Standardisasi untuk Mendukung Tata Kelola Perumahan dan Permukiman

Dalam mendukung tata kelola perumahan dan permukiman, Badan Standardisasi Nasional (BSN) melakukan kunjungan audiensi ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), di Kantor Direktorat Jenderal Cipta Karya, Jakarta pada Rabu (3/8/2022).

Tujuan kunjungan kali ini yakni untuk bersilaturahmi sekaligus membahas urgensi sinergi dan kolaborasi standardisasi nasional dengan kebijakan tata kelola perumahan dan permukiman.

Sebagaimana diketahui, tujuan kebijakan nasional standardisasi dan penilaian kesesuaian adalah terwujudnya perlindungan publik, pelestarian lingkungan yang berkelanjutan; meningkatnya kepercayaan terhadap produk nasional di pasar domestik; meningkatnya akses produk nasional ke pasar global; meningkatnya akses pasar hasil inovasi nasional; serta meningkatnya keunggulan kompetitif Indonesia dalam persaingan global.

Kendati demikian, menurut Deputi Bidang Pengembangan Standar BSN, Hendro Kusumo, untuk mencapai konsep tersebut dibutuhkan kajian/penelitian identifikasi produk/jasa/sistem/proses/personel yang dibutuhkan untuk mendukung kebijakan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) di Kementerian/Lembaga; gap ketersediaan Standar Nasional Indonesia (SNI); dan pengembangan SNI yang belum tersedia.

Dalam kegiatan pegembangan standar, saat ini terdapat 4 (empat) Komite Teknis Lingkup Perumahan dan Permukiman, Kementerian PUPR, meliputi:

• Komite Teknis 91-06, Pekerjaan Teknik Sipil dan Bangunan Gedung
• Komite Teknis 91-07, Sarana dan Prasarana Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Perumahan
• Komite Teknis 91-08, Perencanaan Desains Bangunan dan Kawasan Permukiman
• Komite Teknis 91-09, Perencanaan Sains dan Bangunan Gedung

Dalam audiensi tersebut di bahas beberapa isu terkait pengembangan standar yang dikelola oleh Komite Teknis Perumusan SNI pada Lingkup Permukiman dan Perumahan, dan kendala yang dihadapi Sekretariat Komite Teknis, sehingga dapat diberikan masukan terhadap proses pengembangan standar, maupun dalam pengelolaan Komite Teknis agar menjadi lebih efektif dan efisien.

Sejalan dengan penerapan standar dan penilaian kesesuaian, diharapkan PUPR mampu membangun ekosistem, yang dapat menumbuhkan Lembaga Penilaian Kesesuaian yang independen, sehingga kualitas Permukiman dan Perumahan dapat memenuhi persyaratan standar secara konsisten.

Audiensi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini, Deputi Bidang Pengembangan Standar BSN, Hendro Kusumo yang didampingi Direktur Pengembangan Standar Infrastruktur Penilaian Kesesuaian, Personal, dan Ekonomi Kreatif BSN, Iryana Margahayu diterima oleh Direktur Jenderal Cipta Karya KemenPUPR, Diana Kusumastuti, Direktur Bina Teknik Perumahan dan Permukiman KemenPUPR, Dian Irawati yang menyambut hangat perhatian BSN menyatakan siap untuk lebih meningkatkan koordinasi.

Melalui kunjungan ini, Hendro berharap dapat makin menguatkan sinergi antara BSN dan PUPR. (Dit. PSIPPE)