BSN Rekomendasikan Revisi SNI 11 Sektor

JAKARTA (Suara Karya) Badan Standardisasi Nasional (BSN) mengeluarkan rekomendasi atau usulan untuk dilakukannya abolisi (penghapusan) terhadap 73 standar nasional Indonesia (SNI). Selain itu, BSN juga merekomendasikan revisi terhadap 826 SNI yang keseluruhan didapat dari 11 sektor prioritas.

Kepala BSN Bambang Setiadi mengatakan, hasil kaji utang yang dilakukan BSN menyebutkan, sebanyak 74 SNI perlu diabolisi karena sudah tidak layak, baik secara format penulisan maupun substansi standar.

"Namun, mengingat SNI direkomendasikan untuk diabolisi tersebut sangat dibutuhkan, maka seyogianya dirumuskan SNI baru yang setara," katanya di sela jumpa pers terait Peringatan Hari Standar Dunia dan Bulan Mutu Nasional 2011 di Jakarta, kemarin (13/10).

Bambang mengungkapkan, dari 73 SNI yang direkomendasikan untuk diabolisi, terbanyak di sektor makanan dan minuman dengan 48 SNI. Kemudian sektor tekstil dan produk tekstil dengan 9 SNI, plastik 5 SNI, serta alas kaki dan pertanian masing-masing 3 SNI. Sedangkan untuk sektor mesin dan perkasa maupun sektor baja masing-masing sebanyak 2 SNI. Sementara sek-tor elektronik dan mainan anak-anak tidak ada.

Menurut Bambang, untuk sejumlah produk yang terkena abolisi SNI, maka tidak boleh lagi beredar di lapangan. "Jika tetap diedarkan, tentu saja akan terkena sanksi. Untuk itu, diperlukan adanya penyiapan SNI baru jika memang dibutuhkan," tuturnya.

Di lain pihak, terkait rangkaian Peringatan Hari Standar Dunia pada 14 Oktober 2011 hari ini, BSN akan menampilkan berbagai prestasi Indonesia di bidangstandardisasi, baik di tingkat regional maupun internasional.

Sedangkan dalam peringatan Bulan Mutu Nasional 2011 pada November 2011 yang mengambil tema "SM Membangun Kepercayaan Diri Bangsa" ini, diharapkan kepercayaan terhadap produk nasional di kalangan masyarakat makin meningkat Selain itu juga berdampak pada peningkatan daya saing produk/jasa nasional, baik di tingkat nasional maupun globed.

Pada kesempatan terse-but .Kepala BSN juga menyatakan, penerapan standardisasi memberikan kontribusi terhadap peningkatan perekonomian sebuah negara yang ditunjukkan dalam produk domestik bruto (PDB).

Dicontohkannya, kontribusi standardisasi terhadap peningkatan PDB di Jerman mencapai 0,9 persen, di Prancis 0,8 persen, Inggris 0,3 persen, dan Kanada 0,2 persen, serta di Australia 0,8 persen. Sedangkan untuk Indonesia, Bambang mengakui, belumada perhitungan secara pasti kontribusi standardisasi ini terhadap peningkatan PDP.

Meski demikian, dia lantas mencontohkan penerapan standar pada tabung gas elpiji 3 kg dalam program konversi energi dari bahan bakar minyak (BBM). Temyata standardisasi ini menghasilkan keuntungan melalui penghematan subsidi sebesar Rp 49,9 triliun. "Jadi, standardisasi berperan untuk meningkatkan perekonomian nasional," katanya. (Amixiu)

Sumber: bataviase.co.id/ Jum’at, 14 Oct 2011

Link: http://bataviase.co.id/node/836393