Badan Standardisasi Nasional
  • A
  • A

Pengawasan pelabuhan diperketat

  • Kamis, 14 Januari 2010
  • 1599 kali
JAKARTA: Pemerintah akan melakukan sejumlah upaya perlindungan terhadap produk dalam negeri agar pelaksanaan perdagangan bebas dalam kerangka Asean-China (ACFTA) bisa berjalan secara adil.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Departemen Keuangan Anggito Abimanyu mengatakan beberapa upaya yang dilakukan pemerintah adalah menjalankan kebijakan standardisasi nasional Indonesia (SNI) dan pengawasan terhadap pelabuhan yang dinilai berisiko tinggi dalam kegiatan impornya.

"Kami akan melakukan upaya-upaya perlindungan agar terjadi fair trade yang kompetitif. Selama itu sesuai jadwal dan fair maka Indonesia mampu bersaing," katanya saat ditemui di DPR kemarin.

Menanggapi kemungkinan terjadinya lonjakan impor pada Maret, Anggito menyatakan pemerintah akan melakukan investigasi untuk meneliti setiap transaksi perdagangan yang dianggap tidak wajar sesuai dengan mekanisme WTO (World Trade Organization).

Sementara terkait proses negosiasi ulang yang membicarakan kembali 228 pos tarif terkait dengan ACFTA, Anggito memastikan prosesnya akan berjalan secara adil. "Ada tim yang membicarakannya agar perdagangan tersebut bisa adil. Jadi jangan menyerah."

Anggota Lembaga Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Ekonomi (LP3E) Kadin Pande Radja Silalahi mengatakan Indonesia tidak perlu khawatir dengan adanya perdagangan bebas ACFTA.

Bila Indonesia mampu meningkatkan kreativitas untuk menghasilkan produk kompetitif maka konsumen Indonesia tetap akan melirik produk buatan dalam negeri. "Selain itu, yang perlu dipikirkan adalah bagaimana produk Indonesia mampu mempenetrasi produk China."

China siap investasi
Sementara itu, Pemerintah China siap meningkatkan investasi di Indonesia untuk meningkatkan kapasitas produksi mereka menghadapi ACFTA.

Fang Qiuchen, Minister Consellor Kedutaan besar China di Indonesia mengungkapkan saat ini biaya produksi di negara itu meningkat akibat kenaikan upah tenaga kerja dan penghapusan berbagai macam insentif dari pemerintah kepada dunia usaha.

"Industri kami, seperti tekstil cukup banyak yang beralih ke Vietnam dan Kamboja dan ke depan Indonesia bisa menjadi salah satu negara tujuan investasi yang menarik karena biaya produksi di sini masih murah," katanya di Bandung kemarin.

Dia mengatakan ACFTA yang membebaskan bea masuk antarnegara di kawasan ini membuat pasar membesar menjadi 2 miliar orang yang dihitung dari total penduduk. (k37)

Oleh Achmad Aris
Sumber : Bisnis Indonesia, Kamis 14 Januari 2010, Hal. 5



­