Badan Standardisasi Nasional
  • A
  • A

Peringatan Bulan Mutu Nasional 2023: Standardisasi untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan

  • Rabu, 15 November 2023
  • Humas BSN
  • 703 kali

Dampak negatif dari  kegiatan pengelolaan  sumberdaya alam yang tidak efisien  dalam  menghasilkan barang/jasa dapat dilihat antara lain dari tingginya  emisi gas rumah kaca. Menurut data dari Climate Watch, pada 2020 Indonesia menghasilkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sekitar 1,48 M ton/gigaton atau setara 3,1% emisi GRK global. Adapun emisi terbesar Indonesia berasal dari sektor industri dan yang kedua transportasi. Untuk itu pemerintah berkomitmen  untuk melakukan preservasi lingkungan  antara lain melalui implementasi circular economyEnvironmental Social Governance (ESG), mereduksi emisi GRK, dan sepakat mencapai Net Zero Emissions (NZE) 2060.

Transformasi bisnis yang mengarah kepada circular economy ataupun ESG diharapkan  menghasilkan pertumbuhan ekonomi dengan mempertahankan nilai produk, bahan, dan sumber daya dalam perekonomian selama mungkin, sehingga meminimalkan kerusakan sosial dan lingkungan. Manufaktur tidak hanya mengelola limbah, namun juga melakukan efisiensi sumber daya dan pengurangan emisi karbon. Manufaktur  yang menerapkan ESG, akan melakukan praktik bisnis, investasi, dan implementasi kebijakan yang selaras dengan keberlanjutan yang ditopang kerangka lingkungan, sosial dan tata kelola usaha.

Bersama 74 negara, Indonesia sepakat untuk mencapai Net Zero Emission pada 2050 dalam pertemuan COP 26. Untuk mengurangi jejak karbon dan mencapai kondisi Net Zero Emissions, pemerintah menerapkan lima prinsip utama, yaitu: Peningkatkan pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT); pengurangan energi fosil; penggunaan kendaraan listrik di sektor transportasi; peningkatan pemanfaatan listrik pada rumah tangga dan industri; dan yang terakhir pemanfaatan Carbon Capture and Storage (CCS).

“Tahun 2023 ini, Badan Standardisasi Nasional (BSN) turut mendukung kebijakan pemerintah dalam mencapai target Net Zero Emissions melalui penerapan standar dan penilaian kesesuaian,” ungkap Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN), Kukuh S. Achmad dalam acara Pembukaan Bulan Mutu Nasional (BMN) dan Seminar Nasional Standardisasi 2023 di Jakarta, pada Rabu (15/11/2023). Tahun ini, tema Bulan Mutu Nasional 2023 adalah “Standardisasi untuk Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkelanjutan”.

Pada 29 September 2023, Presiden Joko Widodo telah meresmikan Bursa Karbon Indonesia (Indonesia Carbon Exchange) di di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI). “BSN dan Komite Akreditasi Nasional (KAN) berkomitmen mendukung Bursa Karbon Indonesia,” tegas Kukuh.

BSN berkomitmen mendukung bursa karbon melalui penetapan 8  Standar Nasional Indonesia (SNI) yang terkait dengan isu GRK; menetapkan SNI ISO/IEC 17029:2019 Penilaian Kesesuaian – Prinsip dan Persyaratan Umum bagi Lembaga Validasi dan Verifikasi; serta sedang memproses penetapan 4 SNI lainnya yang terkait CCS.

Selain itu, keberadaan Lembaga Verifikasi/Validasi (LVV) GRK, khususnya untuk Nilai Ekonomi Karbon (NEK), berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon, harus terakreditasi oleh KAN. Skema akreditasi LVV KAN telah mendapatkan pengakuan internasional melalui Asia Pacific Accreditation Cooperation Incorporated (APAC) pada tahun 2021 dan menjadi pengakuan Mutual Recognition Arrangement (MRA) APAC ke-13. Hinga kini, KAN telah mengakreditasi 4 LVV Gas Rumah Kaca sub skema Nilai Ekonomi Karbon.

“Tugas KAN memastikan bahwa proses verifikasi/validasi dilakukan dengan tata cara sesuai dengan metodologi yang telah ditetapkan serta memastikan kompetensi LV/V sesuai dengan persyaratan standar,” ungkap Kukuh.

Selain itu, BSN juga turut serta mendukung Prioritas Nasional nomor 1 yaitu memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2023. Pada  tahun 2023 ini BSN telah memberikan layanan pembinaan kepada 218 UMK produk unggulan daerah; memberikan pendampingan pemenuhan dan Sertifikasi SNI kepada 300 UMKM; menetapkan 137 skema penerapan standar dan penilaian kesesuaian bagi UMKM; serta memberikan bimbingan teknis penerapan SNI CHSE kepada 33 Jasa Badan Usaha Pariwisata.

Kegiatan Bulan Mutu Nasional (BMN), merupakan event tahunan yang diselenggarakan setiap bulan Oktober dan November. Penyelenggaraan BMN merupakan tindak lanjut dari amanat Presiden RI pada pidato pembukaan Konvensi Nasional 1991 agar bulan November setiap tahun dijadikan sebagai Bulan Mutu dan Produktivitas Nasional, serta mendukung Visi Bapak Presiden: Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong;  kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian sangat relevan mendukung salah satu misi, yaitu Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing.

BMN menjadi sebuah momentum bagi seluruh stakeholder, untuk bersama-sama menciptakan dunia yang lebih baik melalui pemantapan infrastruktur mutu seperti, standardisasi dan penilaian kesesuaian (akreditasi, sertifikasi, inspeksi) dan ketertelusuran pengukuran.

Rangkaian BMN tahun 2023 dilakukan tanggal 15-16 November 2023 dan diikuti oleh 2 ribu peserta dari berbagai kementerian, lembaga pemerintah, instansi swasta, pelaku usaha, asosiasi dan akademisi seluruh Indonesia.

Rangkaian kegiatan BMN antara lain Seminar Nasional, Temu Pengelola SNI Corner, Talkshow UMKM, Pameran Produk ber-SNI, Konferensi Mutu, Lokakarya UMKM, Seminar RIA, dan puncaknya adalah Penghargaan SNI Award 2023.

BMN mendapat dukungan dari perusahaan nasional dan multinasional penerap SNI, yakni PT Pupuk Indonesia, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Kaltim, PT. Mutu Agung Lestari, Tbk, serta PT. Anindya Wiraputra Konsult.

Dari seluruh rangkaian BMN tahun ini, diharapkan standardisasi dan penilaian kesesuaian dapat menjadikan landasan ekonomi semakin kuat dalam meningkatkan ekonomi masyarakat serta Indonesia yang lebih hijau dengan menerapkan NEK. (Humas)

Galeri Foto: Peringatan Bulan Mutu Nasional 2023: Standardisasi untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan