Kepala BSN Kunjungi Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Makassar

Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN) selaku ketua Komite Akreditasi Nasional (KAN), Kukuh S. Achmad melakukan kunjungan monitoring ke Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Makassar, didampingi pegawai Kantor Layanan Teknis BSN Sulawesi Selatan pada Kamis (2/3/2023). Kepala BSN dan pegawai KLT diterima Kepala BPFK Makassar, Tuti Jumriah Alwi.

Dalam kunjungan Kepala BSN, Kepala BPFK menyampaikan profil dan tugas pokok BPFK Makassar sesuai Permenkes 61 Tahun 2020 yaitu melaksanakan pengamanan fasilitas kesehatan meliputi sarana, prasarana dan peralatan kesehatan melalui pengujian, kalibrasi dan proteksi radiasi di lingkungan pemerintah dan swasta.

Selain itu, Tuti juga menginformasikan, bahwa saat ini, baik Laboratorium Kalibrasi maupun Laboratorium Pengujian sudah terakreditasi SNI ISO/IEC 17025:2017. Sedangkan Lembaga Inspeksi sesuai SNI ISO/IEC 17020:2012 masih dalam proses akreditasi oleh KAN. “Akreditasi merupakan tantangan bagi kami, karena untuk mempertahankan dan menambah ruang lingkup merupakan hal yang tidak mudah,” ungkap Tuti. BPFK Makassar, lanjut Tuti, juga sudah tersertifikasi SNI ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu.

Terkait Tugas dan Fungsi BPFK Makassar tersebut, Kukuh menyatakan, tugas dan fungsi BPFK selaras dengan tugas dan fungsi BSN terkait dengan Penilaian Kesesuaian. Tupoksi BPFK Makassar terkait juga dalam hal memberikan perlindungan kepada masyarakat, dengan menyiapkan laboratorium yang kompeten untuk pengujian dan kalibrasi.

Keberhasilan Indonesia dalam mengembangkan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, lanjut Kukuh, salah satunya ditunjukkan dari hasil survey yang dilaksanakan oleh United Nation Industrial Development Organization (UNIDO), terkait infrastruktur mutu, yakni Quality Infrastructure (QI) readiness for Sustainable Development Goals (QI4SD).

“Indeks QI4SD menunjukkan kesiapan infrastruktur mutu (Quality Infrastructure/QI) untuk mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan. Survey ini dilakukan UNIDO terhadap 137 negara di dunia. Hasilnya, Indonesia menduduki peringkat ke 34 dengan index 56.0. Penilaian dilakukan dengan menggunakan 36 indikator,” tambahnya.

Hal ini berarti, pengelolaan standardisasi, akreditasi, metrologi, sertifikasi dan kebijakan-kebijakan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian berada di ranking 34 dari 137 negara. Hasil tersebut, ungkap Kukuh, bukan hanya kerja keras dari BSN, melainkan dari seluruh pihak yang mendukung standardisasi dan penilaian kesesuaian.

Di akhir kunjungannya, Kukuh dan pegawai KLT BSN berkesempatan melihat fasilitas laboratorium pengujian dan kalibrasi yang dimiliki oleh BPFK Makassar yang sudah terakreditasi oleh KAN. Laboratorium yang dimiliki diantaranya digunakan untuk pengujian bidang fisika dan kalibrasi untuk mendukung penerapan SNI terkait pengamanan fasilitas kesehatan. (HAW/YS/PUT)