Badan Standardisasi Nasional
  • A
  • A

Kolaborasi BSN dan Kemenves/BKPM dalam Kegiatan Peningkatan Kompetensi Pembina dan Pelaku UMKM di Surabaya

  • Jumat, 22 Juli 2022
  • Humas BSN
  • 270 kali

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan bagian dari perekonomian nasional yang mandiri dan memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, UMKM memiliki peran yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi negara. Untuk itu, pemerintah Indonesia dan seluruh stakeholder terkait berupaya untuk terus mendukung UMKM agar mampu bertahan, berkembang, dan bertumbuh.

Melalui kerja sama strategis antara Badan Standardisasi Nasional (BSN) dan penyelenggara utama, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) serta berkolaborasi dengan Badan Pengawat Obat dan Makanan (BPOM), serta Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), diselenggarakan kegiatan Peningkatan Kompetensi Pembina dan Pelaku UMKM di di Surabaya, Jawa Timur tanggal 19 – 20 Juli 2022.      

Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian BSN, Zakiyah dalam penutupan kegiatan Peningkatan Kompetensi Pembina dan Pelaku UMKM di Daerah pada Rabu (20/07/2022) di Surabaya, Jawa Timur menyampaikan bahwa penerapan standar bukan hal yang mustahil untuk diwujudkan oleh UMKM karena sudah banyak UMKM yang terbukti mampu menerapkannya.

“BSN secara terus menerus melakukan upaya peningkatan daya saing produk UMKM melalui fasilitasi penerapan standar berkolaborasi dengan banyak pihak,” ungkap Zakiyah.

Zakiyah menambahkan, “Pembina UMKM merupakan garda terdepan untuk membantu para UMKM tumbuh dan bangkit di tengah masa pandemi yang sangat berdampak bagi perekonomian nasional. Perlunya pemerintah dan instansi Pembina UMKM menjadi fasilitator dan katalisator untuk memberikan kemudahan bagi UMKM dalam proses pengurusan perijinan dan sertifikasi.”

Pada sesi pertemuan tatap muka hari pertama, kegiatan Peningkatan Kompetensi Pembina UMKM dihadiri oleh Pembina UMKM dari Surabaya dan sekitarnya yang berasal dari Dinas Pemprov Jatim, Perguruan Tinggi, Komunitas Asosiasi Business Development Services Indonesia (ABDSI) dan para-Pembina UMK yang tergabung dalam Garda Transfumi, penyelia halal dari Kementerian Agama, dll.

Materi terakhir Training of Trainer (ToT) mengenai simulasi pembinaan penerapan SNI baik untuk UMKM pangan maupun non pangan yang dimulai dengan presentasi setiap kelompok berkaitan dengan gap analysis dan penyiapan sistem manajemen pada UMKM. Selain itu ada juga pemaparan success story para pelaku UMKM penerap SNI diantaranya PT Rumah Makan Deltasari Indah (Bebek dan Sambal Pak Cahyo), dan Batik Erna Surodinawan.

Di hari kedua, dilanjutkan dengan kegiatan Peningkatan Kompetensi Pelaku UMKM yang dihadiri oleh pelaku UMKM dari Surabaya dan sekitarnya. Materi yang disampaikan mengenai perizinan tunggal (OSS) berbasis resiko bagi UMKM, pengurusan perizinan sertifikasi halal, regulasi keamanan produk pangan dan obat-obatan bagi usaha UMKM serta penerapan manajemen mutu SNI pada produk UMKM. Selain itu ada juga pemaparan success story pelaku UMKM penerap SNI dari CV Bolu Ketan Mendut.

Rangkaian kegiatan Peningkatan Kompetensi Pembina dan Pelaku UMKM di Daerah yang sudah dilakukan sejak awal Juli 2022 lalu dan diadakan perdana di Provinsi Jawa Barat. Kini kegiatan tersebut berlanjut di Provinsi Jawa Timur sebagai lokasi kedua.

Materi yang diberikan dalam kegiatan tersebut meliputi materi mengenai perizinan tunggal (OSS) berbasis resiko bagi UMKM disampaikan oleh Kementerian Investasi/BKPM, pengurusan perizinan sertifikasi halal oleh BPJPH, regulasi produk pangan dan pengurusan pemenuhan regulasi izin edar produk pangan dan tata caranya oleh BPOM serta materi tatacara pendampingan penerapan SNI untuk produk pangan dan non pangan oleh BSN.

Selama kegiatan pelatihan baik sesi daring maupun tatap muka, para peserta terlihat antusias dengan memberikan respon yang sangat positif. Tentunya ini akan menjadi peluang besar bagi BKPM, BSN, BPOM, dan BPJPH untuk melanjutkan sinergi dengan harapan dapat memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM dan ke depannya dapat mendorong lebih banyak wirausahawan baru yang berdaya saing melalui penerapan SNI sehingga dapat menciptakan lapangan kerja serta dapat membantu pemulihan ekonomi Nasional dari pandemi Covid-19.(Dit. PPSPK/Ed. Humas)