Kliping Berita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Standarisasi Nasional (BSN) meluncurkan singkatan nama kota diseluruh Indonesia dengan Standar Nasional Indonesia (SNI).
Singakatan nama kota ini sendiri kini telah disetujui Kementerian Dalam Negeri dan rumusan itu sendiri sudah dikirimkan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota untuk digunakan.
Kepala Badan Standarisasi Nasional (BSN) Bambang Setiadi mengatakan hal itu kepada wartawan di Kantornya, Jakarta, Rabu (20/7/2011).
Dia melanjutkan standar singkatan nama kota memang telah dimiliki oleh seluruh dunia. Tetapi di Indonesia baru akan meluncurkan SNI singkatan nama kota pada tahun ini. Dari 33 provinsi didapat 497 kota dan kabupaten yang telah dibuat singkatan nama berdasarkan standar nasional.

"Penamaan kota itu di Indonesia menjadi rancu, bagaimana kok nggak ada penulisan standarnya, ketika kita ingin mempresentasikan sesuatu atau menuliskan jumlah kotanya banyak, standar penulisannya bagaimana, seperti kalau menuliskan Magelang dengan Malang penyingkatannya bagaimana. Di dunia itu ada standar penulisan standar kota itu, standar penamaan demografi, karena itu BSN mengeluarkan standar dengan menurunkan tim panitia teknisnya ada. Jadi ahli-ahli yang merumuskan. Lalu kita putuskan ada standar singkatan nama kota," urainya.
Tujuan pembuatan standar penyingkatan nama kota tersebut, menurutnya, adalah menyeragamkan dan memudahkan pencantuman nama kota.

Bambang menyebutkan perumusan untuk mendapatkan singkatan nama kota berdasarkan SNI, BSN telah membentuk panitia teknis yang terdiri dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) serta para ahli.
“Dari singkatan nama kota yang dibuat, tidak ada satu singkatan nama yang sama,” ujarnya.
SNI singkatan nama kota, jelasnya, disusun dengan tujuan untuk menyeragamkannya dengan tiga digit singkatan nama kota untuk Indonesia. Karena selama ini, beberapa instansi seperti  Kemendagri, Kemenhub, Telkom, Pos Indonesia dan Badan Pusat Statistik (BPS), menggunakan singkatan nama kota yang berbeda-beda.

Selanjutnya, sebutnya, SNI singkatan nama kota disusun dengan prinsip penyingkatan negara Indonesia merujuk pada ISO 3166-1:2006, yaitu kode dua digit huruf  ID. Penyingkatan Ibukota provinsi merujuk pada ISO 3166-2:2007, yaitu menggunakan dua digit huruf ID diikuti dengan dua digit huruf sesuai dengan nama Ibukota provinsi. Sedangkan untuk Ibukota kabupaten dan kota menggunakan tiga digit huruf.
Penyingkatan nama kota tersebut, seperti dicontohkannya, untuk Ungaran (Kabupaten Semarang) disingkat menjadi UNR, Kota Yogyakarta disingkat menjadi YYK, Kabupaten Tabanan (Bali) disingkat menjadi TAB, Kota Surabaya (Jawa Timur) disingkat menjadi SBY dan Ibukota Jakarta disingkat menjadi ID-JK.

Dia sebutkan, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi melalui surat kepada Kepala BSN menyetujui agar SNI Singkatan Nama Kota disosialisasikan ke seluruh daerah di Indonesia. Kementerian Dalam Negeri bahkan sudah mengirimkan SNI Standar Nama Kota tersebut kepada semua Gubernur dan akan diteruskan kepada para Bupati atau Walikota di masing-masing Provinsi.

Sumber : Tribunnews.com - Rabu, 20 Juli 2011
Link: http://www.tribunnews.com/2011/07/20/bsn-susun-singkatan-nama-kota-seluruh-indonesia