Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian guna Meningkatkan Ekspor Propinsi Sumatera Utara

Dunia usaha dan industri Indonesia diperhadapkan pada berbagai persaingan perdagangan yang ketat baik dari sisi pemenuhan standar atau spesifikasi negara tujuan ekspor maupun sistem penilaian kesesuaian untuk meningkatkan keberterimaan di pasar global. Saat ini, Indonesia sudah dan sedang melakukan perjanjian dagang dengan beberapa negara mitra secara bilateral, regional (ASEAN, RCEP) dan multilateral (WTO). “Semua forum ini bertujuan untuk mengurangi hambatan perdagangan yang salah satunya melalui penyelarasan persyaratan mutu dengan ketentuan internasional”, demikian disampaikan oleh Aderina Panggabean dari BSN dalam Focus Group Discussion dengan tema Peranan Standar dan Penilaian Kesesuaian dalam Meningkatkan Ekspor Propinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2019 di Medan. Kegiatan ini merupakan kerjasama antara BSN, FTA Center Medan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Propinsi Sumatera Utara.

Kesepakatan perjanjian internasional diharapkan dapat meningkatkan keberterimaan produk Indonesia di pasar internasional. “terdapat 9 (sembilan) sektor yang menjadi prioritas dalam harmonisasi standar, regulasi teknis dan penilaian kesesuaian yaitu kosmetik, otomotif, bahan bangunan, elektronika, alat kesehatan, produk karet, pangan olahan, farmasi dan obat tradisional”, demikian dipaparkan secara detail oleh Rois Ricaro dari BSN mengenai perkembangan perundingan di ASEAN.

Sariska Sembiring, tenaga ahi FTA Center Medan sepakat bahwa standar sangat penting dalam perdagangan internasional. Sariska menggambarkan kerugian yang dialami oleh salah satu industri di Sumatera Utara dikarenakan produk kelapa parutnya mengalami penolakan karena tidak sesuai dengan standar Turki. Disperindag Propinsi Sumatera Utara mengharapkan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk menjawab tantangan seperti ini guna meningkatkan nilai ekspor produk khususnya dari propinsi Sumatera Utara. Ekspor propinsi Sumatera Utara tahun 2018 tercatat sebesar USD 8 juta, masih lebih kecil dibandingkan propinsi Riau yang mencapai USD 21 juta. Tiga komoditi ekspor utama dari Sumatera Utara antara lain sawit (ke India, Pakistan, Tiongkok), kelapa (ke Amerika, Tiongkok, Belanda), dan karet (ke Amerika, Jepang, Tiongkok).

“Kehadiran BSN sangat diharapkan di Sumatera Utara terutama untuk membantu UMKM dalam menerapkan SNI guna meningkatkan ekspor”, demikian disampaikan oleh Anna Sianturi, ketua UMKM Propinsi Sumatera Utara.  “Banyak produk UMKM yang potensial namun terkendala dalam pemenuhan ketentuan mutu yang dipersyaratkan oleh negara tujuan ekspor”, lanjut Anna. Menjawab hal tersebut, Aderina menyampaikan bahwa BSN telah memiliki beberapa Kantor Layanan Teknis (KLT) yang salah satunya adalah di Riau. Ke depan, KLT Riau diharapkan dapat menjangkau propinsi Sumatera Utara dalam membina dan mendampingi UMKM setempat khususnya dalam pemenuhan SNI. (PKIBSPK)