BSN Dorong Hasil Inovasi Nasional untuk Tingkatkan Akses Pasar

Di era globalisasi, standardisasi memiliki peran penting dan menjadi sarana yang efektif untuk memfasilitasi transaksi bisnis dan mendukung pengembangan industri. Standar juga digunakan untuk menjamin kualitas suatu produk serta melindungi kepentingan konsumen.

Hal ini sejalan dengan arahan Bapak Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu yang menyatakan bahwa Gerakan Bangga Buatan Indonesia harus disertai dengan gerakan peningkatan kualitas dan daya saing. Badan Standardisasi Nasional (BSN) sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang yang memiliki tugas membina dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian di Indonesia telah menetapkan arah kebijakan nasional standardisasi dan penilaian kesesuaian. Salah satunya, meningkatnya akses pasar hasil inovasi nasional.

Deputi Bidang Pengembangan Standar BSN dalam FGD “Pentingnya SNI dan Peran Pemangku Kepentingan (Stakeholder) dalam Standarisasi Untuk Kemajuan Iptek di Indonesia” secara daring pada Selasa (15/11/2022) mengatakan untuk mencapai tujuan meningkatnya akses pasar hasil inovasi nasional, diperlukan hilirisasi dalam mendukung daya saing kualitas hidup bangsa.

Menurut Hendro, inovasi harus bisa difusikan ke pasar. “Difusi menjadi penting, jika tidak dimanfaatkan dan diproduksi secara massal maka hanya berhenti di dokumen dan laporan saja,” ujar Hendro.

Selain itu, Hendro juga berharap hasil inovasi bisa menjadi referensi standar keberterimaan suatu produk di pasar. Seperti, produk tersebut harus aman dikonsumsi.

“Jika ini sudah membentuk rantai ekonomi antar pelaku usaha, maka pada saatnya jika ada pelaku usaha yang tidak memenuhi standar, akan terseleksi alam. Harapannya ke depan, produk yang tidak memenuhi standar, tidak laku,” tegas Hendro.

Untuk itu, dengan adanya kolaborasi antara BSN dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), diharapkan dapat membangun sinergi yang baik untuk pengembangan standar di Indonesia. Hendro mengingatkan untuk tidak hanya berbicara tujuan besarnya saja tapi hasil dari inovasi yang benar-benar dibutuhkan oleh pasar.

“Diperlukan kajian penelitian, identifikasi produk, jasa, sistem, serta proses yang dibutuhkan untuk mendukung kebijakan kementerian/ lembaga. Jangan sampai kita mengembangkan SNI yang tidak diperlukan atau sebaliknya dibutuhkan pasar tetapi SNInya tidak ada,” ungkap Hendro.

Senada dengan Hendro, Deputi Bidang Kebijakan Riset dan Inovasi BRIN, Boediastoeti Ontowirjo dengan adanya SNI, diharapkan dapat memperluas skala ekonomi dari produk riset dan inovasi yang akan termanfaatkan. Baik dari industri, UMKM, badan usaha, maupun masyarakat luas.

Boediastuti meyakini dengan banyak pihak yang terlibat dalam proses bisnis penyusunan dan penetapan SNI maka akan memperkaya proses bisnis dan tata kelola penyelenggaraan SNI.

Dalam kesempatan tersebut, Boediastuti juga melaporkan pihaknya telah melakukan beberapa rapat konsensus. Antara lain menghasilkan beberapa RSNI yang terdiri dari 3 terkait rekayasa energi nuklir, 6 bidang pangan iradiasi, serta 2 bidang pengukuran radiasi.

Selain Hendro dan Boediastuti, hadir sebagai pembicara, Direktur Pengembangan Standar Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal dan Ekonomi Kreatif BSN, Iryana Margahayu yang memaparkan mengenai “Peran SNI untuk Kemajuan Iptek di Indonesia”. (nda-humas/Red: Arf)