BSN bersama Bank Indonesia dan IPB Diskusikan Model Bisnis Ekonomi Hijau untuk UMKM

Dalam rangka mendorong pengembangan UMKM dan inovasi yang sejalan dengan penerapan ekonomi hijau, Bank Indonesia bekerja sama dengan International Trade Analysis and Policy Studies (ITAPS) Institut Pertanian Bogor (IPB) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) secara daring dalam rangka Penyusunan Kajian Model Bisnis Pengembangan UMKM Hijau melalui pemanfaatan standardisasi dengan mengundang Badan Standardisasi Nasional (BSN) pada Selasa (26/7/2022).

Dalam tahap FGD ini, produk-produk UMKM yang menjadi fokus awal dalam kajian ini adalah produk pertanian (kopi, padi), dan industri kreatif (kerajinan tangan, produk kayu dan rotan). Selanjutnya akan terus berkembang untuk kedepannya, menyesuaikan kebutuhan dan perkembangan lapangan.

Widyastutik dari Institut Pertanian Bogor (IPB) menjelaskan adanya kebijakan-kebijakan dari Kementerian/Lembaga seperti penerbitan Green Bond dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pembiayaan terkait pelaksanaan ekonomi hijau dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, hingga adanya Paris Agreement yaitu perjanjian internasional untuk memitigasi dampak perubahan iklim menjadi bagian dari push factor untuk melaksanakan transisi menuju ekonomi hijau.

Sementara itu, kesadaran dari para pelaku usaha untuk memiliki bisnis yang keberlanjutan untuk mencapai kelestarian lingkungan yang terjaga dengan baik, tidak hanya untuk generasi sekarang namun juga bagi generasi mendatang, antara lain melalui sirkular ekonomi, menjadi bagian dari pull factor.

Proses transisi ekonomi hijau atau sirkular ekonomi bagi UMKM, terutama bagi UMKM binaan Bank Indonesia memerlukan komitmen kuat yang dapat diukur, salah satunya adalah melalui standardisasi dengan penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI).

“BSN sebagai National Standard Body, National Accreditation Body, dan National Metrology Institute dalam kerangka infrastruktur mutu nasional memiliki peranan untuk mengakselerasi implementasi ekonomi hijau dan ekonomi sirkular di Indonesia, diantaranya adalah dengan memetakan ketersediaan SNI yang terkait sirkular ekonomi, serta kebutuhan pengembangan SNI melalui adopsi publikasi standar internasional yang dihasilkan oleh ISO/TC 323 Circular Economy, menjadikan potensi perluasan askes penerapan SNI sebagai indikator ekonomi hijau” ungkap Deputi Bidang Pengembangan Standar BSN, Hendro Kusumo saat menjadi Narasumber dalam FGD tersebut.

Hendro mengungkapkan, berdasarkan benchmarking pengalaman pemberian insentif dari sektor lain, terdapat dua model pendekatan insentif bagi UMKM dengan memakai kerangka standardisasi, pertama adalah UMKM yang berkomitmen pada penerapan SNI meskipun belum sampai pada tahap sertifikasi, serta kedua, UMKM yang berkomitmen tinggi dan dibuktikan telah mendapatkan sertifikat SNI diusulkan dapat diberikan pemodalan oleh Bank Indonesia serta mendapatkan insentif sesuai tingkat pencapaiannya.

Dalam kesempatan yang sama, turut hadir menjadi narasumber perwakilan dari Lembaga Sertifikasi Organik Seloliman Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. (PjA- Humas/Red: Arf)