Badan Standardisasi Nasional
  • A
  • A

Penguatan Pengawasan

  • Kamis, 04 Januari 2018
  • aisah latifah
  • 11776 kali

Inspektorat Badan Standardisasi Nasional dibentuk sebagai unsur pengawasan intern BSN. Inspektorat BSN berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama. Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern atas pelaksanaan tugas BSN. Dalam melaksanakan tugas Inspektorat menyelenggarakan fungsi: 

  1. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern;
  2. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
  3. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan kepala;
  4. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
  5. pelaksanaan administrasi inspektorat. 

 

Struktur Organisasi Inspektorat BSN Struktur Orgnisasi Inspektorat BSN

 

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal/Inspektorat/Unit Pengawasan Intern pada Kementerian/Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat/Unit Pengawasan Intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Unit Pengawasan Intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

  1. Dasar Hukum
  2. Piagam Audit / Audit Charter
  3. Kode Etik Pegawai BSN
  4. Kode Etik Auditor Intern Pemerintah
  5. Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia
  6. Kebijakan Pengawasan Inspektorat BSN tahun 2017 - 2019
  7. Kebijakan Pengawasan Inspektorat BSN Tahun 2020 - 2024

 

Manajemen Risiko

Manajemen Risiko adalah budaya, proses, dan struktur yang diarahkan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi dengan mengelola Risiko pada tingkat yang dapat diterima. Proses Manajemen Risiko adalah penerapan kebijakan, prosedur, dan praktik manajemen yang bersifat sistematis atas aktivitas komunikasi dan konsultasi, penetapan konteks, identifikasi Risiko, analisis Risiko, evaluasi Risiko, penanganan Risiko, serta pemantauan dan reviu. Proses Manajemen Risiko dilakukan oleh seluruh jajaran manajemen dan segenap pegawai di lingkungan BSN. 

  1. Grand Desain SPIP BSN
  2. Grand Desain Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan BSN 
  3. Perka BSN No. 5 Tahun 2018 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan BSN
  4. Keputusan Kepala BSN Nomor 115/KEP/BSN/5/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Risiko di BSN 
  5. Keputusan Kepala BSN Nomor 537/KEP/BSN/11/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 115/KEP/BSN/5/2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional

Pernyataan Kepala BSN dengan mulai diterapkannya Manajemen Risiko di lingkungan BSN

Sumber : https://www.youtube.com/channel/UCoYY9NXbNJYq9oNAYNUwqSw 

 

Sumber : https://youtu.be/ylSwP3vlCSY 

Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/ Wilayah Bersih Bebas Melayani (WBBM)

Zona Integritas (ZI) adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada K/L dan Pemda yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas
pelayanan publik.

  1. Tim Pembangunan Zona Integritas
  2. Dokumen Pencanangan Zona Integritas di Lingkungan BSN
  3. PermenPANRB Nomor 10 Tahun 2019 

 

Sumber : RBKUNWAS https://www.youtube.com/channel/UCbgLGOpvsj8Si0Bs6getx1g

 

 Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

Bahwa untuk mendukung terlaksananya penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, setiap penyelenggara negara di lingkungan BSN harus melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya. Bahwa agar penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme dapat terlaksana dengan baik, BSN telah menetapkan Peraturan BSN Nomor 5 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Penyelenggara negara BSN yang wajib menyampaikan LHKPN antara lain adalah Kepala BSN, Pejabat Eselon I, Pejabat Eselon II, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Penerimaan.

Perka BSN Nomor 5 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di lingkungan BSN

 

 

Sumber : https://www.youtube.com/user/HUMASKPK 

 

Laporan Harta Kekayaan ASN (LHKASN)

Dalam rangka pelaksanaan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Badan Standardisasi Nasional, perlu dilakukan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN). Kepala BSN melalui Keputusan Nomor 167A/KEP/BSN/6/2015 tanggal 15 Juni 2015 menetapkan kepada Pejabat setingkat Eselon III, IV, PNS dan CPNS di lingkungan BSN sebagai Wajib Lapor LHKASN. Wajib Lapor Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) tidak termasuk Wajib Lapor LHKASN.

