Kepala BSN Dorong Industri Besar Bina UMKM

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian yang dapat menjadi kunci dalam pemulihan ekonomi nasional. Untuk itu, pemerintah dan para industri besar diharapkan dapat membantu pelaku UMKM untuk terus berkembang.

Demikian disampaikan kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN), Kukuh S. Achmad dalam Customer Gathering PT. TÜV Rheinland Indonesia di Jakarta, Rabu (25/5/22). “Lebih dari 95% industri di Indonesia masuk ke dalam kategori UMKM. Itu PR kita, mereka tidak boleh kita tinggalkan, mereka harus memenuhi standar bila mau bersaing di pasar global,” tegas Kukuh.

Kukuh mengatakan, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan pembinaan standardisasi kepada UMKM. “Kita menggunakan Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagai tools untuk melindungi masyarakat Indonesia. Selain untuk fungsi perlindungan, standar juga berperan untuk daya saing,” terangnya.

Kukuh pun mendorong para industri besar untuk mengalokasikan program Corporate Social Responsibility (CSR) kepada UMKM. “Bila program CSR bisa dipersembahkan kepada UMKM di sekitar kita, maka kita bisa mengangkat bersama-sama UMKM kita, untuk meningkatkan daya saing bangsa,” ujar Kukuh.

Standardisasi untuk daya saing bangsa

Sejalan dengan Kukuh, Chief Economist PT Sarana Multi Struktur, I Kadek Dian Sutrisna Artha turut berpendapat bahwa standardisasi, sertifikasi dapat menjadi solusi perekonomian bangsa.

Kadek menuturkan, secara teori, sertifikasi dapat mengatasi masalah utama dalam ekonomi yang sering disebut sebagai asimetric information problem, yaitu masalah ketidaksimetrisan informasi. “Dengan adanya sertifikasi, maka consumer atau buyer disediakan informasi untuk membedakan kualitas perusahaan,” ujarnya. 

Kadek pun menegaskan, daya saing industri akan berhubungan dengan kinerja ekonomi. “Suatu perusahaan/industri atau bahkan negara yang memiliki daya saing, biasanya pertumbuhan ekonominya tinggi dan sustainable, ekspornya memiliki pasar yang lebih luas, begitu juga insvestasi asing yang masuk ke negara tersebut,” jelasnya.

Peran LPK dalam mendukung penerapan standar

Ketika suatu indsutri menerapkan standar, industri tersebut membutuhkan pengakuan, jaminan telah menerapkan standar. Proses sertifikasi dan/atau proses pengujian dilakukan oleh lembaga penilaian kesesuaian (LPK) yang kompeten, yang diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), termasuk PT TÜV Rheinland Indonesia.

“Bila ada standar-standar baru, tentu kami sebagai LPK mengikuti perkembangannya. Standar baru, berarti sertifikasi baru, dan tentunya kami harus kembali diakreditasi oleh KAN,” ujar Managing Director TÜV Rheinland Indonesia, Nyoman Susila.

Ia pun menuturkan, PT TÜV Rheinland Indonesia berkomitmen mendukung UMKM go global dengan menyediakan informasi terkait persyaratan yang dibutuhkan di negara tujuan. “UMKM membutuhkan informasi persyaratan regulasi di negara tujuan ekspor. Kami memiliki fungsi Market Access Services (MAS). Bila ada UMKM yang ingin melakukan ekspor ke arab, misalnya, maka tim kami akan membantu mencari informasi regulasi yang diterapkan di sana,” pungkas Nyoman. (ald-Humas/Red: Arf)