Kliping Berita

BSN petakan 11 sektor yang butuh perlindungan  
    
JAKARTA: Pemerintah mendorong penyesuaian standar suatu produk nasional terhadap standar internasional untuk menghadapi perubahan perilaku barang dan pola konsumsi dunia saat ini.

Deputi Menko Perekonomian Bidang Industri dan Perdagangan Edy Putra Irawady mengatakan peran standardisasi semakin penting dalam menghadapi persaingan global karena permintaan terhadap suatu produk cenderung mengacu pada standar produk itu.

"Badan Standardisasi Nasional [BSN] telah didorong untuk melakukan penyesuaian standar baik dalam menghadapi perubahan perilaku barang dan pola konsumsi dunia maupun dalam melindungi pengguna dan konsumen akhir produk yang beredar di pasar lokal," ujarnya kepada Bisnis, kemarin.

Menurut Edy, langkah penyesuaian standar tersebut mutlak dilakukan guna mendukung upaya perluasan dan diversifikasi produk di pasar global. Pasalnya, tanpa penyesuaian standar, target peningkatan ekspor melalui perluasan dan diversifikasi produk justru akan terhambat.

"Bagaimana kita mau meningkatkan ekspor kita, kalau standar yang dipakai di negara kita tak memenuhi standar di negara lain. Ini pentingnya penyesuaian standar tersebut," tegasnya.

Sementara itu, BSN menargetkan 250 standar nasional Indonesia (SNI) baru terhadap produk pada 2011 dengan mengajukan anggaran Rp82,5 miliar.

"Untuk pengembangan standardisasi nasional, kami akan berusaha melahirkan output dokumen standardisasi sebanyak 250 SNI yang ditetapkan dan dirumuskan," jelas Kepala BSN Bambang Setiadi, saat rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR, kemarin.

Dia menjelaskan anggaran tersebut akan digunakan ke dalam tiga kelompok yakni untuk dukungan manajemen tugas teknis, peningkatan sarana dan prasarana aparatur BSN, serta pengembangan standardisasi nasional.

BSN, kata dia, telah memetakan 11 sektor yang membutuhkan perlindungan dari serbuan produk impor asal China.

Sebelas sektor tersebut, kata da, meliputi aluminium, alas kaki, tekstil dan produk tekstil, baja, hasil pertanian, makanan dan minuman, mainan anak-anak, plastik, petrokimia, elektronik, dan mesin perkakas.

Menurut Bambang, dari kesebelas sektor tersebut akan dirumuskan oleh tim guna membuat standar terhadap produk tersebut, sehingga tidak akan tergerus oleh produk impor asal China.

Dia berpendapat target pembuatan standar produk sebanyak 250 SNI pada 2011 tidak akan mendapatkan protes dari negara lain, mengingat melalui berbagai kajian dan untuk melindungi produk lokal yang masih berdaya saing lemah.

Konsumen global

Eddy menjelaskan pemerintah juga mendorong dunia usaha untuk terus-menerus melakukan perbaikan standarnya agar dapat memenuhi permintaan konsumen global.

Harmonisasi standar yang dilakukan itu, lanjut dia, tetap harus memperhatikan karakter konsumen dan pengguna produk di masing-masing negara.

Dia mengatakan masalah standar ini justru sering terabaikan dalam perdagangan antarnegara. Namun, tidak sedikit pihak yang justru menggunakan isu standar tersebut untuk melakukan hambatan dagang terhadap suatu negara.

BSN sendiri, kata Eddy, kini telah melakukan sejumlah langkah guna menyukseskan standar nasional yakni menganalisis standar ekspor impor, menentukan 10 sektor prioritas produk yang berstandar, mengidentifikasi SNI dalam 10 sektor prioritas, hingga menganalisis kemampuan industri dalam 10 sektor prioritas.

Chris Kanter, Wakil Ketua Umum Kadin bidang Investasi dan Perhubungan, mengatakan ada proses-proses yang harus dilalui menuju kepada pemenuhan standar internasional, yakni bagaimana memenuhi standar nasional di dalam negeri sendiri dan kesiapan industri domestik.

Menurut dia, yang harus dilakukan saat ini adalah upaya memenuhi standar nasional terlebih dahulu.

"Ujungnya memang kita mesti ada di standar internasional. Tetapi yang harus dilakukan sekarang adalah memenuhi standar dalam negeri. Itu dulu baru mengarah ke standar internasional," katanya.

Adapun, untuk memenuhi standar nasional itu, berbagai langkah harus disiapkan terutama kesiapan laboratorium dan industri dalam negeri. Pasalnya, hal tersebut justru masih menjadi kendala, sehingga target pemenuhan standar sering kali terhambat. (Sepudin Zuhri) (maria.benyamin@bisnis.co.id)

Oleh Maria Y. Benyamin

Sumber : Bisnis Indonesia, Kamis 3 Juni 2010, hal. m2.