"Harus dilihat dulu apakah masalah yang dihadapi sekarang karena FTA atau sebab lain."

JAKARTA — Menteri Perindustrian Muhammad Sulaiman Hidayat mengaku geregetan atas lambannya proses renegosiasi pasar bebas ASEAN-Cina. Padahal dia mengaku sudah menyerahkan pos-pos tarif yang akan dimodifikasi. Untuk itu, ia menyatakan siap ditunjuk sebagai negosiator untuk mempercepat proses negosiasi."Tim saya langsung berangkat," kata Hidayat di kantornya kemarin.

Menurut Hidayat, proses renegosiasi ini perlu segera dilakukan untuk memberi sinyal positif bagi kalangan industri. "Membesarkan hati kawan industri," ujarnya. Hal itu dilakukan sambil memperkuat industri dalam negeri.

la mengaku sudah ditugasi Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa untuk segera mengambil tindakan dalam kaitannya dengan renegosiasi pasar bebas ini. Namun ia mengaku menolaknya. "Ya, jangan saya, dong. Itu tugas Menteri Perdagangan," katanya.

Sebelumnya, sudah ditunjuk dua orang negosiator untuk merenegosiasi pasar bebas ASEAN-Cina, yakni Direktur Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Gusmardi Bustami dan Ketua Komite Antidumping Indonesia Halida Miljani.

Gusmardi mengatakan renegosiasi untuk menunda sementara beberapa produk pada pasar bebas ini membutuhkan persyaratan, seperti konsultasi dan kompensasi.

Negosiasi tersebut, kata Gusmardi, tidak bisa dilakukan begitu saja.Tapi harus ada identifikasi masalah terlebih dulu. "Harus dilihat dulu apakah masalah yang dihadapi sekarang karena FTA atau sebab lain," ujarnya melalui pesan singkatnya kemarin.

Menurut Gusmardi, pada mekanisme penundaan sementara, yang harus diajukan adalah membuka kesempatan kepada semua anggota ASEAN dan Cina untuk melakukan konsultasi. "Kita juga harus siapkan opsi kompensasi yang tidak boleh kurang dari apa yang telah disepakati sebelumnya," ujar dia.

Ketua Umum Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia Ambar Tjahyono meminta pemerintah segera merenegosiasi penundaan pos-pos tarif yang sudah diajukan. "Kami tetap rneminta penundaan," katanya. Menurut dia, harus ada koordinasi di tingkat menteri untuk perundingan tersebut.

Ambar melanjutkan, Indonesia tidak punya filter untuk barang-barang yang masuk. "Sampah pun bisa masuk ke Indonesia," katanya, Ia membandingkan dengan Singapura dan Malaysia, yang punya standar kualitas untuk setiap barang yang masuk. Sedangkan Standar Nasional Indonesia, kata dia, hingga kini belum ada. Bahkan ia meminta perlu diadakan SNI yang sifatnya internasional.

Sebelum pasar bebas, kata Ambar, ekspor Cina sudah 10 kali lipat dari ekspor Indonesia dengan tarif 15 persen. Makanya ia tidak bisa membayangkan kalau situasi ini dilepas begitu saja dengan tarif nol persen saat pasar bebas, yang berlaku mulai 1 Januari 2010.

Menurut Ambar, ada ketidakseimbangan pasar saat ini. Contohnya, dalam sektor industri mebel, Cina menganggap Indonesia sebagai pasar mebelnya, tapi Indonesia tidak menganggap Cina sebagai pasar. "Kami ekspornya ke Eropa,"kata Ambar.

Sumber : Koran Tempo, Jum’at 15 Januari 2010, Hal. A18