Inisiasi menjadi SNI, Upaya optimalkan Program Inovasi Global Gotong Royong Tetrapreneur (G2R-T)

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi desa dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang berbasis kearifan lokal dan bertumpu pada peran serta komunitas di masing-masing desa, selama ini telah dilakukan kajian dan role model dalam bentuk program Global Gotong Royong (G2R) Tetrapreuner.

Menurut Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Utama, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT), Aisyah Gamawati, G2R Tetrapreneur rencananya akan diterapkan di 152 kawasan transmigrasi. “Untuk pilot project pertama akan dilaksanakan di Muna, Sulawesi Tenggara bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI (Kemendikbud Ristek) dan Universitas Gadjah Mada (UGM)”, ungkap Aisyah.

Badan Standardisasi Nasional (BSN) menyambut baik inisiatif tersebut dan siap untuk bersinergi dan berkolaborasi. Demikian disampaikan Deputi Bidang Pengembangan Standar BSN, Hendro Kusumo saat menerima Audiensi Kemendesa PDTT di Kantor BSN, Jakarta pada Senin (23/10/2023). Secara prinsip, Hendro siap mendukung dan menyambut baik semua pihak yang akan menjadikan aspek standardisasi dan penilaian kesesuaian sebagai tools dalam rangka memperbaiki dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik.

"Jika pendekatan GRP itu dipilih dalam rangka Good governance maka kita tentunya akan saling support, bersinergi, dan berkolaborasi dengan K/L yang berwenang, yang dalam hal ini adalah Kemendes, juga pemangku kepentingan lain yang terkait,” ujar Hendro.

Menurut Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Utama, Kemendesa PDTT, Aisyah Gamawati, G2R Tetrapreneur rencananya akan diarahkan dalam bentuk SNI dan diharapkan bisa diterapkan di desa-desa lainnya dengan pendekatan model inovasi.

Penggagas awal dan Tenaga Ahli G2R Tetrapreneur yang juga sebagai Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM, Rika Fatimah, menerangkan bahwa G2R Tetrapreneur merupakan model inovasi gotong royong berbasis komunitas melalui gerakan wirausaha berkelanjutan.

BSN siap mendukung dan menyambut baik semua pihak yang akan menjadikan aspek standardisasi dan penilaian kesesuaian sebagai tools dalam rangka memperbaiki dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik.