Bangga Buatan Indonesia, Kementerian PUPR Realisasikan Belanja Produk Lokal Rp 80,48 Triliun

Jumat, 03 Juni 2022
808 kali

JAKARTA, investor.id -- Pemerintah terus menggenjot pemanfaatan produk dalam negeri (PDN) oleh Kementerian dan Lembaga (K/L) hingga badan usaha milik negara (BUMN) untuk belanja produk dan jasa. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo yang melarang belanja impor terhadap produk yang sudah bisa diproduksi di Tanah Air. Kementerian PUPR mencatat telah merealisasikan pos belanja untuk produk lokal melebihi Rp 80,48 triliun.

“Anggaran itu merupakan wujud komitmen penuh terhadap program Gerakan Nasional (Gernas) Bangga Buatan Indonesia (BBI). Alokasi anggaran yang digelontorkan tersebut diambil dari total pagu anggaran Kementerian PUPR pada 2022 sekitar Rp 100,5 triliun. Monitoring per 25 Mei 2022, angka itu sudah terlampaui," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR, Mohammad Zainal Fatah seperti dikutip dari keterangan tertulis, Jumat (3/6/2022).

Saat membuka acara Business Matching Tahap III dengan tema 'Peran Rantai Pasok Dalam Negeri Untuk Mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia', di Jakarta Convention Center (JCC) pada 30 Mei lalu, Zainal menjelaskan, pihaknya bersama Kementerian Kesehatan, pimpinan dan para Deputi di Kemenko Marves serta mitra Ditjen Bina Marga akan mendetilkan untuk mewujudkan arahan Presiden Joko Widodo.

Menurut Zainal, sebagai salah satu kementerian yang memiliki anggaran besar untuk pembangunan infrastruktur, realisasi alokasi anggaran yang diperuntukkan bagi produk lokal pada 2022 akan terus ditingkatkan. Sehingga, tegasnya, dapat berdampak positif terhadap ketahanan perekonomian Indonesia karena meningkatkan pergerakan ekonomi hingga kesejahteraan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Untuk mengoptimalkan penyerapan alokasi anggaran, pelaku UMKM tersebut, Kementerian PUPR pun akan melakukan pengawasan yang ketat.

"Pak Menteri (Basuki Hadimuljono) dalam setiap melakukan kunjungan kerja di lokasi pembangunan infrastruktur selalu mengecek terutama produksinya dari mana. Misalnya ada lampu, nanti kita ambil. Kita lihat ini produksi dari mana, kalau produksi dalam negeri oke lanjut, tapi kalau produksi luar negeri atau merek yang pabriknya belum ada dalam negeri bakal diperintahkan untuk mengganti," ujar Zainal.

Zainal menyebutkan, Menteri PUPR akan memastikan bahwa setiap rupiah dari APBN yang diberikan untuk pemanfaatan produk dalam negeri. Sebab, menurutnya, pemanfaatan produksi dalam negeri itu mendukung untuk penciptaan lapangan kerja. Sehingga pada akhirnya diharapkan bisa meningkatkan perekonomian nasional.

Upaya ini tentunya mendapat apresiasi dari para pelaku industri dan UMKM di Tanah Air. Dari sektor konstruksi, khususnya di industri baja ringan, membanjirnya produk baja impor sempat menjadi salah satu kendala dalam tumbuh kembangnya industri baja di tanah air. Dengan adanya kebijakan pemanfaatan produk dalam negeri ini diharapkan, industri baja ringan di tanah air dapat bangkit kembali.

Manfaatkan Peluang

Vice President PT Tatalogam Lestari (Tatalogam Group) Stephanus Koeswandi menegaskan, peluang ini harus dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh pelaku usaha di Tanah Air.

“Saat ini adalah masa peralihan dari pandemi ke endemi. Semua negara sudah mulai menata kembali kehidupannya. Produsen-produsen baja dunia juga sudah mulai bangkit. Untuk itu, upaya pemerintah Indonesia dalam melindungi industri dalam negeri ini patut diapresiasi. Karena dengan peningkatan pemanfaatan produk dalam negeri, perekonomian bangsa akan kembali menggeliat,” terang Stephanus.

Namun demikian, sebagai salah satu produsen baja ringan terbesar di Indonesia yang memproduksi genting metal, Floor Deck hingga rumah instan Domus, Tatalogam Group sadar betul peluang ini juga harus diimbangi dengan tanggungjawab yang besar. Salah satunya terkait kualitas produk yang harus terus ditingkatkan.

Ia mengatakan, ‘Bangga Buatan Indonesia’ seharusnya bukan hanya untuk pengguna, namun juga harus dimaknai produsen sebagai sebuah tantangan dalam menciptakan produk yang lebih inovatif, berkualitas, dan berdaya saing tinggi.

“Dan bagi kami, kebanggaan itu harus terus ditingkatkan lagi sehingga produk buatan Indonesia lebih inovatif, berkualitas serta berdaya saing tinggi. Contohnya untuk pasar lokal, kita mengacu pada SNI. SNI wajib baja ringan yaitu SNI 8399:2017 ini sangat penting mengingat kaitannya dengan keselamatan konstruksi. Seperti kita ketahui bahwa baja ringan sudah banyak digunakan. Sayangnya masih ada juga kejadian gagal konstruksi. Bangunan ambruk contohnya. SNI wajib baja ringan dapat meminimalisir timbulnya kerugian materi bahkan kerugian nyawa. Kemudian untuk bersaing di mancanegara, kita juga harus meningkatkan standar sesuai negara tujuan. Dengan begitu, produk buatan Indonesia juga bisa dikenal di mancanegara,” terang Stephanus lagi.

Tatalogam sendiri saat ini menurutnya terus berinovasi dengan menciptaan produk-produk yang bisa dibanggakan baik di Tanah Air maupun di mancanegara. Terbukti, produk baja ringan produksi mereka yang sudah mengantungi sertifikat SNI maupun sertifikat standar internasional sudah mampu merambah ke berbagai negara.

Sementara itu, menanggapi maraknya impor produk baja ringan dari negara-negara penghasil baja dunia, Dirjen Bina Konstruksi Kementarian PUPR, Yudha Mediawan memastikan, Kementerian PUPR telah mengambil langkah untuk mengantisipasinya.

Ia menambahkan, banyak produk dalam negeri yang sudah dapat diunggulkan. Dengan begitu, tinggal produktivitasnya saja disesuaikan, dan diproduksi sebanyak yang bisa diserap pasar. “Jadi ini baru di Kementerian PUPR saja. Tapi di private sector juga kan mereka memerlukan juga untuk baja ringan itu. Nah itu potensi untuk ke depannya,” ujar Yudha.

Tautan Artikel: Bangga Buatan Indonesia, Kementerian PUPR Realisasikan Belanja Produk Lokal Rp 80,48 Triliun