BSN Dukung Implementasi SPBE Melalui Layanan Akreditasi

BSN menyelenggarakan Temu Nasional Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) di Banyuwangi, Jawa Timur pada Kamis (25/4/2024).
Kepala BSN, Kukuh S. Achmad menyampaikan bahwa Perpres No 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menyebut, pelaksanaan manajemen SPBE berpedoman pada Standar Nasional Indonesia (SNI).
Pembuktian telah dipenuhinya persyaratan SNI dilakukan melalui proses sertifikasi oleh lembaga sertifikasi yang telah diakreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN) yang sekretariatnya berada di BSN.
Turut membuka acara Menteri PANRB, Azwar Anas (secara online); Plt. Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN), Muhammad Taufiq; Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kab. Banyuwangi, Dwi Yanto; serta Pejabat Pimpinan Tinggi Madya BSN.
Temu Nasional LPK yang mengusung tema “Peningkatan Layanan Akreditasi Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik” dihadiri 260 peserta yang terdiri dari berbagai LPK dari seluruh Indonesia.

Kepala BSN, Kukuh S Achmad membuka acara.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kab. Banyuwangi, Dwi Yanto.

Hadir dalam acara Menteri PANRB, Azwar Anas secara online.

Ki-Ka: Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Banyuwangi, Dwi Yanto; Deputi PSPK BSN, Zakiyah; Kepala BSN, Kukuh S. Achmad; Plt. Kepala LAN, Muhammad Taufiq; dan Sestama BSN, Donny Purnomo.

Temu Nasional LPK mengusung tema “Peningkatan Layanan Akreditasi Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik”

Temu Nasional LPK mengusung tema “Peningkatan Layanan Akreditasi Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik”

Temu Nasional LPK dihadiri 260 peserta yang terdiri dari berbagai LPK dari seluruh Indonesia.

Temu Nasional LPK dihadiri 260 peserta yang terdiri dari berbagai LPK dari seluruh Indonesia.

Panitia Temu Nasional LPK