SIARAN PERS Hari Akreditasi Dunia 2013 : “Peranan Akreditasi Dalam Memfasilitasi Perdagangan Dan Skema Penilaian Kesesuaian Dalam Penguatan Daya Saing Perekonomian”

SIARAN PERS

Hari Akreditasi Dunia 2013 :

“Peranan Akreditasi  Dalam Memfasilitasi Perdagangan Dan Skema Penilaian Kesesuaian Dalam Penguatan Daya Saing Perekonomian”

Menghadapi situasi dimana arus keluar masuk barang dari dan ke luar negeri semakin bebas, akreditasi memegang peranan penting dalam mengendalikan situasi tersebut. Akreditasi adalah pengakuan formal atas kompetensi lembaga penilaian kesesuaian untuk melakukan kegiatan penilaian kesesuaian tertentu.

Oleh karenanya, Komite Akreditasi Nasional (KAN) sebagai institusi yang berperan dalam sistem akreditasi terus  berusaha memperkuat diri agar keberterimaan dan kepercayaan terhadap hasil akreditasi oleh KAN  terus meningkat.

Maka, dalam rangka memperingati Hari Akreditasi Dunia Tahun 2013, Komite Akreditasi Nasional/Badan Standardisasi Nasional mengadakan kegiatan Pertemuan Teknis Laboratorium, Lembaga bertema “Peranan Akreditasi  Dalam Memfasilitasi Perdagangan Dan Skema Penilaian Kesesuaian Dalam Penguatan Daya Saing Perekonomian” di Jakarta (11/06/2013).

Pertemuan Teknis yang dihadiri oleh sekitar 900 stakeholder dari seluruh wilayah Indonesia itu, sekaligus untuk saling berkoordinasi secara sinergis diantara pihak-pihak terkait dalam mengimplementasi kerjasama di bidang akreditasi dan penilaian kesesuaian. Tentunya, dengan tujuan meningkatkan keberterimaan yang dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kepentingan nasional. Komunikasi perlu dibangun diantara regulator, lembaga penilaian kesesuaian, kalangan industri, konsumen dan KAN serta instansi terkait untuk lebih menjamin implementasinya.

Pertemuan teknis diselenggarakan dengan landasan beberapa pemikiran diantaranya pentingnya strategi dalam menghadapi berbagai FTA dimana peran akreditasi berperan dalam menentukan strategi tersebut. Untuk diketahui, dalam perjanjian FTA akan disepakati beberapa hal termasuk harmonisasi regulasi teknis dan sistem penilaian kesesuaian. Setiap negara harus dapat mempersiapkan  dengan segala infrastruktur perdagangan seperti kesiapan industri dan penilaian kesesuaian. Selain itu, sistem perdagangan global menuntut kepercayaan, keterbukaan dan kompetensi dalam penilaian kesesuaian yang dilakukan oleh badan akreditasi yang kompeten dan diakui. Pengabaian persyaratan tersebut dapat berakibat pada ketidakmampuan produk dalam menghadapi persaingan atau bahkan penolakan  produk  tersebut oleh negara tujuan ekspor.

Dalam memfasilitasi dan memajukan keberterimaan skema penilaian kesesuaian baik di tingkat nasional, bilateral, regional dan internasional KAN telah menandatangani MRA ILAC APLAC dan MLA IAF PAC, dan juga telah melaksanakan kerjasama dengan organisasi internasional lain yaitu dengan SASO, BPS, UKAS, JAS-ANZ dan CNAS.  Perjanjian tersebut ditujukan untuk saling keberterimaan hasil penilaian kesesuaian dari lembaga penilaian kesesuaian yang diakreditasi oleh badan akreditasi masing-masing negara. Ke depannya, keberterimaan akreditasi oleh forum-forum tersebut harus semakin diperkuat seiring mulai ditandatanganinya berbagai perjanjian perdagangan bebas (FTA).

Dalam Lokakarya tersebut, KAN juga ingin mensosialisasikan peraturan mengenai biaya akreditasi. Dalam hal ini, KAN ingin lebih transparan dalam hal biaya akreditasi yang sesungguhnya, hal itu sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah No 62 tahun 2007.

Ketua KAN Prof. Dr. Bambang Prasetya MSc menyampaikan bahwa keberterimaan sistem penilaian kesesuaian yang diakreditasi KAN telah menjadi tuntutan fasilitasi perdagangan nasional, regional maupun internasional yaitu dengan semakin banyaknya tuntutan dari stakeholder untuk pengembangan skema penilaian kesesuaian baru dalam meningkatkan akses pasar khususnya dalam meningkatkan daya saing produk bagi industri yang pada akhirnya akan meningkatkan perekonomian nasional.

Menteri Negara Riset dan Teknologi, Gusti Muhammad Hatta mengatakan, Sistem Akreditasi yang telah dijalankan KAN selama ini dan Infrastruktur Riset dan Teknologi Nasional  telah berjalan sinergi dalam mendukung pencapaian visi pembangunan jangka panjang nasional dan MP3EI. Infrastruktur Riset dan Teknologi bekerja di hulu dan Badan Standardisasi Nasional (BSN)  dan KAN mengalirkan produk riset yang dihasilkan ke hilir.

Bapak Menteri berharap, melalui Pertemuan Teknis tersebut, lembaga Penilaian Kesesuaian terdorong untuk memperluas ruang lingkup akreditasinya, sebagaimana KAN telah memperluas ruang lingkup pengakuan Internasional dan regionalnya(MRA)-nya. Hal ini juga sejalan dengan makin banyaknya produk nasional yang dihasilkan dan telah memiliki standar SNI.

CP : Denny (HP. 08161661673) – Humas

       Ninda (HP. 08159621113) - Humas