Kliping Berita

Jakarta (Citra Indonesia.com): Pemerintah mengklaim beberapa RPH di Indonesia telah memiliki sertifikasi mutu. Sertifikasi diperoleh setelah dilakukan audit oleh pihak ketiga (independen).

“Namun sertifikasi mutu belum mencakup prinsip kesejahteraan hewan secara keseluruhan,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa, seperti dikutif dari rilis Kemendag, Jumat (8/7/2011).

Artinya standar RPH masih rendah. karenanya menurut Hatta, berdasarkan kondisi tersebut, dan guna menjamin ketersediaan pasokan daging sapi dan keterjangkauan harga, terdapat beberapa solusi yang diputuskan oleh Pemerintah Indonesia saat ini, yaitu:

1. Solusi Jangka Pendek:

a)    Mengembangkan pedoman kesejahteraan hewan dengan mengacu pada standar dan ketentuan yang berlaku di Indonesia, termasuk untuk peraturan dalam hal kebersihan, sanitasi, maupun jaminan halal;

b)   Menyusun daftar RPH yang sudah menerapkan prinsip kesejahteraan hewan dan peraturan yang lain maupun daftar RPH yang harus ditingkatkan pengelolaannya;

c)    Mengevaluasi RPH yang memenuhi syarat berdasarkan penilaian auditor independen internasional.

d)   Membuka impor secara bertahap yang ditujukan kepada RPH yang telah siap menerapkan prinsip kesejahteraan hewan, dan bagi yang belum memenuhi syarat masih mempunyai waktu setidaknya 6 bulan untuk memenuhi persyaratan impor khususnya sertifikasi dari RPH yang memenuhi standar;

e)    Segera menerbitkan Peraturan Menteri (Menteri Perdagangan dan Menteri Pertanian) tentang Ketentuan Impor dan Ekspor Hewan dan Produk sesuai dengan amanah UU no 18 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

f)    Menerbitkan peraturan (dari) tentang ekspor dan impor hewan dan produk hewan;

2. Solusi Jangka Menengah:

a)    Evaluasi atas cetak biru/blueprint program dan rencana aksi Program Swasembada Daging dikoordinasikan Kemenko Perekonomian dengan penanggung jawab utama adalah Kementan.

b)   Rencana Aksi Program Swasembada Daging yang disepakati  agar dapat selesai dalam 1-3 bulan kedepan sehingga kepastian langkah Pemerintah dan Daerah dalam alokasi APBN/APBD 2012-1014, dan memberi arah yang jelas bagi stakeholder lain.

3. Solusi Jangka Panjang:

a)    Melengkapi regulasi yang sudah ada dengan petunjuk teknis pelaksanaan;

b)   Merevisi SNI tentang RPH karena sudah lebih dari 5 (lima) tahun;

c)    Menyusun SNI tentang Pedoman Kesejahteraan Hewan di RPH dan seluruh rantai pasok;

d)   Memperkuat inspeksi dan surveillance;

e)    Melakukan kerja sama internasional dalam meningkatkan capacity building dan infrastruktur supply chain kesejahteraan hewan.

Lebih lanjut Menko Perekonomian menjelaskan bahwa saat ini pasokan daging sapi untuk kebutuhan menjelang bulan puasa aman, begitu pula harga daging sapi di pasar yang dipantau rata-rata di bukan Juni masih stabil di kisaran Rp64.450/kg.

“Diharapkan dengan program aksi yang dilakukan pemerintah ini, maka upaya mencapai swasembada daging dan keamanan bagi konsumen di masa datang dapat segera terwujud,” ujarnya. (friz/olo)

Sumber : citraindonesia.com, Jumat 8 Juli 2011.
Link : http://citraindonesia.com/mutu-rph-kita-rendah/