Standardisasi Internasional IEC untuk Indonesia yang Lebih Baik

Indonesia telah menjadi anggota International Electrotechnical Commission (IEC) sejak tahun 1954. Sejak saat itu, Indonesia terlibat dalam kegiatan standardisasi IEC. Standardisasi IEC dipercaya dapat menstimulasi produksi dan kualitas ekspor barang-barang elektronik; membuka akses ke pasar yang lebih luas bagi manufaktur nasional dan membuat pelaku usaha nasional memiliki daya saing global; mempromosikan Indonesia sebagai pusat produksi serta mendukung pembangunan infrastruktur yang handal dan berkelanjutan. Standar internasional IEC membantu menurunkan biaya produksi dan mendukung pengembangan infrastruktur, serta memberikan jaminan kualitas dan sebagai alat transfer teknologi.

Komite Nasional Indonesia untuk IEC (Komnas IEC) mewakili Indonesia dalam keanggotaan IEC. Ketua dan Sekretaris Komnas IEC yang dijabat oleh Kepala BSN dan Deputi Bidang Penelitian dan Kerjasama Standardisasi. Saat ini Indonesia berpartisipasi aktif (P-member) dalam 20 dari 174 komite yang ada di IEC. Melihat potensi yang dimiliki Indonesia seperti menjadi basis produksi utama perusahaan multinasional yang ingin memasuki pasar ASEAN, IEC mendorong agar partisipasi aktif Indonesia ditingkatkan. Untuk itu, IEC menginisiasi kegiatan roundtable discussion. Kegiatan ini dihadiri oleh Presiden IEC, Dr. Junji Nomura dan Direktur IEC Asia Pacific Regional Center (APRC), Mr. Dennis Chew. 

Dalam sambutan, Prof. Bambang Prasetya selaku Ketua Komite Nasional untuk IEC menjelaskan bahwa pada tiga tahun terakhir Indonesia telah mengorganisir beberapa kegiatan untuk meningkatkan partisipasi pemangku kepentingan dalam pengembangan dan implementasi standar IEC. Kegiatan ini termasuk menjadi tuan rumah sidang-sidang teknis IEC, workshop, dan dialog dengan industri. Ini menunjukan komitmen Indonesia untuk berpartisipasi aktif dan terlibat dalam standardisasi IEC untuk mendukung tujuan Indonesia agar menjadi lebih baik.

Presiden IEC dan Direktur IEC APRC berbagi pengalaman dan berdiskusi mengenai perkembangan kerjasama yang ada di regional. Sebagai Presiden IEC, Dr. Nomura juga menjabat sebagai Ketua IEC/Council, IEC Council Board, Excecutive Committeee, dan Market Strategy Board (MSB). Dengan demikian pemikiran yang diberikan oleh beliau menjadi masukan berharga buat BSN dan para pemangku kepentingan nasional. Informasi ini sekaligus memberikan pemahaman yang akan mempercepat proses integrasi pasar di ASEAN, APEC, serta kerjasama bilateral dimana Indonesia aktif berpartisipasi.

Roundtable discussion memberikan kesempatan kepada para pemangku kepentingan nasional level pengambil keputusan untuk memberikan masukan kepada IEC tentang perkembangan dan permasalahan yang dihadapi bidang standardisasi elektroteknika di Indonesia. Acara ini diselenggarakan untuk mendukung kepentingan nasional dalam rangka memperkuat level of playing field Indonesia dalam forum standardisasi IEC. Acara ini dihadiri oleh 26 peserta yang merupakan pemangku kepentingan nasional standardisasi bidang elektroteknika dari pemerintah (Dirjen Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan Kemen ESDM; Kemendag, BATAN, BPPT dan BSN), pelaku usaha (Philips, Schneider Indonesia), asosiasi (Asosiasi Industri Luminer dan Kelistrikan Indonesia/AILKI, Himpunan Ahli Persyaratan Umum Instalasi Listrik/HIMAPUIL, Himpunan Ahli Elektronika Indonesia/HAEI, dan Asosiasi Produsen Peralatan Listrik Indonesia/APPI). BSN telah mengundang pemangku kepentingan yang relevan untuk memberikan mereka kesempatan berdialog langsung dengan Presiden IEC dan memperoleh penyelesaian terhadap isu standardisasi bidang elektroteknika yang mereka hadapi. Selain itu, peserta juga memperoleh kesempatan untuk berdialog dengan Ketua dan Sekretaris Komnas IEC.

Dari kegiatan ini diperoleh pemahaman mengenai perlunya penguatan institusi BSN sebagai penanggung jawab kegiatan standardisasi di Indonesia. Dengan ditetapkannya UU No. 20/2014 mengenai Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK) merupakan langkah awal untuk menseragamkan pemahaman mengenai standardisasi dan penilaian kesesuaian, termasuk di bidang elektroteknika. Keseragaman pemahaman terhadap SPK akan mengurangi ketidakefisienan dan ambiguitas. Promosi dan edukasi mengenai SPK akan terus dilakukan oleh BSN agar tujuan ini dapat tercapai.

Selanjutnya untuk meningkatkan partisipasi para pemangku kepentingan nasional khususnya industri, BSN mengusulkan agar IEC menyediakan program trust fund untuk membantu pakar-pakar dari negara berkembang berpartisipasi dalam pertemuan-pertemuan teknis IEC. Program trust fund ini sudah dilakukan oleh International Organization for Standardization (ISO). Saat ini, IEC belum memiliki program trust fund. Sebagai alternatifnya, IEC hanya menyediakan fasilitas IT untuk membantu partisipasi negara-negara berkembang. Untuk hal ini, Direktur IEC APRC telah mencatat usulan BSN mengenai program trust fund dan akan menyampaikannya ke IEC.

Untuk meningkatkan dan mempermudah partisipasi pemangku kepentingan nasional, IEC menyediakan infrastruktur IT. Infrastruktur IT tersebut dapat digunakan oleh pemangku kepentingan nasional untuk memperoleh dokumen draft standar IEC, mengetahui perkembangan terkini suatu draft standar dan kegiatan IEC, serta untuk menghadiri sidang-sidang IEC menggunakan web conference. Selain itu, IEC juga menyediakan program mentoring dimana para pakar internasional akan memberikan pelatihan peningkatan kompetensi pakar nasional dalam berpartisipasi di kegiatan standardisasi IEC.

Selain itu, permasalahan yang terjadi ditingkat nasional mayoritas disebabkan oleh kurang lengkapnya ruang lingkup parameter SNI yang tersedia pada laboratorium uji yang ada. Untuk mengatasi hal ini, BSN merencanakan untuk membangun laboratorium, khususnya untuk memenuhi kebutuhan penelusuran hasil uji. Ruang lingkup parameter uji yang belum tersedia tersebut akan disediakan oleh laboratorium yang akan dibangun BSN. Laboratorium uji ini juga akan mengakomodir pengujian yang terkait dengan standardisasi bidang elektroteknika. (PKS-BSN)