ALSI sebagai Mitra Strategis SPK di Indonesia

Perkumpulan Lembaga Penilaian Kesesuaian Indonesia (ALSI) yang berdiri sejak 16 Januari 2006 adalah mitra strategis pemerintah, dalam hal ini Badan Standardisasi Nasional (BSN) dan Komite Akreditasi Nasional (KAN) untuk mengawal penerapan dan pengembangan standar di Indonesia, demikian disampaikan oleh Sekretaris Utama BSN, Donny Purnomo dalam sambutan Pertemuan ALSI di Banyuwangi, Jumat (26/4/2024).

Sejalan dengan yg disampaikan oleh Ketua ALSI, Nyoman Susila saat membuka acara, bahwa ALSI dapat menjadi wadah bagi Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) di Indonesia dengan dua tujuan utama, yaitu memberikan benefit bagi anggotanya dan mendukung ekosistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK) Indonesia, baik berupa regulasi pemerintah maupun ketentuan perdagangan internasional. Hal inilah mengapa pertemuan ALSI kali ini mengangkat tema Kolaborasi ALSI Mendukung Ekosistem Penilaian Kesesuaian Indonesia sambung Nyoman Susila. Pertemuan ini pun sebagai media silaturahmi halalbihalal karena masih dalam suasana bulan Syawal.

Donny Purnomo sangat mendukung kolaborasi ini terus ditingkatkan, sebagaimana arahan Menteri PANRB, Azwar Anas di Pertemuan Nasional LPK kemarin, bahwa sudah saatnya negara bertransformasi dari model lama yaitu mengontrol dengan model kekinian yaitu mengorkestrasi atau berkolaborasi. Contoh kegiatan penilaian kesesuaian di Indonesia (Pengujian, Inspeksi, Kalibrasi, Verifikasi, Validasi) di Indonesia, jika semua fungsi dijalankan oleh negara maka akan sangat membutuhkan sumber daya yang begitu besar, terang Donny Purnomo.

Peran LPK juga dibutuhkan saat implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) sesuai Perpres 95 Tahun 2018, minimal ada 6 SNI ISO yang dapat disertifikasi, karena SPBE ini lingkup nasional maka terdapat 416 Kabupaten dan 98 Kota serta 64 Kementerian dan Lembaga Pemerintah yang akan menerapkan. terang Donny Purnomo.

ALSI diharapkan juga bisa memperkuat laboratorium pengujian di Indonesia, lanjut Donny Purnomo, agar tidak terjadi antrian panjang pengujian, bisa melalui skema kerja sama penggunaan, atau misal skema patungan dan penggunaan bersama, terutama untuk pengujian yang membutuhkan investasi besar.

Disisi lain, ALSI pun dapat berperan untuk memajukan pelaku usaha lokal sekala mikro kecil (UMK) dengan menambahkan layanan sertifikasi SNI untuk standar sukarela sehingga dapat meningkatkan keberterimaan produk dan saya saing UMK lokal. Perannya pun bisa lebih luas lagi, misal dengan membuat unit bisnis untuk ikut memasarkan produk UMK lokal ber-SNI, terang Donny Purnomo.

Donny Purnomo pun menyampaikan perkembangan terbaru mengenai rencana joint assesmen antara KAN dan Kemenperin untuk mengawal implementasi SNI wajib. Praktiknya mirip seperti joint assessment KAN KLHK untuk Laboratorium Lingkungan tapi dengan perbaikan atau peningkatan.

KAN pun tahun 2024, akan membuka skema akreditasi baru yaitu Lembaga Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (LATIK) sesuai amanat Peraturan BRIN No. 1 Tahun 2024 dan Lembaga Verifikasi Carbon Footprint of Product (ISO 14067:2018) untuk meningkatkan akses produk Indonesia ke pasar global (EU).

Disela-sela acara, Nyoman Susila yang juga menjadi anggota dewan juri SNI Award 2024, mengajak seluruh anggota ALSI untuk mendaftarkan klien lembaga sertifikasinya dalam ajang SNI Award 2024. SNI Award 2024 bermanfaat dapat memberikan insight atau masukan positif bagi kemajuan klien yang secara tidak langsung juga bermanfaat bagi LS.

Hadir dalam pertemuan ALSI ini, Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kementerian Perindustrian RI, Andi Rizaldi dan Kepala Pusat Perumusan, Penerapan, dan Pemberlakuan Standardisasi Industri (P4SI), Sri Bimo Pratomo.

Dalam pertemuan ini, Sekretaris Utama BSN didampingi oleh Ketua Tim Akreditasi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa BSN, Banu Sirnamala. (Har)

Galeri Foto: ALSI sebagai Mitra Strategis SPK di Indonesia