Kliping Berita

JAMBI, TRIBUNJAMBI.COM - Harga eceran gas 3 kilogram di Kota Jambi, bervariatif. Sayangnya, harga tersebut tak sesuai ketentuan harga eceran tertinggi (HET) dan bahkan pemerintah belum mengeluarkan rilis meski paketan konversi dari pemerintah pusat sudah disebarkan ke masyarakat.

Penelusuran Tribun di toko yang ada di Simpang Surya, harga pertabungnya adalah Rp 17 ribu. "Kita ambil seharga Rp 15.000 dari agen gas," ujar penjualnya, Wiwik, kepada Tribun, Kamis (2/6).

Sedangkan penjual lainnya, Fatimah, mengatakan hal senada. "Ini baru ambil pertama lima tabung sekali ambil, kita jual seharga itu (Rp 17 ribu)," ujarnya. Dia juga bertanya, bagaimana dengan harga di tempat lain. Tribun menemukan harga lebih murah, tepatnya di SPBU Paal V, yang hanya dijual Rp 14 ribu per tabung.

Baik harga Rp 14 ribu, apalagi Rp 17 ribu, ternyata tak sesuai dengan HET tabung gas 3 kg. Menurut Kepala Bidang (Kabid) Minyak dan Gas Bumi Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jambi, Irfani, sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri (Mendagri), HET-nya hanya Rp 12.750. Harga tersebut sebenarnya masih berlaku di Provinsi Jambi untuk radius 60 kilometer dari SPBG Pondok Meja.

"Tetapi di luar itu sudah dikenakan biaya transport sesuai jaraknya," ujar Irfani, Kamis (2/6). Dia menjelaskan, untuk HET, pemerintah kabupaten dan provinsi belum menetapkannya. Satu alasannya, masih ada daerah yang belum melakukan konversi dari minyak tanah ke gas. Selain itu juga karena adanya tabung gas dari luar daerah yang masuk ke Jambi secara ilegal.

Selain itu awalnya Pertamina mengatakan bahwa konversi akan dilakukan satu kali dan selesai pada tahun 2010. Tetapi karena ada kendala seperti pemilukada dan penolakan konversi, sehingga program konversi masih belum selesai. Yang terakhir menyetujui dilaksanakannya konversi adalah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar).

"Dari Pertamina kemarin mengatakan tengah tahun ini, Juni-Juli bisa selesai. Seharusnya dari bagian ekonomi kota/kabupaten yang harus melakukan pengawasan mengapa bisa harganya segitu," ujar Irfani.

Meski demikian, Irfani optimistis program konversi minyak tanah ke gas tingkat keberhasilannya masih tinggi. Untuk itu pihaknya siap berkoordinasi dengan pemerintah kota dan kabupaten untuk melakukan sosialisasi ke lapangan. "Untuk itu kita bisa koordinasi dengan kota atau kabupaten," katanya.

Namun selama ini ia juga mengakui masih belum juga ada koordinasi dari pihak kota atau kabupaten. Apalagi saat ini sudah otonomi daerah, kewenangan sepenuhnya di tangan pemerintah daerah. Provinsi seharusnya hanya melakukan pengawasan.

"Kalau kita turun langsung ambilalih ke masyarakat, berarti kita melangkahi wewenang kota dan kabupaten, sebab itu peran mereka sebagai pelaksana," papar Irfani.

Mengenai penetapan harga, Sales Representative (SR) LPG Pertamina Sijenjang, Achmad Rifky, menjelaskan, pihak Pertamina tidak ikut campur. Penentuan harga merupakan wewenang pemerintah dan Pertamina hanya sekadar memberi masukan.

"Di Merangin sudah, harganya Rp 17.000. Di Kota sampai saat ini belum," ujar Rifky.

Terkait beberapa kejadian yang berhubungan dengan pelaksanaan konversi minah ke gas, Rifky menjelaskan, belum ada pihak yang mengembalikan namun kalau menukar paket ada."Kalau ada kesalahan produk, akan kita tukar," jelasnya.

Tentang adanya tabung gas ilegal yang datang dari luar daerah, Rifky menjelaskan bahwa hal itu tak banyak memengaruhi. "Dampaknya selain mungkin bisa merusak harga, saya kira tidak ada," ujarnya. Namun lain soal jika kualitas tabung ilegal tersebut jauh dari SNI.

Menyesalkan
Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Jambi, Warasdi, menyesalkan belum adanya HET untuk gas konversi tersebut. Dia bahkan menilai pelaksanaan konversi di Provinsi Jambi, seperti dikondisikan bisa berjalan. Akibatnya, yang menjadi korban adalah masyarakat yang menjadi sasaran.

"Mereka tak tahu harus membeli ke mana saat gas habis. Untuk itu, saya imbau agar pemerintah harus meninjau kembali konversi minyak tanah ke gas ini," ucapnya. Dia pun meminta agar HET segera ditetapkan agar masyarakat tak terus menerus menjadi korban dan dirugikan.

Sumber : Tribune Jambi.com, Jumat 03 Juni 2011
Link : http://jambi.tribunnews.com/2011/06/03/di-jambi-harga-gas-3-kg-tak-terkontrol