Kliping Berita

MAKASSAR, Kompas - Pemerintah mendorong penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) kakao untuk meningkatkan daya saingnya di pasar internasional. Namun, infrastruktur pengelolaan di tingkat petani belum sepenuhnya siap. Bahkan, kualitas kakao asal Indonesia masih kalah bersaing dengan Pantai Gading dan Ghana.

”Kualitas kakao kita masih kalah karena banyak yang tidak difermentasi dan belum memenuhi standar aman residu pestisida sehingga merugikan kita juga,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Hari Priyono di Makassar, Selasa (24/5).

Selama ini, harga biji kakao ekspor dari Indonesia dipotong 300 dollar AS per ton (sekitar Rp 2,6 juta) karena tidak terfermentasi. Untuk menambah daya saing kakao, petani harus berpartisipasi dalam pengelolaan kakao sejak hulu hingga hilir.

Pemerintah menginvestasikan Rp 3 triliun sejak 2009 hingga 2011 untuk perbaikan produksi dan mutu kakao. Dana Rp 500 miliar disiapkan untuk melanjutkan program yang sama di tahun 2012.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Kakao Indonesia Sulawesi Selatan Dakhri Sanusi menilai, masalah kakao tak semata-mata pada kualitas, tapi infrastruktur untuk mendukung hal itu belum siap. ”Kami menyambut baik kalau ada SNI kakao, tetapi langkah realistis saat ini apa,” ujarnya.

Upaya fermentasi biji kakao harus dimulai dari tingkat petani. Untuk itu, petani harus bergabung dalam kelompok yang dilengkapi fasilitas seperti alat pengeringan. Standar penentuan harga kakao pun tidak hanya berdasarkan fermentasi. Harga juga ditentukan besar-kecilnya biji kakao dan ampas yang dihasilkan. Penetapan SNI memang harus menyeluruh sejak penyediaan bibit. Petani juga harus mendapatkan informasi sebaik-baiknya,” kata Dakhri. (SIN)

Sumber: http://cetak.kompas.com/read/2011/05/25/03144199/sni.kakao.belum.siap
Link : http://www.batukar.info/news/sni-kakao-belum-siap