Badan Standardisasi Nasional
  • A
  • A

Fasilitasi Perdagangan Antar Negara Ekonomi APEC Melalui Workshop Standar dan Penilaian kesesuaian di Lima, Peru

  • Rabu, 24 Agustus 2016
  • 4191 kali

Tujuan utama APEC adalah mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan di Asia Pasifik. Hal ini dilakukan dengan mendorong dan memfasilitasi perdagangan dan investasi yang lebih bebas dan terbuka, serta meningkatkan kerja sama pengembangan kapasitas ekonomi anggota. Untuk mewujudkan hal ini salah satu inisiatif yang dilakukan APEC adalah dengan menyinkronkan sistem peraturan dan harmonisasi standar serta prosedur penilaian kesesuaian sebagai langkah kunci untuk mengintegrasikan ekonomi Asia-Pasifik. Sub-Committee on Standards and Conformance (SCSC) didirikan pada tahun 1994 untuk membantu Komite Perdagangan dan Investasi (CTI) dalam mengurangi efek negatif dari standar dan pengaturan kesesuaian yang berbeda terhadap arus perdagangan dan investasi di kawasan Asia-Pasifik. Sebagai bagian dari rangkaian APEC Senior Official Meeting 3 (SOM 3), di Lima, Peru, diselenggarakan pula beberapa workshop dibawah koordinasi APEC SCSC diantaranya adalah :

 

11th Conference on Standards and Conformance, 18-19 August 2016, Lima – Peru

Pada Konferensi ke-11 Standar dan Penilaian Kesesuaian ini National Standard Body (NSB) dari Peru yaitu Instituto Nacional de Calidad (INACAL) bertindak sebagai tuan rumah. Konferensi yang diadakan pada 18-19 Agustus 2016 dihadiri oleh negara anggota APEC dengan berbagai latar belakang, diantaranya badan standar nasional, lembaga penilai kesesuaian, lembaga metrologi, asosiasi dan akademia. Konferensi yang mengambil tema tentang inovasi dan standar ini bertujuan untuk berbagi pengalaman tentang pentingnya standar sebagai penghela inovasi, termasuk penilaian kesesuaian dan metrologi dalam memfasilitasi perdagangan diantara anggota APEC. Anggota APEC mempresentasikan berbagai bentuk inovasi di berbagai sektor, kebijakan terkait inovasi dan akreditasi pendukung inovasi.

 

Dalam kesempatan ini, khususnya pada sesi studi kasus di sektor energi dan elektroteknika, Indonesia yang diwakili oleh Donny Purnomo, Plt Kepala Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi - BSN mendapatkan kesempatan untuk mempresentasikan tentang Gasoline to LPG converter kit for small fishing boat engine “Konverter Kit Bensin ke LPG untuk mesin kapal nelayan kecil”. Dalam presentasinya, Donny menjelaskan mengenai permasalahan yang dihadapi oleh para nelayan khususnya di wilayah perairan terpencil di Indonesia akan sulitnya bahan bakar yang disebabkan oleh sulitnya distribusi bahan bakar yang mengakibatkan tingginya biaya yang harus dikeluarkan oleh nelayan.

 

 

 

Sebagai upaya mengatasi masalah tersebut, Pemerintah menerapkan program konversi bensin ke LPG yang akan digunakan oleh kapal nelayan. Hal ini merupakan tindaklanjut dari suksesnya program konversi energi untuk peralatan rumah tangga tahun 2007. Inovasi ini diharapkan dapat mengarah kepada komersialisasi di masa yang akan datang. Dalam hal ini, disarankan agar dilakukan studi kasus tentang manfaat ekonomi dari inovasi tersebut untuk melihat lebih jauh nilai inovasi tersebut untuk meningkatkan taraf hidup nelayan di Indonesia.

