Kliping Berita

Standar, dalam konteks perdagangan, adalah bahasa kedua setelah uang. Tanpa standar, niscaya Indonesia tak dapat bersaing di dunia perdagangan internasional. Tak terkecuali di kancah perdagangan bebas ASEAN-China (ACFTA) yang sudah berjalan sejak tahun lalu. Realitasnya kita menjadi bulan-bulanan negara kompetitor. Bahkan, negeri ini dibuatnya menjadi pasar empuk berbagai produk asal China.

Bila produk Cina begitu dominan, ternyata tak hanya unggul di harga, juga dari sisi standar produk. Terbukti, menurut Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN) Bambang Setiadi, sampai saat ini mereka telah mengantongi 670 dokumen SNI (Standar Nasional Indonesia). Dan itu legal, karena cina memperolehnya dari mekanisme pembelian dokumen SNI sesuai peraturan internasional.

Peluang bagi produk Cina (dan produk impor dari negara lain) memperoleh SNI semakin besar, karena dalam dua tahun ini (sejak 2009) BSN memberlakukan free download SNI melalui web BSN secara gratis. Karena itu, rupanya, “kita tidak bisa menghalangi Cina atau negara mana pun membeli standar produk Indonesia,” ujar Bambang.

Kendati begitu, sebenarnya tak serta merta produk Cina yang telah mengantongi dokumen SNI bisa langsung melenggang di pasar domestik negeri ini. Sebab, untuk itu, “membutuhkan proses panjang agar logo SNI bisa ditera pada produk mereka, “tambah Bambang.

Pembelian itu dilakukan pada November 2010 oleh Badan Standar China, Guangxi Quality and Technical Standard (GXQTS). Organisasi yang berdomisili di Provinsi Guangxi ini memperoleh mandat dari AQSIQ (General Administration of Quality Supervision, Inspection, and Quarantine China) melakukan monitoring aturan perdagangan dan standardisasi yang berlaku di negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Tujuannya, demi kepentingan perdagangan mereka di sejumlah negara itu.

Sebenarnya, pembelian dokumen SNI oleh Cina merupakan hal positif. Sebab, lewat mekanisme ini mereka harus mengikuti standar kita, sehingga tak ada lagi hambatan nontarif dari Cina. Namun, di sisi lain, kata Bambang, langkah ini harus disikapi hati-hati. Setidaknya, dengan cara meningkatkan daya saing produk kita agar bisa mengimbangi penetrasi barang dari Cina yang sudah tak dibebani masalah nontarif.

Nah, lebih jauh tentang permasalahan tersebut, pertengahan April lalu, Bambang berkesempatan menjelaskannya kepada Windarto dari TRUST. Petikannya :

APA SIH PENTINGNYA STANDAR ?
Di era global seperti sekarang ini , standar adalah sarana utama suatu bangsa menghargai mutu. Dengan penerapan standar, maka mutu produk dan jasa yang dihasilkan suatu negara akan bagus sehingga mampu meningkatkan daya saing negara tersebut.

APA KEUNTUNGAN YANG DIPEROLEH DARI PENERAPAN STANDAR ?
Melalui SNI dapat memberikan keuntungan, baik bagi produsen maupun konsumen. Diantaranya produsen paham akan kepastian batas, yakni persyaratan yang diterima pasar. Bagi konsumen akan memperoleh kepastian kualitas dan keamanan produk. Bagitu juga masyarakat akan terlindungi dari segi keselamatan, kesehatan, dan kelestarian lingkungannya. Standar juga membantu bisnis lewat penghubung penting rantai pasokan global, melancarkan perdagangan internasional dan akses ke pasar, serta membantu mengurangi hambatan teknis perdagangan dan membantu sistem perdagangan antarnegara.

DALAM HAL ITU, ADAKAH KAJIANNYA ?
Berdasarkan kajian Litbang BSN, standardisasi telah memberikan keuntungan ekonomi terhadap industri air minum dalam kemasan sebesar Rp 3,4 triliun, industri garam beryodium Rp 547 miliar, industri minyak sawit Rp 18,6 triliun, dan industri pupuk rp 1,4 triliun. SNI memang berperan menghasilkan produk-produk bermutu.

