JAKARTA: Rencana pemerintah menetapkan SNI untuk setiap model sepatu ditentang pelaku industri karena dinilai tidak bermanfaat dan bisa menimbulkan beban tambahan bagi produsen.

Ketua Umum Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Eddy Widjanarko mengatakan berdasarkan keinginan pemerintah, SNI sepatu dibagi atas beberapa kategori, yaitu sepatu wanita, laki-laki, dan anak-anak. Padahal, bagi industri alas kaki yang sebagian besar bekerja untuk ekspor, tidak terlalu memberikan manfaat.

"Sepatunya itu dibagi atas kategori wanita, laki-laki, anak-anak ditetapkan berbeda. Karena untuk pabrik-pabrik yang berorientasi ekspor itu tidak terlalu ada manfaatnya, maka kami sekarang ingin supaya ada satu standardisasi," katanya hari ini.

Sejauh ini, tuturnya, pengusaha baru menyetujui SNI untuk sepatu keselamatan (safety shoes), sementara SNI yang lain masih terjadi tarik ulur antara pemerintah dan industri.

Industri hanya menghendaki penyesuaian standar dan agar pemerintah tidak menerapkan SNI secara khusus karena model dan variasi sepatu bisa berubah-ubah.

"Kami tidak mau SNI yang diberlakukan karena sepatu itu berbeda-beda dan mengikuti selera konsumen. Jangan sampai kami ubah variasi harus diikuti dengan perubahan SNI sehingga menimbulkan masalah. Soal ini belum ada titik temu dengan pemerintah," jelasnya.

Ketika dikonfirmasi, Direktur Industri Tekstil dan Aneka Kementerian Perindustrian Budi Irmawan justru mengatakan pemerintah telah mengeluarkan SNI untuk sepatu keselamatan. Untuk model sepatu lain, pemerintah belum akan mengeluarkan SNI karena tuntutan tingkat kenyamanan sepatu berbeda-beda.

"SNI untuk sepatu hanya diberikan pemerintah untuk sepatu keselamatan. Pemerintah tidak akan memberikan SNI untuk sepatu model lain karena kenyamanan bersepatu tidak bisa dibatasi," katanya. (hl)


dikutip dari http://www.bisnis.com/industri/manufaktur/19395-rencana-penerapan-sni-model-sepatu-ditolak tanggal 11 April 2011 (Har)