BSN Hadiri RDP Komisi VI DPR RI Bahas RKP dan RKA K/L 2022

Badan Standardisasi Nasional (BSN) menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan komisi VI DPR RI bersama Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam), Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS Sabang), dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pada Selasa (06/08/21) di Ruang Rapat Komisi VI, Gedung Nusantara I DPR RI, Jakarta.

RDP yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal membahas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) K/L tahun 2022. Komisi VI DPR RI menyetujui pagu indikatif BSN tahun 2022 berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Bappenas Nomor S-361/MK.02/2021 dan B238/M.PPN/D.8/PP.04.02/04/2021.

Menanggapi pertanyaan yang disampaikan beberapa anggota dewan, Kepala BSN Kukuh S. Achmad menjelaskan BSN sangat mendukung dalam hal fasilitasi dan pembinaan UMKM di Indonesia sejalan dengan amanah Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah turunannya nomor 7 tahun 2021.

BSN telah membina sekitar 770an UMKM dan membuat beberapa percontohan bagi UMKM yang sukses menerapkan SNI. Tidak hanya mendapatkan sertifikasi SNI melainkan sukses melakukan ekspor berkat SNI. “Harapannya UMKM yang sukses dapat memberikan semangat bagi UMKM yang lain untuk menerapkan SNI”, ujar Kukuh.

Selain itu, Kukuh menyampaikan BSN turut mengawasi dan bekerja sama pada seluruh laboratorium serta memastikan kompetensi melalui akreditasi. Hingga akhir Mei 2021 tercatat 1500 laboratorium penguji di Indonesia telah di akreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional baik milik pemerintah, BUMN, maupun swasta.

Pada kesempatan tersebut, Kukuh didampingi Sekretaris Utama BSN, Nasrudin Irawan; Deputi Bidang Akreditasi, Donny Purnomo J.E; Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran BSN, Hastori; dan Direktur Penguatan Penerapan dan Penilaian Kesesuaian BSN, Heru Suseno. (rmy/humas)