Tingkatkan Kepercayaan Diri UMK NTB Melalui SNI bina-UMK

Kontribusi usaha mikro kecil (UMK) terhadap ketahanan perekonomian Indonesia cukup besar. Data dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyebutkan pada tahun 2022, kontribusi UMK terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai sekitar 60,5 persen dengan penyerapan tenaga kerja sebesar 96,9 persen dari total penyerapan tenaga kerja nasional. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya melalui berbagai kebijakan dan program untuk menaikkan kelas UMK Indonesia. Salah satu kebijakan yang tengah digencarkan saat ini, ialah pembinaan UMK melalui Program Standar Nasional Indonesia (SNI) bina-UMK.

Program SNI bina-UMK yang diinisasi oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) ini ditujukan kepada UMK dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) risiko rendah. UMK bisa mengikuti program pembinaan ini secara gratis.

Analis Standardisasi Ahli Muda BSN, Bagus Muhammad Irvan, dalam acara “Sinergi APLog Bersama Komunitas Sahabat UMKM Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)” di Mataram pada Selasa (20/6/2023), menyampaikan bahwa program SNI bina-UMK dapat diikuti setelah UMK mendaftarkan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem Online Single Submission/Perizinan Tunggal dan mengisi checklist tata cara memproduksi barang atau menghasilkan jasa yang memenuhi persyaratan SNI sebagai bukti komitmen.

“UMK yang tergabung dalam program SNI bina-UMK akan mendapatkan fasilitas berupa akses pelatihan cara menghasilkan produk sesuai persyaratan SNI, materi panduan penerapan SNI berupa e-book dan video, diundang dalam pelatihan maupun bimbingan teknis penerapan SNI dan dan konsultasi penerapan SNI secara gratis,” ujar Bagus.

BSN juga mendorong UMK di wilayah NTB untuk mengikuti program ini dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing sehingga mampu memenuhi persyaratan dalam SNI.

Sejalan dengan Program SNI bina-UMK, Kepala Dinas Perdagangan NTB, Baiq Nelly Yuniarti menyampaikan bahwa UMK NTB harus mampu bersaing dengan UMK daerah lain yang lebih berkembang di era Digitalisasi 4.0 ini.

“Digitalisasi ini tidak ada lagi Barat atau Timur semua boleh memasarkan produknya dimanapun, kita bisa terbang duluan ke Malaysia dengan APLog tanpa menunggu daerah lain terbang duluan, apalagi kalau produk sudah tersertifikasi SNI itu menjadi bukti UMK kita tidak kalah saing dengan daerah lain,” ungkap Baiq.

Sementara itu, Kepala Balai Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Daerah (BP3UD) Dinas Perdagangan Provinsi NTB Lalu Afghan Muhahor menambahkan, guna mendukung Peraturan Gubernur NTB Nomor 43 Tahun 2020 mengenai Bela dan Beli Produk Lokal, Dinas Perdagangan NTB telah mendata dan mengkurasi UMK di NTB, kurang lebih ada 600 UMK yang dinyatakan siap untuk difasilitasi dalam pengurusan legalitas, merk dagang, pelatihan kemasan sampai pada penyediaan outlet penjualan sekaligus promosi melalui NTB Mall.

“Kami terus mendorong pengembangan UMK di NTB melalui fasilitasi pemenuhan legalitas dan peningkatan kualitas. Harapan kami adalah produk UMK asli NTB kedepannya mampu memenuhi standar kualitas SNI dan halal sehingga bisa mewakili provinsi NTB sampai ke pasar luar,” ujar Afghan saat ditemui di ruangannya selepas kegiatan.

Kegiatan ini sendiri dilaksanakan dalam rangka program pembinaan UMK dari CSR Angkasa Pura Logistics yang diadakan oleh PT Angkasa Pura Logistik (APLog) bekerja sama dengan Dinas Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat dan BSN. Sekitar 100 UMK binaan Dinas Perdangan NTB mengikuti kegiatan ini, dan mendapatkan materi terkait pemasaran digital, tips ekspor dan sosialisasi program SNI bina-UMK. (bgs-pspk/ed:ria/arif-humas)