KABARNYA  CINA AGRESIF MEMBELI SNI ?
Benar. Hingga kini sedikitnya 670 dokumen SNI telah diborong Cina, kebanyakan untuk produk elektronik.

KAPAN PEMBELIAN ITU DILAKUKAN ?
Pada November 2010 oleh Badan Standar Cina, Guangxi Quality and Technical Standard (GXQTS). Badan ini bertugas menggali informasi terkait kepentingan perdagangan Cina di Asia Tenggara, termasuk Indonesia.

MENGAPA MEREKA BANYAK MEMBELI UNTUK PRODUK ELEKTRONIK ?
Saya kira karena industri Cina penerap SNI paling besar adalah industri elektronik, yakni sekitar 50% dari industri elektronik mereka, atau sebanyak 68 produk Cina lainnya, antara lain bohlam lampu, kipas angin, dan sepatu pengaman.

PRODUK KITA SUDAH KALAH DI HARGA, KINI SECARA STANDAR PRODUK MEREKA MEMPEROLEH PENGAKUAN, APAKAH HAL INI TAK MENAMBAH KEKHAWATIRAN TERHADAP PRODUK KITA SEMAKIN TERSISIH DI PASAR SENDIRI ?
Ini yang perlu diluruskan. Kita tidak bisa menghalangi Cina atau negara manapun membeli SNI. Karena berdasarkan ketentuan WTO, Cina atau negara manapun bisa membeli SNI. Lagi pula, Cina tak hanya membeli dokumen SNI, juga dokumen standar produk di negara lain. Tetapi butuh proses panjang agar logo SNI bisa tertempel di Produk Cina.

MAKSUDNYA ?
Karena yang dibeli dokumennya, belum hak untuk memakai tanda SNI di produknya. Sebab, untuk itu, masih banyak proses yang harus dilewati.

SEPERTI APA PROSESNYA ?
Antara lain harus melalui uji laboratorium oleh Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro), dan sudah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). Jika tidak memenuhi aturan tersebut, BSN bisa melaporkan ke forum internasional, seperti ISO dan WTO.

JADI, APA MANFAATNYA BAGI CINA MEMBELI DOKUMEN SNI ?
Sebenarnya ini merupakan hal positif karena mereka akan mengikuti standar kita sehingga tidak ada lagi hambatan nontarif dari Cina untuk masuk ke negara kita. Namun, di sisi lain, langkah ini harus disikapi hati-hati dengan mempersiapkan daya saing Indonesia ketika barang dari Cina tak memiliki hambatan nontarif lagi.

ARTINYA, TIDAK AKAN BERMASALAH BAGI KITA ?
Banyaknya produk Cina yang ber-SNI bisa saja jadi masalah. Khususnya, dalam konteks daya serap tenaga kerja. Pasalnya, semakin banyak barang yang dijual di dalam negeri meski memakai tempelan SNI, tetapi ternyata dibuat dinegara lain. Maka hal itu tidak akan bisa mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia. Padahal, di Indonesia, jumlah angkatan kerja baru sebanyak 2,5 juta orang setiap tahun yang diperkirakan dapat diserap bila pertumbuhan ekonomi kita minimal mencapai 7%.

APALAGI HARAG BARANG MEREKA LEBIH MURAH ...
Betul, selain telah memenuhi standar, harganya jauh lebih murah. Situasi inilah yang sekarang kita hadapi. Persoalannya, untuk barang-barang sederhana saja mereka bisa lebih efisien, nanti dikhawatirkan kita enggak bisa bersaing dengan mereka, sehingga timbul pandangan lebih baik jadi pedagang saja. Kalau kondisi seperti yang terjadi, maka ke depannya akan jadi masalah buat daya serap industri kita terhadap tenaga kerja, karena banyak pelaku industri yang berubah jadi pedagang.

DALAM MENGHADAPI ACFTA APA YANG TELAH DISIAPKAN BSN ?
BSN telah meluncurkan program Gerakan Nasional Penerapan SNI (GENAP SNI). Program ini dicanangkan Wakil Presiden RI pada 9 November 2010.