 

 

Workshop Supporting Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) Trade Facilitation through Standardization Activities, 16 – 17 Agustus 2016

 

Dalam kesempatan workshop yang digagas oleh Peru sebagai project leader, Badan Standardisasi Nasional (BSN) sebagai tuan rumah pelaksana sidang ke 39 Pasific Area Standard Congress (PASC) mendapat kesempatan mewakili  PASC untuk menyampaikan hasil dari workshop PASC : MSME’s Engagement in Standardization Activities, yang telah dilaksanakan pada bulan Mei  2016. BSN yang diwakili Aderina Uli Panggabean,Kepala Bidang Kerjasama Standardisasi Internasional, Pusat Kerjasama Standardisasi, menyampaikan beberapa rekomendasi tindaklanjut yang dihasilkan dari workshop PASC tersebut antara lain :

i)   peningkatan komunikasi dan pertukaran informasi antar negara anggota PASC dengan stakeholder terkait (industri,
UMKM, regulator dan lembaga penilaian kesesuaian) melalui website yang dikembangkan oleh Sekretariat PASC;

ii) kerjasama dengan organisasi internasional seperti perwakilan ISO/IEC di Asia Pasifik untuk mempromosikan pengembangan
New Work Item Proposal (NWIP) oleh UMKM;

iii) kerjasama dengan APEC SCSC, ASEAN dan NGO untuk mendukung peningkatan kapasitas dan akses UMKM;

iv) usulan capacity building untuk UMKM dengan menggunakan teknologi atau platform online seperti Coursera untuk
mengembangkan program pelatihan bagi UMKM dalam memahami penggunaan dan akses standar. 

 

Dalam workshop ini, Aderina juga mendapat kesempatan untuk menjadi moderator dalam sesi diskusi yang dibagi menjadi 4 group yaitu :

 

Group 1 : Strategies to promote interest and participation among MSMEs in using infrastructure quality services;

Group 2 : How to get sustainability to maintain successful initiatives;

Group 3 : How to measure the impact of the initiative in terms of improving competitiveness of MSMEs to access to global markets;

Group 4: Challenges and opportunities to consider in initiatives focused on promoting quality infrastructure services in MSME.

 

Beberapa kesimpulan dan tindaklanjut yang dihasilkan dalam workshop terutama pada sesi diskusi nantinya akan diambil sebagai rekomendasi lebih lanjut.  


Workshop on Effective Industry / Regulator Cooperation dengan mengambil tema Better Food Safety Regulation through Increased Transparency and Public Consultation, 18 – 19 Agustus 2016

Workshop ini merupakan self-funded project dari Amerika dengan dukungan dari China, Australia dan Thailand.  Workshop yang diadakan selama dua hari tersebut dimaksudkan untuk sharing informasi bagaimana meningkatkan tranparansi dan konsultasi publik untuk menghasilkan kebijakan keamanan pangan yang berkualitas dan efektif. Pada hari pertama Workshop terbagi menjadi 2 sesi yaitu sesi mengenai pengenalan prinsip konsultasi publik dan APEC Best Practices, serta sesi interaktif dimana peserta dibagi menjadi beberapa kelompok untuk mendiskusikan studi kasus mengenai pelaksanaan konsultasi publik yang dilaksanakan oleh suatu organisasi.

Dari studi kasus tersebut dapat diperoleh informasi tentang proses konsultasi publik dan bagaimana menjawab serta menghimpun tanggapan dari stakeholder termasuk tanggapan yang diterima dari UKM.

Pada hari kedua, workshop dibagi menjadi 3 sesi yaitu :

i)         benefit and challenges of stakeholder engagement yang menghadirkan pembicara dari USA, Canada, Chinese Taipei, Indonesia (dalam hal ini disampaikan oleh GAPPMI), dan Peru,

ii)        Sharing economy experiences dari Negara China, Canada, USA, Philippines dan Australia

iii)      Interactive Session: Putting Theory into Practice

Dengan adanya workshop tersebut diharapkan Negara anggota ekonomi APEC dapat mengenai proses dalam melakukan konsultasi publik yang sesuai dengan good regulatory practice.


