BSN Gelar Pertemuan Teknis, Dorong Kompetensi Sektor Sertifikasi Person dan Pembangunan Berkelanjutan

Akreditasi berperan mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). Badan Standardisasi Nasional (BSN) melalui Deputi Bidang Akreditasi berupaya mewujudkan tercapainya tujuan tersebut, salah satunya dengan peningkatan layanan akreditasi pada bidang sertifikasi person dan pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi (ALIS) BSN pada Kamis (26/09/2024) menghelat Pertemuan Teknis Lembaga Sertifikasi Person dan Lembaga Sertifikasi terkait Pembangunan Berkelanjutan di Surabaya.

Pertemuan dibuka oleh Deputi Bidang Akreditasi BSN sekaligus Sekretaris Komite Akreditasi Nasional (KAN), Wahyu Purbowasito. Acara dihadiri oleh 92 orang perwakilan dari Lembaga Sertifikasi Person (LSP), Lembaga Sertifikasi Person Jasa Konstruksi (LSPJK), Lembaga Sertifikasi Umroh dan Haji Khusus (LSUHK), Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI), Lembaga Sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (LS ISPO), dan Lembaga Sertifikasi Sustainable Forest Management (LS SFM). Dalam sambutannya, Wahyu menekankan pentingnya fungsi akreditasi dalam mendukung upaya penjaminan kompetensi person dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

“Hari ini kita akan mendiskusikan kendala dan rencana ke depan terkait sertifikasi person dan sertifikasi terkait pembangunan berkelanjutan yang menjadi salah satu kunci penjaminan mutu di Indonesia. Kami membuka lebar kesempatan bagi lembaga penilaian kesesuaian (LPK) untuk menyampaikan saran dan masukan untuk layanan akreditasi sekaligus bersama-sama berkontribusi aktif dalam pembangunan menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Wahyu mengakhiri sambutannya.

Direktur ALIS BSN Fajarina Budiantari mengawali sesi diskusi dengan menyampaikan informasi Syarat dan Aturan Akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian berdasarkan dokumen KAN U-01 Rev.2. Dokumen tersebut merupakan revisi kedua dari Dokumen Syarat dan Aturan Akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian yang mulai ditetapkan sejak 25 Juni 2024. Pada kesempatan ini, Fajarina menyampaikan sejumlah catatan penting, di antaranya terkait kategori temuan dan penggunaan simbol akreditasi KAN.

Selanjutnya, Direktur Sistem dan Harmonisasi Akreditasi (SHA) BSN Sugeng Raharjo menyampaikan materi tentang dokumen KAN Pd-00.01 – Pedoman koreksi dan tindakan perbaikan LPK serta tren ketidaksesuaian LPK. Dokumen KAN Pd-00.01 merupakan dokumen pedoman bagi LPK dalam melakukan analisis akar masalah dan tindakan perbaikan serta pedoman bagi asesor dalam melakukan verifikasi tindakan perbaikan. Seusai materi disampaikan, dibuka diskusi antara peserta dan narasumber yang dimoderasi Analis Standardisasi Ahli Muda Adi Husada.

Pasca jeda, para peserta dibagi menjadi 2 kelompok untuk mengikuti diskusi titik kritis asesmen sesuai lingkup sertifikasi person dan lingkup sertifikasi terkait pembangunan berkelanjutan. Diskusi titik kritis asesmen untuk lingkup LSP dan LSPJK dipandu oleh Pembina Jasa Konstruksi Ahli Madya Sekretariat Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Kementerian PUPR, Zuhanif Tolhas Pangului Sidabutar, Ketua Tim Akreditasi Lembaga Sertifikasi Person dan Lembaga Sertifikasi Terkait Pembangunan Berkelanjutan, Ratna Rahayu Utami, serta Analis Standardisasi Ahli Madya, Raden Ewang Kurniawan.

Sementara itu, di ruangan terpisah, dilaksanakan juga diskusi titik kritis asesmen untuk lingkup sertifikasi terkait pembangunan berkelanjutan yang dipandu oleh Analis Standardisasi Ahli Muda Dit ALIS BSN Ahmad Fahmi Hidayatullah, Analis Standardisasi Ahli Muda Dit ALIS BSN Adi Husada, Analis Standardisasi Ahli Muda Dit SHA BSN Awan Taufani, dan Analis Standardisasi Ahli Pertama Dit ALIS BSN Ahmad Faris Abrori. (dnh)

Galeri foto: BSN Gelar Pertemuan Teknis, Dorong Kompetensi Sektor Sertifikasi Person dan Pembangunan Berkelanjutan