Forum Sestama LPNK Ristekdikti : Strategi Hadapi Revolusi Industri 4.0

Masih dalam rangkaian Bulan Mutu Nasional (BMN) 2018, Badan Standardisasi Nasional menyelenggarakan Forum Settama Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian di Grand City Convex Surabaya, Jawa Timur pada Jumat (26/10/2018). Acara yang dibuka oleh Sekretaris Utama BSN, Puji Winarni dihadiri oleh Sekretaris Utama di lingkungan LPNK Kementerian Ristekdikti dan jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Dalam pembukaannya, Puji menyampaikan laporan bahwa setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 20 tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, telah disahkannya infrastruktur kelembagaan (aturan) turunannya yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SSPKN) dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 4 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) BSN dengan struktur kelembagaannya yang cukup membesar.

Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 dalam 2014 Pasal 3 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian bertujuan meningkatkan jaminan mutu, efisiensi produksi, daya saing nasional, persaingan usaha yang sehat dan transparan dalam perdagangan, kepastian usaha, dan kemampuan pelaku usaha, serta kemampuan inovasi teknologi; meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya, serta negara, baik dari aspek keselamatan, keamanan, kesehatan, maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup; serta meningkatkan kepastian, kelancaran, dan efisiensi transaksi perdagangan Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan luar negeri.

Terkait trend dunia saat ini Puji mengungkapkan revolusi industri 4.0 berdampak pada hampir semua aspek kehidupan sosial-ekonomi masyarakat hingga keamanan nasional (national security), untuk itulah perlu kesiapan Indonesia dalam menghadapi hal tersebut.

Menurut Direktur Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bappenas, Leonardo Adypurnama Alias Teguh Sambodo dalam revolusi Industri 4.0, teknologi tidak yang berdiri sendiri. Semua berjalan simultan dan berkesinambungan dengan kekuatan terletak pada penyatuan informasi, sistem cerdas dan proses fisik. Tambahnya, program prioritas penerapan industri 4.0 di Indonesia saat ini diantaranya adalah perbaikan alur aliran material, mendesain ulang zona industri, akomodasi standar sustainability, pemberdayaan UMKM, membangun infrastruktur digital nasional, serta harmonisasi aturan dan kebijakan.

Sementara terkait lingkup standardisasi dalam revolusi industri 4.0, lanjut Leonardo hal yang perlu dilakukan adalah membuka pusat layanan SNI di sekitar kawasan industri atau di daerah yang padat industri; peningkatan database dan innovasi terkait standardisasi; peningkatan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia, dan koordinasi antar pelaku industri.

Untuk Pemprov Jawa Timur, papar Asisten Ekonomi dan Pembangunan Propinsi Jawa Timur, Wahid Wahyudi penerapan revolusi industri 4.0 sudah dilakukan sebagai contoh, e-newbudgeting, eagrobisJatim, E-East Java Invesment Super Corridor, perijinan online P2T, Sistem Informasi Perdagangan Antar Propinsi dan lain sebagainya. (nda-humas)