Sinergi BSN dan Pemkot Surakarta, Wujudkan Peningkatan Pelayanan Publik dan Produk yang Berdaya Saing

Menindaklanjuti Nota Kesepakatan antara BSN dengan Pemerintah Kota Surakarta, BSN Sosialisasikan Program Penerapan Tata Kelola Standardisasi dan Penilaian Kesesuaiani di Bale Tawangarum, Surakarta, pada Kamis (17/03/2022). Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD)/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Surakarta.

Dalam kegiatan sosialisasi tersebut, Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian BSN, Zakiyah memaparkan Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional dan Tata Kelola SPK. “Kegiatan penilaian penerapan Tata Kelola SPK penting untuk dilakukan, sebagai upaya melihat secara komprehensif kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian di Pemerintah Kota Surakarta,” tuturnya. Pada kesempatan ini, Zakiyah didampingi Koordinator Kelompok Substansi Sistem Pemberlakuan Standar Wajib dan Penilaian Kesesuaian, Arini Widyastuti.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Surakarta, Ahyani, menyampaikan bahwa Pemkot Surakarta akan mendukung program kegiatan Evaluasi Penerapan Tata Kelola SPK BSN yang akan dilaksanakan tahun 2022. Selain itu, Kepala Bagian Organisasi Sekretaris Daerah Kota Surakarta, Mila Yuniarti, memaparkan bahwa Pemerintah Kota Surakarta telah memiliki regulasi terkait standar peningkatan kualitas pelayanan publik dan berkomitmen yang tinggi dalam peningkatan dan penjaminan mutu kualitas pelayanan publik salah satunya dengan melaksanakan proses penjaminan mutu layanan melalui penerapan ISO 9001:2015 sejak tahun 2017.

Sebagai tindak lanjut kegiatan sosialisasi ini, akan dilakukan evaluasi penerapan Tata Kelola SPK dan akan dibentuk tim yang terdiri atas Balitbang, Bappeda, dan BPKAD dalam pelaksanaan evaluasi penerapan tata kelola SPK di Pemerintah Kota Surakarta. Dengan adanya kegiatan ini, peningkatan kualitas layanan pemerintah melalui standardisasi dan penilaian kesesuaian diharapkan dapat menggerakkan roda perekonomian masyarakat, meningkatkan ketahanan ekonomi, dan kesejahteraan rakyat. (SPSPK/ed:Humas)