Peran Penting SNI dan LPK dalam Pemulihan Ekonomi Nasional

Selama satu tahun terakhir, pemerintah benar-benar ingin memastikan bahwa Indonesia tetap bangkit di era new normal. Yang paling diutamakan adalah bagaimana kegiatan ekonomi bisa tetap berjalan. Oleh karena itu, pemerintah menekankan untuk menciptakan iklim kemudahan berusaha, termasuk kepada pelaku UMK, dengan cara memberikan dua transformasi, yaitu transformasi legalitas dan transformasi kualitas. “Setahun kedepan, kemungkinan akan sangat banyak diperlukan laboratorium, lembaga sertifikasi, lembaga inspeksi, serta penyelenggara uji profisiensi untuk membantu pemerintah dalam hal ini untuk memberikan kepercayaan kepada para pelaku usaha, sehingga investasi lebih mudah, berusaha lebih mudah, kemudian pemastian kualitas barangnya juga lebih mudah,” ujar Deputi Bidang Akreditasi Badan Standardisasi Nasional (BSN) selaku Sekretaris Jenderal Komite Akreditasi Nasional (KAN), Donny Purnomo saat membuka Pertemuan Teknis Laboratorium dan Penyelenggara Uji Profisiensi di Yogyakarta, Kamis (3/6/2021). 

Dalam program Online Single Submission (OSS) baru yang akan diluncurkan oleh pemerintah, terdapat ada dua kemudahan bagi para pelaku UMK. Yang pertama adalah kemudahan mendapatkan sertifikat SNI, serta kemudahan mendapatkan sertifikat halal. Donny pun menegaskan bahwa lembaga penilaian kesesuaian (LPK), baik lembaga sertifikasi, lembaga inspeksi, laboratorium dan penyelenggara uji profisiensi, berperan penting dalam penerapan SNI. “SNI disusun sebanyak apapun, bila tidak ada LPK maka SNI tersebut tidak dapat diterapkan," tegas Donny.

Donny menilai, untuk memenuhi kebutuhan pelaku usaha yang tersebar di seluruh penjuru tanah air dalam pemastian jaminan mutu, dapat dilakukan dengan memaksimalkan potensi perguruan tinggi sebagai LPK. “Kita perlu mengidentifikasi potensi LPK dari perguruan tinggi, karena perguruan tinggi tersebar di seluruh Indonesia, dan setiap perguruan tinggi tentu memiliki laboratorium” tuturnya

Berbicara perihal daya saing, Donny pun berpendapat bahwa Indonesia harus mampu mengadopsi inovasi karya anak bangsa, sehingga nantinya dapat menjadi negara yang memiliki sistem produksi yang efisien dan memiliki keunggulan kompetitif tinggi. Ia menegaskan, BSN/KAN siap mendukung inovasi anak bangsa melalui standardisasi. “BSN bisa menetapkan standarnya, KAN bisa membuktikan bahwa hasil uji, hasil sertifikasi itu tidak hanya dipercaya oleh regulator di Indonesia, tapi juga dipercaya oleh regulator di luar,” terang Donny. (ald-Humas)