BSN Dampingi UMK Jatim Masuk E-Katalog LKPP

Badan Standardisasi Nasional (BSN) bekerja sama dengan Biro Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan Bimbingan Teknis “Peningkatan Akses Pasar Produk UMKM melalui Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (e-katalog LKPP)” pada Selasa (23/05/2023) di Kantor Badan Pengembangan SDM Jawa Timur, secara hybrid. Bimbingan ini diikuti oleh 15 orang yang berasal dari usaha mikro dan kecil (UMK) Binaan Kantor Layanan Teknis (KLT) BSN Jawa Timur dan Pembina UMK.

UMK yang didampingi antara lain CV Biosmiley produsen IPAL berbahan serat kaca (fiberglass), PT. Kampung Coklat Blitar produsen aneka olahan coklat, PT Rumah Makan Deltasari Indah produsen bumbu masak dan sambal, PT Bangga Indonesia Mulia produsen mesin pengolah (crusher) sampah, dan PT Fristindo Angkasa Mulia produsen furnitur.

Kepala KLT BSN Jawa Timur Desak Nyoman Siksiawati, dalam sambutannya menyampaikan bahwa bimbingan teknis ini sebagai salah satu upaya BSN dalam meningkatkan akses pasar UMK binaan, terutama pasar pengadaan barang dan jasa pemerintah yang nilainya cukup besar. Di sisi lain produk UMK binaan yang ber-Standar Nasional Indonesia (SNI) berfungsi sebagai bentuk jaminan mutu atau kualitas produk bagi setiap barang yang dibeli oleh pemerintah.

Sebagaimana diketahui bahwa Presiden melalui INPRES No. 2 Tahun 2022 menginstruksikan kepada seluruh Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, TNI dan POLRI untuk mengutamakan produk UMKM dan Koperasi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pada tahun 2022 pemerintah telah menargetkan 400 Triliun Rupiah belanja barang dan jasa bagi produk UMKM dan Koperasi. Per Mei 2023, berdasarkan data dalam Sistem Informasi Rencana Pengadaan Umum Pemerintah (sirup.lkpp.go.id) alokasi untuk belanja pemerintah teralokasi sekitar 372,2 Triliun Rupiah.

Materi bimbingan teknis disampaikan oleh Penyusun Bahan Sistem Jaminan Mutu BSN Haryanto dan Kepala Seksi Sistem Informasi Biro Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Jawa Timur Mas'odi. Peserta didampingi dalam pembuatan dan verifikasi akun Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) LKPP, pengisian Sistem Informasi Kinerja Penyedia(SIKAP) dan unggah produk di e-katalog LKPP (etalase lokal Jawa Timur).

BSN juga berupaya meningkatkan akses produk ber-SNI dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan melakukan kerja sama dengan LKPP tentang integrasi data. Dengan integrasi data ini, maka produk ber-SNI dari penyedia akan mendapat atribut (tanda/informasi) di e-katalog LKPP sehingga akan memudahkan bagi pemerintah untuk mencari dan membeli produk ber-SNI. (Har-PPSPK/ed:ria-humas)