- Beranda
- Arsip
- Klipping Berita
- A
- A
Posisi BSN dalam Pemberlakuan SNI Pelumas Wajib
- Selasa, 24 Februari 2009
- 3022 kali
![](../../../../files/berita/pajak/oli.jpg)
![](../../../../files/berita/pajak/bs.jpg)
Badan Standardisasi Nasional (BSN) sendiri hingga saat ini telah mengeluarkan 21 SNI terkait pelumas. Sejak tahun 2006 telah muncul wacana untuk pemberlakuan wajib SNI Pelumas melalui regulasi teknis. Namun hingga kini regulasi teknis tersebut masih dalam tahap penyelesaian akhir.
Pro dan kontra mengenai pemberlakuan wajib SNI Pelumas terus bermunculan. Namun, Departemen ESDM sebagai regulator telah berupaya berkoordinasi dengan semua stakeholder untuk menghindari hambatan-hambatan teknis dalam pelaksanaan penerapannya. Sedangkan otoritas pemberlakuan wajib SNI melalui regulasi teknis merupakan kewenangan Departemen ESDM sebagai regulator.
Pada tanggal 20 Februari 2009, Kepala BSN, Bambang Setiadi didampingi Kepala Pusat Perumusan Standar BSN, T.A.R. Hanafiah; Kepala Pusat Sistem Penerapan Standar BSN, Suprapto; dan Kepala Pusat Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi BSN, Kukuh S. Ahmad, bertemu dengan Direktur Jenderal Migas Departemen ESDM, Evita Herawati Legowo untuk membahas mengenai SNI Pelumas.
Dalam kesempatan tersebut Bambang Setiadi menjelaskan mengenai posisi dan peran BSN mengenai SNI Pelumas. Bambang Setiadi menjelaskan bahwa ketentuan wajib SNI merupakan wewenang regulator. Proses penetapan wajib suatu SNI harus dilaksanakan transparan, melibatkan semua stakeholders, tapi tidak memerlukan konsensus.
![](../../../../files/berita/pajak/migas.jpg)
Diharapkan melalui pertemuan tersebut tidak ada masalah koordinasi antara BSN dengan Departemen ESDM. Pertemuan ini diharapkan dapat menjadi pola. BSN akan membantu proses penetapan SNI pelumas menjadi wajib.(arf)
Pertanyaan Umum
-
1 -
2 -
3 Rab, 14 Agu 2024 Pengumuman Finalis Olimpiade Metrologi 2024 Kategori Industri!
-
4