BSN Siap Bersinergi untuk Memasyarakatkan Standardisasi

Setelah ditetapkannya Undang-Undang no.20 tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, kesadaran masyarakat terhadap Standar Nasional Indonesia (SNI) mulai naik. Hal ini dudukung oleh Presiden RI, Joko Widodo, beserta jajarannya. “Termasuk dalam kunjungan kerja dari Kerajaan Arab Saudi, banyak menteri menjalin hubungan dagang dengan kerajaan Arab Saudi, dengan salah satu parameternya adalah dengan standar,” ujar Kepala Badan Standardisasi Nasional, Bambang Prasetya saat melakukan kunjungan media ke redaksi Bisnis Indonesia di Jakarta, Selasa 7 Maret 2017. Bambang didampingi oleh Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Humas BSN, Budi Rahardjo; Kepala Pusat Perumusan Standar BSN, Zakiyah; Kepala Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi BSN, Nasrudin Irawan, serta Kepala Bagian Humas BSN, Titin Resmiatin.

Dalam kesempatan ini, Bambang memaparkan bahwa dalam memasyarakatkan standardisasi, BSN bersinergi dengan berbagai kementerian / lembaga. “Dalam hal penetapan standar proses sertifikasi halal untuk mendukung UU Jaminan Produk Halal, BSN terus berkoordinasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM) Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Kementerian Agama (Kemenag),” contoh Bambang.

Selain itu, Bambang juga mengatakan bahwa proyek infrastruktur, baik pembangunan trotoar, perumahan, dan proyek lainnya juga memiliki standardisasi sendiri dan harus dipatuhi. Bambang menyinggung standardisasi serupa yang sukses dilakukan oleh Pemerintah Inggris dan dapat dijadikan contoh oleh Indonesia.

Kepala Pusat Perumusan Standar BSN Zakiyah mengungkapkan bahwa BSN tengah bersinergi dengan Bapenas dalam menyusun standar terkait program perumahan nasional. Tidak hanya itu, BSN juga tengah bekerja sama dengan kementerian / lembaga terkait dalam menyusun standar kapal laut, mulai dari bahan material sampai sistem inspeksi.

Standardisasi yang dilakukan Badan Standardisasi Nasional tidak hanya mengenai produk, tapi mencakup hal yang lebih luas. Hal ini ditegaskan oleh Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Humas BSN, Budi Rahardjo. Budi mengatakan bahwa BSN juga menyusun standar anti penyuapan. “Presiden memberi amanah kepada BSN untuk membuat standar, bagaimana sistem anti penyuapan terhadap pemerintahan, jadi fokus terhadap preventifnya. Hal ini tertuang dalam SNI ISO 37001,” ujarnya

Budi pun menegaskan kembali bahwa BSN telah menjalin MoU dengan banyak pihak. Salah satunya MoU dengan Polri. “Pada intinya, kami berharap dapat memasyarakatkan SNI kepada seluruh lapisan masyarakat,” tegas Budi.

Kunjungan media ini dimaksudkan untuk menyambung silaturahim antara BSN dengan Bisnis Indonesia yang telah melakukan regenerasi pejabat di lingkup redaksi. Dalam kunjungan ini, rombongan BSN diterima oleh para pejabat baru harian Bisnis Indonesia, yaitu Pemimpin Redaksi Bisnis Indonesia, Hery Trianto, Wakil Pemimpin Redaksi, Asep Mulyono dan Chamdan Purwoko; Direktur Pemberitaan Arif Budisusilo, serta Redaktur Pelaksana, Maria Yuliana Benyamin dan Eries Adlin.

Hery Trianto dan segenap jajaran direksi Bisnis Indonesia menyambut baik kunjungan ini. Diharapkan, sinergi antara BSN dengan Bisnis Indonesia semakin menguat, untuk mendorong kesadaran masyarakat terhadap standar, sehingga dapat memajukan bangsa, (ald-Humas)