BSN Perkuat Sinergi untuk Infrastruktur Mutu Nasional Melalui Temu Nasional Lembaga Sertifikasi

Meningkatkan mutu dan daya saing nasional merupakan salah satu fokus utama dalam pembangunan Indonesia yang berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan tersebut, Badan Standardisasi Nasional (BSN) terus berupaya memperkuat infrastruktur mutu nasional melalui sinergi dengan berbagai lembaga sertifikasi. Upaya ini semakin penting mengingat Indonesia telah menduduki peringkat pertama di antara negara-negara ASEAN dalam Global Quality Infrastructure Index (GQII) 2023, dan peringkat ke-27 dari 185 negara di dunia.

Sebagai bagian dari komitmen ini, BSN melalui Deputi Bidang Akreditasi menggelar Temu Nasional Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen pada Kamis (29/8/2024), di Sheraton Mustika Yogyakarta. Acara ini dihadiri oleh lebih dari 100 peserta dari lembaga sertifikasi, pemangku kepentingan, dan ahli di bidang penilaian kesesuaian sistem manajemen. Temu Nasional ini bertujuan untuk memperkuat peran Indonesia dalam penerapan standar internasional yang mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.

"Posisi Indonesia dalam GQII menunjukkan pengakuan terhadap peran penting kita dalam infrastruktur mutu global. Ini membuktikan bahwa upaya kita dalam membangun infrastruktur mutu yang kuat telah diakui secara internasional," ujar Kepala BSN, Kukuh S. Achmad, saat membuka
acara tersebut. Salah satu agenda utama dalam Temu Nasional ini adalah pemaparan mengenai penggabungan skema akreditasi Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen berdasarkan SNI ISO/IEC 17021-1:2015.

Saat ini, terdapat 15 skema akreditasi yang diatur oleh KAN (Komite Akreditasi Nasional). Dengan penggabungan skema ini, diharapkan kualitas pelayanan akreditasi semakin meningkat, serta memudahkan proses bagi lembaga sertifikasi dan klien mereka. Kukuh menjelaskan bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, BSN bertanggung jawab untuk mengembangkan kebijakan dan menyelenggarakan kegiatan akreditasi terhadap Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) melalui KAN.

Hingga tahun 2024, KAN telah mengakreditasi 629 LPK dan melayani lebih dari 102.324 organisasi baik dari sektor pemerintah maupun swasta. "Sejauh ini, KAN telah melakukan 2.769 layanan yang mencakup surveilen 33%; witnessing 32%; surveilen dan perluasan ruang lingkup 11%; akreditasi awal 11%; perluasan ruang lingkup 5%; verifikasi lapangan 4%; dan reakreditasi 4%," tambah Kukuh. Layanan ini dilakukan melalui KAN Management Information System (KANMIS) yang dapat diakses di https://layanan.kan.or.id serta website KAN (kan.or.id) untuk informasi layanan, direktori LPK terakreditasi, dan dokumentasi mutu KAN.

Infrastruktur mutu yang kuat, yang meliputi standardisasi, akreditasi, dan metrologi, diyakini dapat memberikan banyak manfaat, termasuk meningkatkan akses pasar, diversifikasi produk, perlindungan konsumen dan lingkungan, serta meningkatkan daya saing dan efisiensi industri dan perdagangan. Melalui penguatan infrastruktur mutu ini, Indonesia diharapkan dapat terus menarik investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Dengan acara ini, BSN berkomitmen untuk terus memperkuat kapasitas dan kapabilitas lembaga sertifikasi di Indonesia, mendukung pencapaian standar internasional, dan memperkuat jaringan antar lembaga untuk harmonisasi standar mutu. Temu Nasional ini diharapkan menjadi momentum penting untuk mempercepat pencapaian infrastruktur mutu nasional yang lebih baik, serta meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global.