Pengawasan standar agar dioptimalkan

Kliping Berita

JAKARTA: Kalangan pengusaha mendesak agar pemerintah mengoptimalkan fungsi pengawasan dan rekalkulasi efektivitas standar nasional Indonesia (SNI) apabila renegosiasi 228 pos tarif dalam liberalisasi pasar Asean-China menemui jalan buntu.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi menegaskan skenario terburuk apabila proses renegosiasi itu menemui jalan buntu di antaranya pemerintah harus mempercepat upaya-upaya pencegahan jangka pendek.

"Terutama sekali pengetatan SNI wajib industri untuk mengurangi dampak membanjirnya produk manufaktur China. Dari ribuan produk industri, hanya sekitar puluhan produk yang telah ber-SNI," katanya ketika dikonfirmasi, kemarin.

Selain SNI, jelasnya, pemerintah harus segera menurunkan tingkat suku bunga kredit dari sekitar 17% menjadi sekitar 10%.

"Kementerian Perdagangan juga harus lebih agresif merespons keluhan pengusaha jika terjadi dugaan dumping. Semua pihak secara bertahap juga harus berkomitmen menurunkan high cost economy," ujarnya.

Terkait dengan progres renegosiasi ACFTA, ungkapnya, pemerintah diam-diam telah berangkat ke China untuk melakukan proses awal renegosiasi.

"Saya tahu siapa saja tim pemerintah yang berangkat ke sana. Namun, proses renegosiasi ini memakan waktu lama dan perlu ada upaya ekstra keras agar China melunak terhadap keinginan kita," lanjutnya.

Peran TPI

Secara terpisah, Deputi Menko Perekonomian Bidang Industri dan Perdagangan Edy Putra Irawady membantah upaya renegosiasi ACFTA menemui jalan buntu. "Siapa bilang? Renegosiasi tetap jalan," katanya.

Edy menjelaskan langkah renegosiasi dan peningkatan daya saing merupakan bagian dari tugas Tim Penguatan Industri (TPI) meskipun pendekatan dua masalah tersebut berbeda-beda.

Menurut dia, khusus untuk isu domestik dalam rangka penguatan daya saing ada tiga strategi yang ditetapkan pemerintah yaitu strategi pengamanan pasar domestik, penyelesaian isu-isu domestik dan penguatan ekspor.

Anggota Tim Penguatan Industri dari perwakilan Kadin Indonesia Franky Sibarani mengatakan saat ini yang dilakukan oleh pemerintah termasuk melalui tim adalah tetap fokus pada upaya renegosiasi dan peningkatan daya saing.

Oleh Yusuf Waluyo Jati
Sumber : Bisnis Indonesia, Kamis 4 Februari 2010, Hal. i2