Kliping Berita

Lukas Adi Prasetya | Agus Mulyadi | Jumat, 27 Januari 2012 | 22:06 WIB

BALIKPAPAN, KOMPAS.com — Perumnas berencana membuat perumahan berkonsep rumah sejahtera tapak yang berstandar SNI di Kalimantan Timur untuk masyarakat umum.

Itu dilakukan sebagai tindak lanjut kerja sama Perumnas dengan Kementerian Pekerjaan Umum. Perencanaan perumahan-perumahan itu masih dikaji karena kondisi tanah dan harga bangunan di Kaltim berbeda jauh dengan Pulau Jawa.  

Demikinan diutarakan Manajer Cabang Perumnas Samarinda, Pujiyono, Jumat (27/1/2012).

"Bentuk kerja sama Perumnas dengan Kementerian PU ini adalah membuat dulu rumah contoh SNI (Standar Nasional Indonesia) di Jawa. Kami melihat dulu rumahnya nanti bagaimana," katanya.

Perumnas Samarinda, yang membawahi wilayah kerja sejumlah kabupaten di Kaltim termasuk Balikpapan, optimistis melihat ceruk peluang perumahan rumah yang ber-SNI itu dibangun di Kaltim, dan ditujukan untuk non-PNS. Rumah berstandar SNI tersebut bertipe 36.

"Kami akan menyusun proposal rumah SNI ini untuk di Kaltim, dan realitas harga-harga bangunan. Harapannya, jika nanti program rumah SNI ini dijalankan, ada perbedaan kebijakan antara rumah yang dibangun di Jawa dengan di Kalimantan. Tentu juga perbedaan harga," kata Pujiono.

Menurut dia, bisa juga spesifikasi rumah SNI di Jawa dan Kalimantan berbeda. Misalnya, di Kaltim, sebagian tanah berupa rawa dan itu dilarang diuruk. Jika tidak rawa, area berupa perbukitan, seperti di Kota Balikpapan.

Konsep rumah sejahtera tapak membutuhkan subsidi dari pemerintah pusat, juga dukungan pemerintah daerah. Pujiono menyadari bahwa pemerintah daerah bisa jadi keberatan memberikan subsidi. Namun, diharapkan tetap ada kucuran APBD untuk mendukung program perumahan rakyat ini, jika benar-benar diluncurkan di Kaltim.

Rumah murah menjadi harapan warga Balikpapan yang tidak bisa menjangkau harga rumah. Daud (30), warga Kampung Baru Ulu, Balikpapan Barat, misalnya. "Sempit tidak masalah, yang penting masih ada halaman sedikit, dan yang terpenting adalah kenyamanan, dan cocok di kantong," kata karyawan swasta ini.

Harga rumah SNI tersebut, lanjut Daud, mestinya disesuaikan dengan upah minimum kota (UMK).

UMK di Balikpapan Rp 1,2 juta per bulan, sedangkan biaya hidup di kota ini mahal. Dengan kata lain, harus ada kebijakan khusus nantinya, misalnya batas waktu kredit yang bisa lebih dari 10 tahun dan keringanan uang muka.

Sumber : Kompas.com, Jumat 27 Januari 2012.
Link : http://regional.kompas.com/read/2012/01/27/22063955/Rumah.Berstandar.SNI.Dibangun.di.Kalimantan.Timur