Badan Standardisasi Nasional
  • A
  • A

Pemerintah Akan Buat Standar Untuk Pupuk Organik

  • Selasa, 17 Maret 2009
  • 3849 kali
Kliping berita :

JAKARTA. Pemerintah akan menertibkan pupuk organik yang beredar di pasar saat ini. Caranya, pemerintah akan membuat standar nasional (SNI) komposisi pupuk organik yang diproduksi usaha kecil dan menengah.

Juru bicara Departemen Pertanian Syukur Iwantoro menyatakan, dasar penyusunan standar itu adalah Surat Keputusan (SK) Menteri Pertanian Tahun 2005 tentang batas minimal kandungan yang terdapat pada pupuk organik.

Tujuannya adalah melindungi para petani dengan menertibkan para penjual yang masih seenaknya membuat pupuk dengan komposisi yang belum sesuai. ”Selama ini banyak penjual pupuk yang mengatakan pupuknya merupakan organik tapi kandungannya masih di bawah batas minimum,” katanya.

Selain itu, perlu ada standar karena pemerintah akan mengkampanyekan penggunaan pupuk organik.

Kampanye ini dilakukan sebagai upaya mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia. Selama ini petani kurang suka pakai pupuk organik dan lebih suka menggunakan pupuk kimia seperti UREA, ZA, NPK atau Superphos.

Alasan mereka karena takut dengan bakteri dalam pupuk organik. ”Tetapi mereka tidak sadar efek pupuk kimia dalam jangka panjang yang mencemari lahan dan mengurangi kesubran,” ujar Syukur.

Sebaliknya, penggunaan pupuk oganik bisa mengembalikan kesuburan dan meningkatkan produksi lahan. Syukur mencontohkan pemberian pupuk organik pada sawah. Pemberian pupuk organik 500 kilogram per hektare mampu meningkatkan produksi padi 15%-22%.

Adanya stadar pupuk organik juga akan memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada industri UKM pembuat pupuk tentang formula pupuk organik yang tepat.

Ketua Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin), Adi Sasono mengatakan saat ini baru 15% dari jutaan hektare lahan pertanian yang memakai pupuk organik. Padahal dari peternakan sapi yang sudah ada saat ini, Indonesia mampu menghasilkan 800.000 liter pupuk cair organik per bulan. Sedangkan pupuk padat organik yang diperoleh, dapat dipakai untuk pemupukan 90.000 hektare lahan.

Oleh : Anna Suci

Sumber :
Harian Kontan
Selasa, 17 Maret 2009
Hal. 2



Basni

Ada tanggapan lebih lanjut?

Lapor
Hotline 021 392-7422 Whatsapp 0813 802 2930
Email bsn@bsn.go.id E-Pengaduan SIPMAS

Klik LAPOR untuk Pengaduan Masyarakat