APA YANG DIHARAPKAN DARI GENAP SNI ?
Gerakan ini merupakan cara BSN untuk mengidentifikasi sektor-sektor yang paling berpengaruh dalam perdagangan global serta menentukan langkah-langkah yang lebih efisien untuk menerapkan SNI. Berdasarkan hasil analisis telah di identifikasi 11 langkah strategis dan 11 sektor prioritas.

BISA DIJELASKAN LEBIH RINCI ...
Antara lain menganalisis ekspor-impor Cina dan ketersediaan SNI, menentukan 11 sektor prioritas produk paling terpengaruh, menganalisis ketersediaan dan kebutuhan pengembangan Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK), mengefektifkan pemberlakuan Keppres No. 54/2010 terkait penggunaan SNI, mendukung instansi teknis dalam memberikan insentif LPK untuk mendukung 11 sektor prioritas, memfasilitasi penyusunan regulasi teknis, pelaksanaan pengawasan pasar terhadap 11 sektor prioritas, dan edukasi konsumen.

BARU-BARU INI BSN MENGGELAR SNI AWARD, TUJUANNYA ?
Ini merupakan apresiasi kepada industri-industri di Indonesia yang konsisten menerapkan SNI. Program ini penting karena dengan itu kami bisa melihat penerap SNI berkembang kemana saja. SNI Award kali ini merupakan kali ketujuh sejak 2000. Harapannya dapat mendorong pelaku usaha menghadapi globalisasi perdagangan.

UNTUK MENDUKUNG INDUSTRI DALAM NEGERI, SEBAIKNYA PEMERINTAH LEBIH MENGOPTIMALKAN LAGI PERPRES PENGADAAN BARANG. MAKSUDNYA ?
Pengadaan barang oleh Pemerintah itu nilainya hampir Rp 500 triliun. Kalau Perpres ini diintensifkan akan banyak membantu industri kita. Bayangkan kalau instansi pemerintah menggunakan seragam yang kainnya sudah ber-SNI, pasti enggak akan ada yang melawan, dan kita enggak usah takut bersaing dengan Cina.

BSN TENGAH MENGGAGAS PERLUNYA STANDARDISASI SINGKATAN NAMA KOTA. BAGAIMANA PERKEMBANGANNYA ?
Saat ini, wilayah Indonesia terdiri dari 33 provinsi, 398 kabupaten, 93 kota, 1 kabupaten administrasi, dan lima kota administrasi. Untuk berbagai keperluan baik yang sifatnya administratif maupun teknis, penyebutan nama kota dibuat dalam bentuk singkatan. Naumn sayang, selama ini ada perbedaan dalam penyebutannya. Menyadari hal itu, pada tahun lalu BSN menggagas perlunya disusun suatu standar mengenai singkatan nama kota. Pada tahun yang sama, BSN berhasil menyusun dan menetapkan SNI 7657 Singkatan Nama Kota.

APA SAJA ISINYA ?
SNI Singkatan Nama Kota untuk Ibu Kota Provinsi, Kota, dan Kabupaten yang disusun oleh Panitia Teknis Informasi Geografi/Geomatika dan telah dibahas pada rapat konsensus 12 Agustus 2010, serta telah disetujui berdasarkan hasil jajak pendapat pada 26 Agustus sampai dengan 26 Oktober 2010. SNI Singkatan Nama Kota untuk menyeragamkan tiga digit singkatan nama kota, sehingga diharapkan tidak terjadi lagi penggunaan singkatan yang berbeda-beda.

BAGAIMANA REAKSI DARI KEMENTERIAN DALAM NEGERI ?
Menteri Dalam Negeri telah menyetujui agar SNI Singkatan Nama Kota disosialisasikan ke seluruh daerah. Kementerian Dalam Negeri akan segera mengirimkan SNI Standar Nama Kota tersebut kepada semua gubernur dan akan diteruskan ke para bupati  dan wali kota.

Sumber : Majalah TRUST, Edisi No. 26 Tahun IX, 5 Mei 2011. Hal. 36-38