 9th Conference on Good Regulatory Practices (GRP), 18 – 19 Agustus 2016

Konferensi ini diselenggarakan oleh Economic Committee dengan tema Building High Level Suport for Reform. Adapun tujuan diselenggarakannya konferensi tersebut adalah untuk mendukung secara penuh reformasi regulasi dan menjamin komitmen untuk pelaksanaan reformasi, menggunakan International Regulatory Cooperation (IRC) sebagai salah satu alat untuk mengurangi hambatan dalam perdagangan, investasi dan pertumbuhan ekonomi serta mengembangkan rekomendasi tentang GRP yang digunakan untuk membantu ekonomi APEC dalam penerapan upaya reformasi regulasi domestik.

 

Konferensi ini dihadiri narasumber dari anggota ekonomi APEC dengan berbagai latar belakang pada pelaksanaan GRP, menekankan berbagai manfaat yang diperoleh dari penerapan GRP dan kontribusi dalam kemudahan melakukan  bisnis. Adapun topik yang dibahas dalam konferensi antara lain :

An overview on Good Regulatory Practices (GRP) yang bertujuan untuk berbagi pengalaman, mekanisme, alat dan GRP yang secara langsung berkontribusi terhadap perdagangan, investasi, penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;

Promoting inclusive growth: the role of the Regulatory Impact Assessment (RIA) yang bertujuan untuk menunjukkan pentingnya menggunakan RIA sebagai alat utama dalam proses pembuatan peraturan dengan mempertimbangkan perdagangan, konsumen, hak asasi manusia, korupsi, dan topik lainnya ke dalam penilaian dampak;

Simplification strategies: burdens, market efficiency and competition yang bertujuan untuk membantu Ekonomi APEC dalam pelaksanaan strategi penyederhanaan, untuk mengurangi beban, meningkatkan efisiensi pasar dan meningkatkan persaingan;

Creating capacity building and stakeholder engagement yang bertujuan untuk berbagi upaya konsultasi publik untuk melibatkan para pemangku kepentingan, untuk mengembangkan kapasitas kelembagaan dan mempromosikan pasar lebih efisien;

Promoting high level support for reform yang bertujuan Untuk membangun dukungan tingkat tinggi untuk reformasi regulasi, untuk memastikan perdagangan bebas dan terbuka melalui pengurangan hambatan yang ditimbulkan oleh persyaratan peraturan yang berbeda dan meningkatkan konvergensi regulasi;

International Regulatory Cooperation (IRC) yang bertujuan untuk mempromosikan IRC sebagai alat penting untuk mendukung bisnis dengan menurunkan hambatan perdagangan dan investasi;

Cooperation that’s delivering for business yang bertujuan untuk berbagi pengalaman praktis dan pengetahuan tentang melakukan kerjasama regulasi di tingkat yang berbeda dan mendukung tema membangun dukungan tingkat tinggi untuk reformasi regulasi;

An action plan for the 10th Conference on GRP: analyzing the survey outcomes yang bertujuan untuk mengembangkan rekomendasi tentang GROUP untuk membantu Ekonomi APEC dalam penerapan upaya reformasi regulasi domestic.

 

Adapun delegasi Indonesia yang hadir dalam rangkaian workshop tersebut diatas adalah Donny Purnomo (Plt Kepala Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi – BSN), Aderina Uli Panggabean (Kepala Bidang Kerjasama Standardisasi Internasional, Pusat Kerjasama Standardisasi-BSN), Azriadi (Kementerian Perindustrian), Chairun Nissa (Badan Pengawas Obat dan Makanan), Ika Rahayu (Pusat Kerjasama Standardisasi-BSN), Titis Wahyu Riyanto (Pusat Kerjasama Standardisasi – BSN), Endi Hari Purwanto (Puslitbang-BSN);Septiana Isnaeni (Pusat Sistem Penerapan Standar-BSN). Kehadiran seluruh delegasi mendapat support sepenuhnya dari APEC Sekretraiat. Rangkaian workshop tersebut diatas, ditutup dengan pelaksanaan sidang Plenary APEC Sub Committee on Standard and Conformance pada 20-21 Agustus 2016 (PKS).




­