatkan mutu dan daya saing nasional merupakan salah satu fokus utama dalam pembangunan Indonesia yang berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan tersebut, Badan Standardisasi Nasional (BSN) terus berupaya memperkuat infrastruktur mutu nasional melalui sinergi dengan berbagai lembaga sertifikasi.
"Indonesia telah menduduki peringkat pertama di antara negara-negara ASEAN dalam Global Quality Infrastructure Index (GQII) 2023, dan peringkat ke-27 dari 185 negara di dunia," tandasnya.
Dalam UU 20/2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, BSN bertanggung jawab untuk mengembangkan kebijakan dan menyelenggarakan kegiatan akreditasi terhadap Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) melalui Komite Akreditasi Nasional (KAN). Hingga 2024, KAN telah mengakreditasi 629 LPK dan melayani lebih dari 102.324 organisasi baik dari sektor pemerintah maupun swasta.
"Sejauh ini, KAN telah melakukan 2.769 layanan yang mencakup surveilen 33%; witnessing 32%; surveilen dan perluasan ruang lingkup 11%; akreditasi awal 11%; perluasan ruang lingkup 5%; verifikasi lapangan 4%; dan reakreditasi 4%," tambah Kukuh.
Infrastruktur mutu yang kuat, yang meliputi standardisasi, akreditasi, dan metrologi, diyakini dapat memberikan banyak manfaat. Selain itu dapat meningkatkan akses pasar, diversifikasi produk, perlindungan konsumen dan lingkungan, serta meningkatkan daya saing dan efisiensi industri dan perdagangan.
"Jogja menjadi salah satu target, kami sedang dalam proses komunikasi terkait izin (pengadaan kantor) dan sebagainya," jelasnya. (oso)
Artikel berita terkait :
Pertanyaan Umum
-
1 -
2 -
3 -
4
