Badan Standardisasi Nasional
  • A
  • A

BSN : Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Merupakan Katalisator Pemulihan Ekonomi Nasional

  • Rabu, 11 Januari 2023
  • Humas BSN

Tahun 2022 adalah tahun kebangkitan Indonesia pasca pandemi Covid-19. Sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang membina kegiatan standardisasi di Indonesia, peran Badan Standardisasi Nasional (BSN) sangat dibutuhkan dalam melindungi masyarakat Indonesia dari masalah kesehatan dan keselamatan, serta mendorong kembali daya saing produk nasional terutama produk pelaku usaha yang terdampak pandemi Covid-19.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh BSN adalah mendukung Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi, melalui Standar Nasional Indonesia (SNI) Bina UMK.

Kepala BSN, Kukuh S. Achmad pada Konferensi Pers Refleksi BSN tahun 2022 dan Outlook Tahun 2023, Selasa (10/1/2023) di Jakarta mengatakan, sesuai juga dengan Peraturan Pemerintah No 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, BSN mengintegrasikan persyaratan pemenuhan SNI ke dalam Online Single Submission (OSS) Perijinan Tunggal untuk Pelaku Usaha Mikro dan Kecil.

Pelaku usaha mikro dan kecil yang mengajukan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) risiko rendah dan produk berisiko rendah, secara otomatis mendapatkan hak untuk menggunakan tanda SNI Bina UMK.

Saat ini telah tercatat sekitar 145.936 pelaku usaha mikro dan kecil yang mendapatkan hak untuk menggunakan tanda SNI Bina UMK secara gratis.

BSN bersama World Standard Cooperation (WSC) – yang terdiri dari IEC, ISO, dan ITU, serta partisipasi dari WTO menyelenggarakan G20 International Standards Summit 2022 di Bali, tanggal 20 Oktober 2022.

Capaian BSN tahun 2022 juga ditunjukkan melalui komitmen BSN dalam memberikan pelayanan prima kepada stakeholder dan masyarakat.

Dalam pengembangan SNI, BSN telah menetapkan 523 SNI di tahun 2022.

Dengan didukung Komite Teknis (Komtek) 67-04 Makanan serta Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS), BSN menyelesaikan penyusunan SNI Minyak Makan Merah melalui program fast track.

Selain SNI Minyak Makan Merah, BSN juga terus mengembangkan SNI terkait dengan kendaraan listrik sebagai bagian dari upaya pemerintah pencapaian zero carbon pada tahun 2060.

Pada tahun 2022, BSN melalui Komite Akreditasi Nasional (KAN) melakukan akreditasi terhadap 253 LPK.

Sampai tahun 2022, BSN melalui KAN mengoperasikan 35 skema akreditasi dan 15 skema diantaranya telah mendapat pengakuan internasional.

Kinerja BSN tentunya perlu didukung ketersediaan infrastruktur dan SDM yang berkualitas.