Sukses dalam penyelesaian Roadmap of ASEAN Harmonised Standards to Support SDGs, Indonesia menyerahkan keketuaan ACCSQ 2024-2025 ke Laos

ASEAN Consultative Committee for Standards and Quality (ACCSQ) memasuki gelarannya yang ke-61 pada tanggal 25 – 27 Juni 2024 secara virtual. Indonesia melalui Badan Standardisasi Nasional (BSN) telah berhasil menyelesaikan kepemimpinannya sebagai Ketua atau Chair pada sidang badan sektoral di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK) di Kawasan ASEAN tersebut sepanjang tahun 2023 hingga tongkat Chairmanship diserahkan (Handover) kepada Laos pada tahun 2024.

Berbagai capaian strategis bidang SPK berhasil ditetapkan sepanjang estafet Keketuaan ACCSQ berada di Indonesia. “Kemajuan yang telah dicapai dalam berbagai program prioritas ACCSQ sepanjang tahun 2023, dapat dijadikan cerminan guna melanjutkan serta mengembangkan pencapaian inisiatif ASEAN di dalam kepemimpinan berikutnya,” ungkap Direktur Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian BSN, Konny Sagala dalam The 61^st Meeting of The ASEAN Consultative Committee for Standards and Quality (ACCSQ) yang digelar secara virtual, pada Selasa (25/6/2024). 

Hasil-hasil capaian program prioritas yang dihasilkan selama Keketuaan Indonesia pada ACCSQ periode tersebut diantaranya adalah mengembangkan inisiatif seperti Pedoman Verifikasi Pengukur Aliran Jenis Perpindahan Positif yang Digunakan untuk Bahan Bakar Curah atau Guidelines on Verification of Positive Displacement Type Flowmeters Used for Bulk Fuels; Kerangka Kerja Regulasi Farmasi ASEAN atau The ASEAN Pharmaceutical Regulatory Framework (APRF); Pedoman Tindakan Khusus untuk Bahan Kontak Makanan pada keramik atau Guidelines on Specific Measures for Food Contact Materials on ceramics; serta kontribusi Indonesia terhadap Peta Jalan Harmonisasi Standar ASEAN untuk mendukung implementasi Sustainable Development Goals (SDGs). 

Berkenaan dengan pencapaian Priority Economic Deliverables (PED) Indonesia yaitu Peta Jalan Harmonisasi Standar di ASEAN yang mendukung implementasi Sustainable Development Goals (SDGs), turut menjadi perhatian khusus dalam sidang ini. Pencapaian tersebut juga mendapat bantuan dari United Kingdom (UK) melalui British Standards Institution (BSI), sebagai mitra dialog ASEAN yang memberikan bantuan teknis dan konsultasi guna penyelesaian dokumen PED tersebut. Saat ini PED tersebut telah mendapat pengesahan oleh Menteri Ekonomi ASEAN (AEM) yang kemudian dapat dinyatakan selesai dan untuk dikoordinasikan implementasinya oleh ACCSQ.

Selain itu, pada kesempatan ini Indonesia menyampaikan perlunya komitmen dalam penanganan isu-isu strategis seperti keperluan sertifikasi pada produk-produk farmasi kategori obat tradisional; implementasi Peta Jalan Harmonisasi Standardisasi ASEAN untuk mendukung implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) yang menjadi bagian dari salah satu Priority Economic Development (PED) Indonesia ASEAN 2023, termasuk penandatanganan Mutual Recognition Arrangements (MRAs) di beberapa sektor, keperluan klarifikasi pada Klausa 24 IEC 60335-1, serta kebutuhan persyaratan spesifik untuk produk kosmetik yang berasal dari ASEAN juga luar ASEAN. 

Lebih lanjut, Focus Group Discussion (FGD) yang baru saja digelar di Kuala Lumpur, Malaysia pada bulan Juni 2024 terkait pengembangan ASEAN Community Vision 2045 and ASEAN Connectivity Strategic Plan (ACSP) yang menyoroti beragam tantangan luar biasa.

Hal tersebut, mencakup aspek kelembagaan, kesenjangan besar dalam standar dan peraturan antar Negara Anggota ASEAN, tingkat komitmen yang berbeda-beda terhadap harmonisasi standardisasi dan peraturan, hingga kurangnya kapasitas serta keahlian dalam menerapkan Good Regulatory Practices (GRP) di Kawasan ASEAN. 

“Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini diperlukan peningkatan upaya harmonisasi, peningkatan transparansi, penguatan mekanisme pemantauan untuk memitigasi distorsi perdagangan non-tarif, penentuan prioritas GRP di sektor-sektor utama, dan mengatasi kesenjangan kapasitas melalui konsultasi dan dialog berkelanjutan yang melibatkan pemangku kepentingan sektor swasta,” ungkap Konny. 

Seiring penyerahan estafet Keketuaan ACCSQ kepada Lao PDR, lanjut Konny, perlu ditegaskan kembali berkenaan dengan komitmen untuk memajukan keunggulan regulasi juga kerja sama di ASEAN, termasuk memperkuat upaya kolektif menuju komunitas ASEAN yang lebih terintegrasi, tangguh, serta sejahtera. 

Director of National Accreditation Bureau Department Standardization and Metrology Ministry of Industry and Commerce Lao PDR, Bounhome Phanouvong yang saat ini menjabat sebagai Chair ACCSQ 2024 menyampaikan bahwa, kepemimpinan Indonesia yang baik di ACCSQ perlu dilanjutkan. 

“Terima kasih untuk semua ASEAN Member States, ASEAN Secretariat, juga seluruh pihak termasuk Partner ASEAN yang telah juga sedang membantu capacity building ASEAN di banyak hal. Kedepan, kita bisa bekerja sama untuk mencapai kesuksesan kembali,” jelas Bounhome Phanouvong. 

Sidang turut membahas perkembangan terkini mengenai ASEAN Economic Community (AEC) atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Saat ini, ASEAN sudah memasuki tahapan reviu periode akhir Cetak Biru MEA 2025 atau End Term Review (ETR) of AEC Blueprint 2025, dimana Sectoral Bodies (SB) sudah harus menyusun laporan ETR yang dijadwalkan selesai pada triwulan 3 tahun 2024. Sejalan dengan itu, SB juga sudah harus menyusun rencana program selepas tahun 2025 atau disebut juga dengan ASEAN Strategic Plan Post 2025, yang dijadwalkan selesai pada triwulan 4 tahun 2024. Berkaitan dengan hal ini, ASEAN Member States (AMS) sepakat untuk meminta bantuan Dialogue Partners untuk menyelesaikan kedua dokumen tersebut, yang dalam hal ini adalah United Kingdom (UK). (PjA – Humas)

Galeri Foto: Sukses dalam penyelesaian Roadmap of ASEAN Harmonised Standards to Support SDGs, Indonesia menyerahkan keketuaan ACCSQ 2024-2025 ke Laos