Verifikasi Lapangan Bagi Deputi Bidang Akreditasi BSN Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi

Deputi Bidang Akreditasi Badan Standardisasi Nasional (BSN) menerima verifikasi lapangan dari Tim Penilai Nasional (TPN) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dalam penilaian Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Verifikasi yang dilaksanakan di Kantor BSN, Jakarta, pada Jumat (25/10/2024) ini, merupakan lanjutan dari evaluasi sebelumnya melalui wawancara online. Penilaian ini bertujuan untuk melihat langsung implementasi layanan publik akreditasi di BSN dan memastikan kualitas akuntabilitas serta pengawasannya.

Deputi  Bidang Akreditasi BSN, Wahyu Purbowasito, menyampaikan peran strategis BSN dalam mengembangkan kebijakan dan pelaksanaan akreditasi bagi Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK), seperti Laboratorium Penguji, Laboratorium Kalibrasi, Penyelenggara Uji Profisiensi, Produsen Bahan Acuan, Lembaga Sertifikasi, Lembaga Inspeksi, Lembaga Verifikasi/Validasi, dan lainnya, guna meningkatkan mutu dan daya saing nasional serta memenuhi kewajiban internasional. Akreditasi ini memperkuat kepercayaan global terhadap produk Indonesia.

Wahyu juga menekankan bahwa penilaian ini mendukung tujuan BSN dalam meningkatkan efisiensi, perlindungan konsumen, dan kepastian transaksi barang dan jasa. “Tugas dan fungsi ini mendukung tujuan strategis BSN untuk meningkatkan jaminan mutu, efisiensi, daya saing nasional, melindung konsumen, pelaku usaha, dan masyarakat, serta meningkatkan kepastian transaksi perdagangan barang dan jasa,” ungkapnya.

Untuk mencapai ZI menuju WBK, Deputi Bidang Akreditasi BSN telah menjalankan berbagai inisiatif peningkatan kinerja, termasuk pemantauan kinerja, target kinerja SKP, dan proses monitoring. Upaya ini dilakukan dengan riviu, monitoring dan evaluasi berkala, sosialisasi dan FGD untuk peningkatan kinerja personel, audit internal, serta kaji ulang manajemen. Selain itu, BSN melalui Komite Akreditasi Nasional (KAN) juga mendapatkan evaluasi internasional, salah satunya dari Asia Pacific Accreditation Cooperation (APAC) pada Mei 2024 lalu.

Tim TPN Kementerian PANRB, yang terdiri dari Endy Christian Mahardika, Hanna Martua Stephanie Sihite, dan Vivi Anggraini Sitinjak, turut memantau aspek-aspek yang diimplementasikan dalam ZI, mencakup manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem majemen sumber daya manusia (SDM), penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, penguatan kualitas pelayanan publik.

Penilaian ZI ini merujuk pada Peraturan Menteri PANRB No. 10 Tahun 2019 dan bertujuan meningkatkan kapasitas organisasi, menghindari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta mewujudkan layanan publik yang berkualitas dan pemerintahan bersih yang berorientasi pada kepercayaan masyarakat. (Put)