SNI Diusulkan Masuk APBN-P 2010

Kliping Berita

Koran SI JAKARTA - Proses penyusunan dan penetapan standar nasional Indonesia (SNI) diusulkan masuk dalam penganggaran Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2010.

Rencana itu menyusul sinergi yang dilakukan di bawah koordinasi Menko Perekonomian yang bertujuan menerapkan harmonisasi SNI secara nasional.

"Hal tersebut diputuskan dalam rapat koordinasi (rakor) di kantor Menko Perekonomian di Jakarta, Jumat lalu. Rakor antar pemangku kepentingan itu, memutuskan agar penyusunan dan pengajuan standar dilakukan di bawah satu koordinasi. Saat ini, hal itu masih dilakukan masing-masing kementerian teknis sehingga dinilai tidak efisien waktu dan dana," kata Ketua Bidang Advokasi dan Kerjasama Gabungan Perusahaan Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) Adhi S Lukman di Jakarta kemarin.

Karena keterbatasan APBN, lanjut dia, maka proses penerapan SNI perlu menghemat waktu dan anggaran sehingga semua kementerian harus bersatu. "Setiap kementerian harus bersinergi untuk membuat standar bersama," ujarnya.

Dalam rapat tersebut,menurut Adhi, memutuskan komitmen semua pihak untuk melakukan berbagai upaya demi menyelamatkan industri dalam negeri, meningkatkan mutu produk Indonesia sehingga membuka peluang ke pasar ekspor, serta untuk perlindungan konsumen.

“Saat ini, banyak SNI yang dibuat oleh setiap kementerian teknis, tapi ketika diajukan kepada BSN (Badan Standarisasi Nasional), prosesnya berhenti. BSN mengaku kesulitan karena standar untuk item produk yang sama diajukan oleh dua kementerian teknis yang berbeda. Dia bingung mana yang ditetapkan jadi SNI yang benar,” papar dia.

Adhi mencontohkan, SNI gula rafinasi yang disusun oleh Kementerian Perindustrian (Kemenperin) sedangkan SNI raw sugar (gula mentah) oleh Kementerian Pertanian (Kementan). “Kalau ini disatukan menjadi satu pembahasan yang sinkron, bisa hemat biaya dan waktu,” ujar dia.

Adhi mengatakan, BSN ditunjuk menjadi koordinator dalam harmonisasi sinergi antar Kementerian terkait SNI.

Dia menambahkan, pihaknya akan meminta BSN untuk menentukan target waktu dalam menentukan rencana aksi dan target penyelesaian rencana itu.

“Dengan penerapan SNI, ekspor produk Indonesia meningkat. Itu yang perlu dijalankan bersama. Kami mengusulkan, rencana pemerintah mengajukan langkah ini dalam APBN-P tidak hanya menunggu. Sebab, kalau hanya menunggu dari pengajuan APBN-P, industri dalam negeri sudah mati lebih dulu. Langkah awal, diusahakan dengan anggaran yang ada, tapi tetap disinkronisasi,” tukas Adhi.

Sebelumnya, Menteri Perindustrian (Menperin) MS Hidayat berjanji akan mempercepat proses penerapan SNI di Indonesia. Hal itu dalam rangka mendorong daya saing produk Indonesia, terutama dalam menghadapi persaingan pasar perdagangan bebas di kawasan ekonomi Asean pada tahun 2015. (Sandra Karina)

Sumber : Okezone.com, Minggu 14 Februari 2010
Link : http://economy.okezone.com/read/2010/02/14/320/303453/sni-diusulkan-masuk-apbn-p-2010