Badan Standardisasi Nasional
  • A
  • A

BSN Dorong Organisasi dan Pelaku Usaha Terapkan SNI ISO/PAS 45005:2020

  • Rabu, 31 Maret 2021
  • Humas BSN
  • 413 kali

Pandemi Covid-19 masih terus berlangsung dan melanda dunia termasuk Indonesia. Untuk mencegah penyebaran secara luas maka diperlukan langkah penanganan. Selain penerapan protokol kesehatan dan pelaksanaan vaksin yang saat ini sedang dilaksanakan oleh pemerintah, maka diperlukan juga suatu sistem penanganan bagi para organisasi yang mempekerjakan beberapa atau bahkan banyak pekerja mengelola risiko yang timbul dari Covid-19.

Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN), Kukuh S. Achmad dalam pembukaan webinar “SNI ISO/PAS 45005:2020 : Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja(K3) - Pedoman Umum untuk Bekerja selama Pandemi Covid 19” melalui aplikasi zoom dan ditayangkan secara langsung di Youtube BSN_SNI pada Selasa (30/03/2021) mengatakan ISO telah menerbitkan ISO/PAS 45005:2020 Occupational health and safety management — General guidelines for safe working during the COVID-19 pandemic yang dirilis pada Desember 2020, sebagai respon terhadap situasi pandemi COVID-19.

“Dengan dirilisnya standar tersebut, Indonesia melalui BSN sebagai anggota ISO tentunya tidak mau kehilangan momentum untuk segera mengadopsi ISO/PAS 45005:2020 menjadi SNI. Oleh karenanya, berdasarkan Keputusan Kepala BSN Nomor 68/KEP/ BSN/3/2021, BSN baru saja menetapkan SNI ISO/PAS 45005:2020 Manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (K3) - Pedoman umum K3 untuk bekerja selama pandemi COVID-19 pada Maret ini. Standar ini merupakan hasil adopsi identik dengan metode republikasi reprint dari standar ISO/PAS 45005:2020,” ujar Kukuh.

Melalui standar ini, Kukuh berharap SNI ISO/PAS 45005 : 2020 dapat bermanfaat dan sebagai komplemen/ pelengkap peraturan-peraturan yang sudah ada sebelumnya “Jika sebelumnya perusahaan sudah menerapkan sistem manajemen terkait protokol kesehatan tentunya akan lebih mudah pengendaliannya untuk menerapkan SNI ISO/PAS 45005:2020. Untuk itu, BSN mendorong organisasi atau pelaku usaha untuk dapat menerapkan standar ini,” terang Kukuh.

Dorongan untuk menerapkan SNI ISO/PAS 45005, disambut baik oleh kalangan dunia usaha ataupun institusi di Indonesia. Diantaranya PT Polytama Propindo dan Universitas Sahid yang telah menerapkan standar ini.

Corporate Secretary General Manager PT Polytama Propindo, Dwinanto Kurniawan dalam kesempatan tersebut mengungkapkan PT Polytama Propindo merupakan pionir implementasi penerapan ISO/PAS 45005 K3 Covid-19. Selain itu, perusahaan juga memiliki program unggulan Mang Covid (Management Pencegahan Covid-19) dimana program ini ditujukan untuk UMKM pekerja terdampak PHK serta disabilitas selama masa pandemi. Bertujuan untuk membentuk kelompok pekerja bersertifikasi BNSP Wirausaha melalui pelatihan dengan cara memproduksi dan mengoperasikan disinfektan berbasis airborne dan pelatihan pengenalan penerapan ISO PAS 45005.

Penerapan SNI ISO/PAS 45005:2020 menurut Dwinanto membantu perusahaan menanggulangi penyebaran Covid-19 dan menekan angka terkonfirmasi positif di lingkungan perusahaan. Namun, ia menambahkan untuk mengimplementasikan standar ini diperlukan komitmen dan peran manajemen perusahaan, diterapkan dan dikomunikasikan secara konsisten ke seluruh pihak berkepentingan, serta evaluasi berkala.

Begitu pula di Universitas Sahid, Rektor Universitas Sahid, Kholil mengungkapkan penerapan standar sudah dilakukan beberapa tahapan antara lain komitmen pimpinan yang dituangkan melalui SK Rektor Universitas Sahid tentang kebijakan rektor tentang penanganan Covid-19 di Universitas Sahid; pembentukan satgas sekitar 20 orang yang diberikan pelatihan selama 1 bulan tentang SNI ISO/PAS 45005; melakukan risk assessment dan perencanaan; prosedur penanganan; serta implementasi dan pengendalian.

Selain Kukuh, Dwinanto, dan Kholil, BSN juga menghadirkan pembicara yakni Dosen Fire & Safety Akamigas Balongan Komite Teknis 13-01 Keselamatan dan Kesehaan Kerja, Masjuli.

Kendati perusahaan telah menerapkan SNI ISO/PAS 45005, Kukuh berharap dunia usaha dapat tetap selaras dengan peraturan perundangan/pedoman dari pemerintah yang telah ada, bahkan dapat memberikan perbaikan dan peningkatan dalam sistem dan cara penanganannya, sehingga keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan pekerja dapat terjamin, disamping tentunya usaha bisnis yang dilakukan oleh dunia usaha berbagai sektor tetap dapat berjalan dengan aman dan produktif. (nda-humas)