Badan Standardisasi Nasional
  • A
  • A

Pentingnya Kajian Keamanan Kemasan Pangan sebagai Rujukan Merumuskan SNI

  • Kamis, 25 September 2014
  • Humas BSN
  • 4469 kali

 

Indonesia memiliki potensi produk olahan pangan yang luar biasa besar. Walaupun demikian, diversifikasi produk olahan pangan Indonesia yang beragam tersebut dinilai belum optimal. Salah satu tantangan suatu produk tidak terkecuali produk pangan yang akan dipasarkan harus memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI). Hal tersebut merupakan syarat utama yang harus dipenuhi, sehingga berdampak terhadap produsen produk pangan untuk selalu berinovasi dalam meningkatkan daya saing produknya yang meliputi kualitas produk, akses pasar, dan kontinuitas. Selain itu, inovasi yang dapat dilakukan seperti melakukan diversifikasi produk, rasa, dan kemasan sehingga produk olahan pangan Indonesia menjadi produk yang kompetitif di pasar lokal maupun internasional. 


Beberapa penelitian menunjukkan bahwa desain kemasan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen untuk membeli sehingga pemilihan kemasan menjadi bagian yang penting untuk meningkatkan daya saing suatu produk. Oleh karenanya, kajian terkait standar kemasan perlu ditingkatkan lagi, mengingat kemasan dan bahan merupakan dua hal yang penting untuk melindungi masyarakat. Demikian diungkapkan Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN), Prof. Bambang Prasetya dalam Seminar Kualitas dan Keamanan Pangan di Bogor, Jawa Barat pada Rabu (24/09/14).

Seperti diketahui, pada kenyataannya kemasan pangan yang banyak beredar di pasaran tidak semuanya memenuhi syarat sebagai bahan kemasan pangan, apalagi sebagai kemasan primer yang kontak langsung dengan makanan. Banyak zat berbahaya yang terkandung dalam kemasan dengan mudah dapat bermigrasi ke dalam makanan yang dikemasnya, kondisi tersebut diperparah dengan lama kontak dan suhu bahan pangan ketika kontak.

Menurut Kepala BSN, jangan bermain dengan zat yang telah bermigrasi dalam kemasan dan bahan makanan tersebut seperti logam berat dan toksin. “Berangkat dari yang menakutkan menuju bagaimana strategi ke depan. Dan standar adalah solusi untuk melindungi masyarakat sekaligus mendapatkan manfaatnya,” ujar Prof. Bambang.

Selain itu, kepada para peneliti, Prof. Bambang menghimbau agar hasil penelitian juga harus dapat diterima keberterimaannya, seperti alat ukurnya, apakah sudah terkalibrasi atau belum, sehingga hasil riset dapat diterima oleh seluruh stakeholder. 

Senada dengan Kepala BSN, Kepala Pusat Penelitian Biomaterial Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Prof. Sulaeman Yusuf mengatakan standar keamanan kemasan penting dikarenakan dampak buruk yang akan ditimbulkan jika kemasan pangan tidak memenuhi syarat sebagai bahan kemasan pangan yakni secara akumulatif dapat memicu penyakit serius seperti kanker. Oleh karenanya, studi keamanan pengemas primer pangan sangat penting dilakukan guna membangun kesadaran masyarakat, baik produsen maupun konsumen akan pentingnya kemasan yang tepat sehingga pada akhirnya akan membawa pada peningkatan mutu produk pangan Indonesia.

Lebih lanjut Prof. Sulaeman mengungkapkan Indonesia melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) maupun lembaga lainnya telah banyak melakukan penelitian mengenai keamanan kemasan pangan. Peraturan Kepala BPOM Nomor HK.03.1.23.07.11.6664 Tahun 2011 tentang Pengawasan Kemasan Pangan memuat aturan zat kontak pangan dan bahan kontak pangan yang diperbolehkan digunakan sebagai kemasan pangan termasuk jumlah migrasi spesifik yang diperbolehkan. Aturan ini mencakup kemasan dari plastik, logam, kertas dan karton, gelas dan karet. Saat ini, untuk beberapa jenis kemasan juga telah memiliki SNI seperti kemasan plastik, karung goni, dan melamin. Namun, kemasan seperti kertas atau karton yang cukup sering digunakan oleh para produsen makanan Indonesia belum memiliki SNI, padahal kemasan kertas, khususnya kertas daur ulang, diketahui berpotensi mengandung zat migran berbahaya seperti mineral oil, logam berat dan sebagainya sebagai akibat proses produksi.

Oleh karenanya, menurut Prof. Sulaeman melalui Seminar Kualitas dan Keamanan Pangan yang bertemakan “Pentingnya Standar Kualitas dan Keamanan Kemasan Pangan untuk Meningkatkan Daya Saing Produk Olahan Pangan Indonesia di Pasar Domestik dan Internasional” dengan pembahasan hasil-hasil penelitian dapat dijadikan rujukan dalam membuat suatu standar kemasan pangan di Indonesia dalam wujud SNI yang pada akhirnya akan membuat produk Indonesia bisa diterima lebih luas di dunia internasional. Dengan adanya standar ini diharapkan berdampak positif terhadap konsumen maupun produsen yaitu tersedianya produk pilihan pangan yang berkualitas tinggi dan dapat menjangkau pasar yang lebih luas sampai ke tingkat global. 

Apalagi, tambah Kepala BSN, menyambut Masyarakat Ekonomi  ASEAN (MEA) tahun 2015, Indonesia harus mempersiapkan diri melalui standar yang dimulai dari harmonisasi standar. Menurut Bambang, standar dan penilaian kesesuaian menjadi persyaratan penting untuk memperkuat posisi Indonesia terhadap membanjirnya produk-produk impor yang masuk, serta melindungi masyarakat dari Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, serta fungsi lingkungan.

 



Acara juga menghadirkan narasumber dari Balai Besar Pulp dan Kertas (BBPK), Andoyo Sugiharto dengan topik “Kemasan Pangan Kertas”, Intertek Indonesia, Ajeng Indriani dengan topik “Regulasi Keamanan Kemasan Pangan Kertas di Eropa dan Indonesia”, Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI) Muhammad Adjidarmo dengan topik “Overview Tren Industri Kemasan di Indonesia dan Dunia”, LIPI Lisman Suryanegara dengan topik “Hasil Penelitian Keamsan Kertas” yang dimoderatori Pieter P. Gero (Kompas).

Selain itu, mengingat pentingnya standar keamanan kemasan pangan tersebut, Prof. Bambang mengatakan BSN selaku Panitia Nasional CODEX Indonesia, BSN akan menyusun naskah akademik standar keamanan kemasan pangan untuk dibawa ke Codex pada sidang CAC pada bulan November 2014 mendatang. Dengan Indonesia mengusulkan standar ini, diharapkan Indonesia menjadi pengusung standar keamanan kemasan pangan yang nantinya akan diikuti oleh negara lain, seperti standar mie instan yang telah ditetapkan sebagai standar internasional pada Sidang Codex Alimenterius Commission (CAC) ke-29 di Jenewa, Swiss pada tahun 1999. (nda)