Komisi VI DPR Apresiasi Realisasi Anggaran dan Kinerja BSN 2021

Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengapresiasi capaian realisasi anggaran dan kinerja Badan Standardisasi Nasional (BSN) Tahun Anggaran 2021. Hal ini disampaikan saat Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan BSN, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (BP) Batam, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (BPKS) Sabang tentang pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN Tahun Anggaran 2021 pada Kamis (25/8/2022) di Jakarta.

Wakil Ketua Komisi VI DPR Mohamad Hekal menyampaikan bahwa Komisi VI DPR menerima penjelasan Kepala BSN dan mengapresiasi BSN atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI selama 5 tahun berturut-turut sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021. Komisi VI DPR juga mendorong BSN agar mempercepat tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan.

Selain itu, Komisi VI DPR juga mengapresisasi realisasi anggaran Tahun Anggaran 2021 yang mencapai 98,84% dari total pagu anggaran, serta mendorong BSN untuk meningkatkan kinerja, capaian realisasi anggaran tahun 2022 dan realisasi standardisasi nasional tahun 2022.

Kepala BSN Kukuh S. Achmad dalam kesempatan ini juga memaparkan capaian-capaian output BSN Tahun 2021. Kukuh mengungkapkan, BSN menerima saran dan masukan dari para anggota Komisi VI DPR RI, untuk memperhatikan efektivitas terkait output dan outcome dari anggaran yang digunakan.

Terkait kinerja BSN ke depan, menurut Kukuh, BSN akan menindaklanjuti isu-isu terkait sertifikasi baik sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) maupun sertifikasi halal dengan terus menjalin kerja sama dengan kementerian/Lembaga terkait, termasuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Kukuh juga mengungkapkan, BSN akan terus mendukung program sosialisasi SNI di daerah-daerah dengan bermitra dengan Komisi VI DPR.(humas)