SNI Wajib Diperluas pada 52 Produk

Rabu, 11 Januari 2023
2049 kali

JAKARTA, ID – Kewajiban Standar Nasional Indonesia (SNI) akan diperluas terhadap 52 produk tahun ini, sehingga semakin banyak produk RI yang berkualitas yang bisa bersaing dengan barang impor. Produk tersebut antara lain pati jagung, krimmer nabati bubuk, gula kristal rafinasi, kertas pembentuk rokok, garam konsumsi beriodium, dan bahan baku plastik.

Rencana tersebut tertuang dalam usulan regulasi teknis pemberlakuan SNI secara wajib, yang akan dirumuskan dan ditetapkan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian berdasarkan tata cara pemberlakuan regulasi teknis yang baik.

“Tetapi ini masih rencana, namun biasanya yang terlaksana kurang dari itu, pengalaman dari tahun ke tahun.

Tugas dari BSN untuk mengimplementasikan supaya sinkron,” ucap Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN) Kukuh S Achmad dalam konferensi pers Refleksi BSN 2022 dan Outlook 2023, Selasa (10/1/2023).

Setidaknya ada 4 kementerian/ lembaga yang produk binaannya masuk dalam 52 SNI tersebut. Di Kementerian Perindustrian, ada produk pati jagung, krimmer nabati bubuk, gula kristal rafinasi, kertas pembentuk rokok, garam konsumsi beriodium, dan bahan baku plastik. Kemudian, tanki air silinder ver tikal, minyak lumas untuk kendaraan bermotor, bahan isolasi panas, penyerap suaran, dan tahan api mineral wool.

“Ada jula kaca untuk bangunan dan kaca isolasi, aki, kompor, serta baja lembaran lapis seng yang diberi lapisan cat berwarna dan baja lembaran lapis seng (BJLS). Selanjutnya, peralatan masak (cookware) dari logam, peralatan makan dan perlengkapan masak dari baja tahan karat. Alat pemadam api portable, katup tabung LPG, pompa air sentrifugal untuk irigasi, kulkas, AC, mesin cuci, showcase, baterai, power bank, serta mainan,” paparnya.

Sedangkan produk di bawah binaan Kementerian ESDM adalah sistem jaminan kualitas untuk akuntabilitas dan transparansi kualitas subbidang mineral dan gas. Sementara produk binaan Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah sarden dan makerel dalam kemasan kaleng, serta tuna dalam kemasan kaleng.

Terakhir, binaan di Badan Informasi dan Geopasial adalah metadata.

Fokus UMKM Kukuh menerangkan, fokus utama BSN saat ini adalah SNI usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). “Label SNI harus dimiliki UMKM agar produk yang mereka hasilkan bisa memiliki kualitas dan kapasitas yang baik, sehingga saat dijual di pasaran, bisa bersaing dengan produk yang berasal dari luar negeri.

Pekerjaan utama dan konsentrasi masih ke UMKM, karena harus ditingkatkan kapasitasnya, kualitasnya, agar bisa bersaing dengan produk impor,” tutur dia.

Dalam proses standardisasi tersebut, kata Kukuh, pihaknya turut melakukan pembinaan terhadap pelaku UMKM, utamanya agar mereka bisa bangkit pascapandemi Covid-19. BSN menargetkan 200.000 UMKM bisa mendapatkan SNI Bina UMK.

“Hal ini sejalan dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk UMKM. BSN juga menargetkan sebanyak 1.750 UMKM bisa menjadi role model penerapan SNI , bagi pelaku UMKM lainnya. Sejak 2015 hingga 2022, terdapat 1.339 role model UMKM penerapan SNI ,” paparnya.

Selain fokus pada UMKM, BSN juga menargetkan dokumen SNI bisa mencapai 12.700 tahun ini, meningkat dari total hingga tahun 2022 yang jumlahnya sebanyak 12.165 SNI .

Kemudian, bisa mencapai target 3.000 Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) yang terakreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN), meningkat dari total hingga tahun 2022 yang jumlahnya sebanyak 2.785 LPK.

Pencapaian 2022 Kukuh juga menyampaikan, pihaknya telah menetapkan 523 SNI baru sepanjang tahun 2022. Jumlah tersebut termasuk total SNI saat ini yang sebanya 12.167.

SNI yang ditetapkan tersebut di antaranya SNI Minyak Makan Merah.

“Dengan dukungan Komite Teknis (Komtek) 67-04 Makanan serta Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS), BSN telah menyelesaikan penyusunan SNI Minyak Makan Merah melalui program fast track. Hal ini dalam rangka melaksanakan arahan Presiden RI untuk program afirmasi minyak makan merah yang berbahan dasar minyak sawit mentah,” papar Kukuh.

BSN juga terus mengembangkan SNI kendaraan listrik, sebagai bagian dari upaya pemerintah pencapaian zero carbon pada tahun 2060. Beberapa SNI ini untuk sepeda motor berpenggerak listrik dan moped, Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik (SPKLU), serta baterai listrik dengan total 41 SNI .

Selain itu, terdapat juga SNI terkait penanggulangan bencana, SNI CHSE (kebersihan, kesehatan, keamanan, dan lingkungan), serta SNI kota cerdas sebanyak 4 SNI .

Wajibkan SNI Untuk Baja Ringan Senada dengan target BSN untuk memberikan SNI wajib pada produk baja, Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) mendorong pemerintah untuk segera mewajibkan Standar Nasional Indonesia ( SNI ) bagi untuk profil baja ringan.

Ketua BPKN Rizal Halim mengatakan, untuk menahan gempuran produk impor, pemerintah perlu segera mewajibkan SNI untuk profil baja ringan bagi seluruh pelaku industri baja ringan yang berbisnis di Indonesia.

“T idak kalah pentingnya juga mengedukasi konsumen secara terus menerus terhadap pentingnya membeli produk ber- SNI ,” kata Rizal.

Industri baja menjadi faktor esensial dalam perkembangan industri konstruksi dan manufaktur. Di Indonesia sendiri, industri baja turut memainkan peranan penting mengingat saat ini sedang dilakukan pembangunan infrastruktur dan industri manufaktur secara masif.

Sumber: Investor Daily, 11 Januari 2023 Hal 9 - SNI Wajib Diperluas pada 52 Produk