Kliping berita :

TEMPO Interaktif, Jakarta - Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri Departemen Perindustrian Deddy Mulyadi menyatakan paling lambat pada Desember mendatang Depatemen Perindustrian harus sudah mengajukan usulan Rp 1,68 triliun sebagai instentif Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BM-DTP) untuk 2010 ke Departemen Keuangan.

Anggaran tersebut naik 23 persen dari anggaran 2009 yang mencapai Rp 1,3 triliun. Fasilitas tersebut diberikan karena mayoritas bahan baku masih dipasok dari luar negeri. Ada sebelas sektor industri yang belum bisa diproduksi di Indonesia.

Industri itu antara lain plastik kemasan, logam (mur dan baut), logam steel cord, pembangkit listrik tenaga uap, tekstil industri karpet, alat angkut darat dan kedirgantaraan, telematika, elektronika, sorbitol, dan perkapalan.

Selain itu, dalam program 100 hari menteri Perindustrian menetapkan 60 produk yang akan mendapatkan Standar Nasional Indonesia atau SNI. Penerapan standarisasi tersebut untuk menyongsong Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN dan Cina (ACFTA). “Kita segera mengajukan ke Badan Sandarisasi Nasional, akhir tahun ini sudah siap,” kata dia.

Standardisasi Nasional itu bersifat sukarela bagi para produsen, bukan kewajiban. Sebab jika merupakan kewajiban akan terasa sangat sulit untuk memenuhi unusur keamanan, kesehatan, dan lingkungan.

Produk yang akan ditetapkan SNI antara lain seperti karet dan plastik, kertas, bahan kimia, makanan-minuman, mebel, keramik, produk permesinan, mesin pertanian, logam, baja dan produk baja, tekstil dan produk tekstil, karet dan produk karet, alat komunikasi digital, kulit, peralatan rumah tangga dan produk kulit, komponen otomotif, bangunan perkapal untuk konstruksi pelabuhan, dan elektronik rumah tangga.

Oleh : Muh Syaifullah

Sumber :
Tempo Interaktif
Selasa, 03 November 2009 | 19:13 WIB

URL :
http://www.tempointeraktif.com/hg/bisnis/2009/11/03/brk,20091103-206150,id.html