Keputusan Kepala BSN Nomor 167a/KEP/BSN/6/2015 tentang Penyampaian LHKASN di BSN

 

Sistem Pelaporan Pelanggaran/ Whistle Blowing System (WBS)

Sistem Pelaporan Pelanggaran adalah mekanisme penyampaian pelaporan dugaan tindak pidana korupsi yang telah terjadi atau akan terjadi yang melibatkan Pegawai BSN dan orang lain yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan di BSN.

Keputusan Kepala BSN Nomor 196/KEP/BSN/6/2020 tentang Sistem Pelaksanaan Pelaporan Pelanggaran di LIngkungan BSN

 

 

 

 

Pengendalian Gratifikasi

(klik gambar untuk detail)

Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni uang, barang, rabat (discount) y komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, peijalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Keputusan Kepala BSN Nomor 195/KEP/BSN/6/2020 tentang Sistem Pengendalian Gratifikasi di lingkungan BSN

Jika anda menerima gratifikasi dan ingin melaporkan ke Inspektorat BSN, silahkan isi form di bawah ini dan serahkan form gratifikasi bersama dengan penyerahan barang gratifikasi ke Inspektorat BSN. 

Formulir pelaporan Gratifikasi dapat diunduh disini.

 

 

 

Penanganan Pengaduan Masyarakat

 

Pemerintah Republik Indonesia membentuk Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) adalah layanan penyampaian semua aspirasi dan pengaduan masyarakat Indonesia melalui beberapa kanal pengaduan yaitu website www.lapor.go.id, SMS 1708, twitter @lapor1708 dan aplikasi Android. SP4N-LAPOR! dibentuk untuk merealisasikan kebijakan “no wrong door policy” yang menjamin hak masyarakat agar pengaduan dari manapun dan jenis apapun akan disalurkan kepada penyelenggara pelayanan publik yang berwenang menanganinya. SP4N bertujuan agar:

  • Penyelenggara dapat mengelola pengaduan dari masyarakat secara sederhana, cepat, tepat, tuntas, dan terkoordinasi dengan baik;
  • Penyelenggara memberikan akses untuk partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pengaduan; dan
  • Meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Sumber : lapor.go.id

Sumber : https://www.youtube.com/user/LAPOR1708/videos

 

 

Penanganan Benturan Kepentingan / Conflict of Interest

(klik untuk detail gambar)

Benturan Kepentingan adalah situasi yang memiliki atau patut diduga memiliki pengaruh kepentingan pribadi/golongan/pihak lain terhadap kualitas keputusan dan/atau tindakan Pegawai BSN sesuai kewenangannya. 

 Perka BSN Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan BSN

 

 

Tata Kelola Pengawasan

  1. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 92/KEP/BSN/5/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Intern Di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional
  2. Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 235/KEP/BSN/5/2019 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Badan Standardisasi Nasional

 

Buletin Pengawasan

Buletin Pengawasan merupakan media tulis elektronik yang disusun dengan tujuan memberikan informasi kepada stakeholder mengenai kegiatan Inspektorat BSN dan hal terkait pengawasan intern pemerintah. 

Buletin Pengawasan
2017 2018 2019  2020
Januari 2017  Januari 2018   Januari 2019 Januari 2020
Februari 2017  Februari 2018   Februari 2019 Februari 2020

Maret 2017

Maret 2018   Maret 2019 Maret 2020
April 2017  April 2018  April 2019 April 2020
 Mei 2017 Mei 2018   Mei 2019 Mei 2020
Juni 2017  Juni 2018   Juni 2019 Juni 2020
Juli 2017  Juli 2018   Juli 2019 Juli 2020
Agustus 2017  Agustus 2018   Agustus 2019 Agustus 2020
September 2017   September 2018  September 2019 September 2020
Oktober 2017  Oktober 2018   Oktober 2019 Oktober 2020
November 2017  November 2018   November 2019 November 2020
 Desember 2017 Desember 2018   Desember 2019 Desember 2020

 

 

 

Kontak Inspektorat Badan Standardisasi Nasional 

Alamat : Gedung Menara Thamrin Lantai 20 Jl. MH Thamrin Kav.3, Jakarta Pusat

Telpon  : 021 - 3927422 

Email   : inspektorat@bsn.go.id

Twitter: @inspektorat_bsn (https://twitter.com/inspektorat_BSN)

Instagram: @inspektorat_bsn (https://www.instagram.com/inspektorat_bsn/)

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC7HgMDDJiPCVfUqAsJBuXqQ