SNI Harus Digalakkan

Kliping Berita

Pemberlakuan CAFTA

JAKARTA (Suara Karya): Pemerintah diminta segera menerapkan standar nasional Indonesia (SNI) untuk seluruh produk industri sehingga bisa melindungi masyarakat konsumen dari produk-produk yang tidak berkualitas.

Ini juga merupakan bentuk antisipasi terhadap serbuan barang impor, khususnya dari China, yang masuk ke Indonesia berkaitan dengan pemberlakuan kawasan perdagangan bebas China dan ASEAN (China-ASEAN free trade area/CAFTA). Apalagi produk China nonstandar yang berharga murah sudah mulai membanjiri pasar Indonesia.

"Semua barang dari China yang bebas bea masuk sudah membanjiri pasar Indonesia. Padahal produk-produk China tersebut belum tentu memiliki standar yang baik, minimal sesuai SNI. Namun, kenyataannya tetap bebas masuk dan beredar di pasar Indonesia," kata Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Industri, Riset, dan Teknologi Rachmat Gobel di Jakarta, Kamis (11/3) malam.

Produk China yang dipasarkan di Indonesia tidak mengusung jaminan kualitas dan keamanan, misalnya saja produk mainan anak, makanan dan minuman, serta lainnya. Parahnya, produk tersebut tetap bisa masuk Indonesia secara leluasa.

"Kita harus akui pemerintah masih lemah dalam pengawasan. Mungkin karena keterbatasan infrastruktur, teknologi, dan sumber daya manusia. Namun, lihat saja mainan anak yang diimpor dari China yang dijual hingga di pinggiran atau lampu merah dan beberapa toko mainan anak. Ini sama sekali belum ada penelitian apakah mengandung zat kimia berbahaya. Pemerintah belum punya instansi yang khusus meneliti kandungan zat berbahaya dalam sebuah mainan dan dampaknya terhadap manusia," katanya lagi.

Berdasarkan sejumlah kasus yang ditemukan, Rachmat menjelaskan, terdapat zat kimia berbahaya dalam produk mainan anak yang diimpor dari China. Jika mainan terkena panas, maka zat kimia yang terdapat pada mainan menjadi racun. Mainan ini dipegang dan bahkan dimasukkan ke mulut oleh anak-anak.

"Racun dari produk mainan ini akan berdampak dalam jangka panjang. Bisa menyebabkan tumor, kanker, atau penyakit berbahaya lainnya. Semua akibat zat kimia berbahaya dari produk mainan yang kualitasnya memang benar-benar di bawah SNI," ujar Rachmat.

Pengawasan

Di tempat terpisah, Direktur Utama PT Sido Muncul Irwan Hidayat mengatakan, sehubungan sudah diberlakukannya CAFTA, pemerintah, baik di pusat maupun daerah, diharapkan bisa ikut mengawasi produk-produk yang beredar di pasar, khususnya pengawasan terhadap produk impor, apakah sudah sesuai dengan SNI atau standar mutu dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) atau lembaga penilai mutu produk lainnya. "Hal ini penting supaya pemberlakuan CAFTA bisa berlangsung adil. Dalam hal ini, perlakuan dan ketentuan yang dibebankan kepada industri di dalam negeri, harus juga diterapkan terhadap produk impor, khususnya dari China," kata Irwan saat menerima rombongan anggota Komisi IX DPR di pabrik Sido Muncul, Kabupaten Semarang.

Sementara itu, Komisi IX DPR menilai, CAFTA yang telah disepakati memang sesuatu yang patut dikhawatirkan para pengusaha di dalam negeri. Namun, CAFTA tidak perlu dianggap sebagai momok yang menakutkan.

"Terutama jika dikaitkan dengan sektor ketenagakerjaan, kita tidak perlu takut, karena CAFTA bukan ancaman bagi terciptanya PHK massal. Sampai saat ini belum terjadi," kata Wakil Ketua Komisi IX DPR Irgan Chairul Mahfiz.

Dia meyakini, perdagangan bebas tidak akan berdampak signifikan terhadap tenaga kerja. (Bayu/Pudyo S)

Sumber : Suara Karya Online, Sabtu 13 Maret 2010.
Link : http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=248560